Efisiensi, Ribuan Tenaga Harian Lepas Pemkot Manado Terancam Diberhentikan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Jembatan Soekarno yang berdiri megah dengan latar belakang pegunungan di Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (30/9/2021).

MANADO, KOMPAS — Ratusan hingga ribuan tenaga harian lepas di Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, terancam diberhentikan seiring evaluasi kepegawaian demi mengefisienkan penggunaan anggaran. Namun, beberapa kepala satuan kerja khawatir pengurangan anggaran akan berpengaruh buruk terhadap kinerja mereka.

Dihubungi via telepon, Selasa (4/1/2022), Asisten III Sekretariat Pemkot Manado Peter Bart Assa mengatakan, ada 4.004 pekerja berstatus tenaga harian lepas (THL) yang tersebar di 53 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Lebih dari setengah dari jumlah tersebut telah dirumahkan sementara sejak Jumat (31/12/2021).

”Pemberhentian ini sifatnya sementara karena kami akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para THL. Kira-kira Februari atau Maret, THL bisa kembali lagi bekerja di kantor. Tetapi, ada THL beberapa dinas yang sekarang tetap masuk kerja seperti biasa karena tugas-tugas mereka masuk dalam skala prioritas,” ujar Peter.

Para THL yang Peter maksud adalah petugas di satuan polisi pamong praja, dinas kebakaran, petugas kebersihan di kecamatan dan dinas lingkungan hidup, serta Dinas Perhubungan. Para petugas pusat komando informasi kota, liaison officer vaksinasi, tenaga kesehatan, dan guru berstatus THL juga tetap menjalankan tugas seperti biasa.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara, mencuri waktu beristirahat di sela-sela tugas pengepakan paket bantuan bahan pangan bagi warga terdampak Covid-19, pada Rabu (29/4/2020). Sebanyak 66.920 warga Manado terdaftar sebagai penerima bantuan.

Meski begitu, mereka tidak luput dari evaluasi kinerja yang dilaksanakan pemkot. Evaluasi ini diperlukan untuk mengkaji seberapa efektif penempatan THL saat ini terhadap capaian kinerja SKPD. Dengan kata lain, tidak ada satu bidang atau subbidang tugas yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang.

”Fungsi THL sebenarnya adalah mengerjakan tugas-tugas yang tidak bisa ditutupi oleh ASN (aparatur sipil negara) karena kekurangan personel. Tetapi, pada praktiknya banyak THL yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Akibatnya, ada beberapa THL yang tidak banyak bekerja,” kata Peter.

Beberapa SKPD juga mempekerjakan terlalu banyak THL melebihi yang direkomendasikan dari Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur Daerah dalam analisis jabatan. Pengurangan THL sebanyak 10-30 persen dari jumlah yang ada sudah pernah dilakukan tahun lalu dan terbukti efektivitas kinerja dan pelayanan publik SKPD tak terganggu.

Pengurangan THL sebanyak 10-30 persen dari jumlah yang ada sudah pernah dilakukan tahun lalu dan terbukti efektivitas kinerja dan pelayanan publik SKPD tak terganggu.

Di samping itu, kata Peter, efisiensi anggaran sangat mendesak. Pemkot Manado memang mesti berusaha mempekerjakan masyarakat di lingkungannya, tetapi harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan.  ”Jadi, evaluasi ini penting dilakukan lagi agar hasil analisis jabatan bisa diimplementasikan demi menghindari pemborosan anggaran,” lanjut Peter.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Tenaga Harian Lepas di Pemkot Manado Diberhentikan Sementara

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas membungkus logistik bantuan darurat di Kantor Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (8/2/2021), tiga pekan setelah banjir dan longsor melanda kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado menyiapkan 500 matras dan ribuan paket bantuan bahan makanan untuk dibagikan ke rumah-rumah yang terdampak banjir.

Pada November 2021, Pemkot dan DPRD Manado menyepakati APBD dengan rincian pendapatan Rp 1,63 triliun dengan target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 472,48 miliar. Adapun belanja sebesar Rp 1,73 triliun. Defisit anggaran mencapai Rp 91,79 miliar.

Khusus tahun ini, anggaran belanja daerah hanya Rp 660 miliar. Meski begitu, Peter menyatakan tujuan evaluasi ini bukan semata perampingan dan penghematan. Bisa saja jumlah THL di SKPD tertentu tidak dikurangi selama efektivitas kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran terjamin.

Terkait hal ini, Kepala Satpol PP Manado Yohanis Hanny Waworuntu mengatakan, dirinya sekarang berada di posisi yang dilematis. Di satu sisi, kebutuhan akan personel andal sangatlah besar. Namun, di sisi lain, anggaran pemkot sedang cekak akibat situasi pandemi Covid-19.

”Total 420 personel kami itu sebenarnya masih kurang untuk menopang tugas kami sehari-hari. Tetapi, kami harus mengefisienkan dan mengoptimalkan personel yang ada. Kue anggaran harus dibagi sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Jika ada SKPD yang butuh kue lebih besar daripada kami, kami harus maklum,” kata Hanny.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Satuan Polisi Pamong Praja Manado meminta pengelola pujasera di kawasan bisnis Megamas, Manado, Sulawesi Utara, untuk segera tutup menjelang pukul 20.00 Wita, Jumat (9/7/2021). Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemprov Sulut dan Pemkot Manado telah menetapkan selama 5-18 Juli 2021, semua aktivitas masyarakat dibatasi hingga pukul 20.00 Wita saja.

Ia pun sedang menyiapkan evaluasi terhadap para THL di satuan yang ia pimpin. Beberapa ia sebut sudah jarang masuk kerja. Karena itu, para THL yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya nantinya terpaksa dirumahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Manado, Erwin Kontu, mengatakan saat ini sekitar 100 orang liaison officer vaksinasi dan 15 operator layanan telepon (call center) yang berstatus THL terus bekerja seperti biasa. Jumlah pekerja itu, menurut Erwin, sudah sangat pas dan tidak bisa dikurangi.

Baca juga: Sulut Siapkan Mekanisme Penapisan Calon Penerima Vaksin

Ditambah lagi, Dinas Kominfo Manado telah memberikan pelatihan kepada para THL agar bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dalam kasus liaison officer vaksinasi, pelatihan itu telah terbukti dengan efektifnya pemanfaatan sistem pendaftaran daring di aplikasi Vaksin Hebat.

”Kami sudah berinvestasi pada sumber daya manusia kami. Mereka sudah diberi pelatihan dan sangat mengerti pola kerja. Kalau liaison officer dan operator diganti, kami harus latih lagi. Pengaruhnya bisa jadi luar biasa kalau ada yang dikeluarkan,” ujar Erwin.

Karena itu, ia berharap tidak ada pengurangan jumlah THL di dinasnya. Namun, keputusan terakhir akan diambil oleh Sekretariat Pemerintah Kota. ”Kami hanya memberikan rekomendasi. Yang jelas, kami sudah membuat alokasi anggaran sejak tahun lalu untuk THL,” ujarnya.