Penghapusan Premium dan Pertalite Perlu Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Masyarakat

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Petugas di SPBU Pohon Duri Kota Kupang, Senin (5/10/2020), memasang pengumuman BBM habis di depan antrean kendaraan. Setiap hari SPBU ini paling diminati konsumen karena buka selama 24 jam dan dinilai ukuran pengisian lebih akurat dibandingkan dengan SPBU lain.

KUPANG, KOMPAS — Sejumlah sopir angkutan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menilai penghapusan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tahun 2022 perlu mempertimbangkan ekonomi masyarakat di daerah. Masyarakat Nusa Tenggara Timur sedang terbebani kemiskinan, pandemi Covid-19, dan sejumlah bencana. Penggunaan jenis bahan bakar minyak dengan tingkat oktan di atas 91 memang lebih baik.

Kons Natun (28), salah satu sopir angkutan kota (angkot) Kupang di Kupang, Rabu (29/12/2021), misalnya, mengatakan, penghapusan premium dan pertalite itu sebaiknya dilakukan bertahap, yakni di kota-kota besar atau di provinsi dengan tingkatan kehidupan masyarakat yang relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain.

Pemerintah, menurut Kons Natun, tidak bisa memberlakukan kebijakan pengalihan premium dan pertalite ke pertamax secara menyeluruh di semua provinsi. Perlu pertimbangkan ekonomi masyarakat. Daerah miskin, seperti NTT dengan pendapatan per kapita masyarakat pada 2020 sekitar Rp 12 juta per tahun per kepala keluarga (kk), dan daya beli beli yang sangat rendah, jika dibebani bahan bakar minyak yang harganya lebih tinggi, itu semakin membebani.

Baca juga: Dirut Pertamina: Belum Ada Kebijakan Penghapusan Pertalite

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Kons Natun (28), sopir angkutan Kota Kupang, saat berhenti menunggu penumpang di Bundaran Peu Kota Kupang, Rabu (29/12/2021).

Masyarakat NTT saat ini sedang terbebani masalah kemiskinan ekstrem, pandemi Covid-19, bencana badai Seroja, bencana hama belalang, angka tengkes yang tinggi, dan sejumlah bencana lain. Badai Seroja 4-5 April 2021 benar-benar membuat ekonomi masyarakat terpuruk sampai hari ini.

Ia mengatakan, alasan pemerintah menghapus premium dan pertalite karena  kandungan oktan atau research octane number dari dua jenis BBM ini di bawah 91, yang berdampak pada polusi udara dan pencemaran lingkungan, itu tidak benar. Pencemaran udara lebih banyak disebabkan penggunaan kendaraan bermotor dalam jumlah besar di kota-kota besar.

Jumlah kendaraan di kota-kota lain di Indonesia timur, seperti Kupang, NTT, berkisar 10.000-50.000 per kota, tidak menyebabkan polusi udara berlebihan. Mobilitas kendaraan di wilayah itu pun tidak berlangsung 24 jam seperti di kota besar.

Sementara kerusakan hutan belakangan ini bukan karena polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Sebagian besar disebabkan aksi kebakaran hutan oleh orang tak bertanggung jawab dan kebijakan pemerintah yang tidak peduli pada lingkungan. Kebakaran hutan di NTT, misalnya, terjadi setiap tahun dan berlangsung di lokasi yang sama, tetapi tidak pernah dicegah pemerintah.

Baca juga : Premmium dan Pertalite Akan dihapus, Apakah Pertamax Naik Tahun 2022

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Angkot di Kupang sedang menunggu calon penumpang di Bundaran Peu, Kupang, Rabu (29/12/2021).

Selain itu,  dari sisi ekonomi pun masyarakat di kota-kota besar secara ekonomi jauh lebih mampu dibandingkan dengan masyarakat di daerah Indonesia timur seperti Kupang.

Kenaikan tarif angkutan umum bisa berdampak pada upaya warga membeli sepeda motor pribadi dengan sistem cicil ketimbang naik angkutan umum. (Kons Natun)

Mayoritas msyarakat di kota-kota besar itu sejak awal kemerdekaan RI sudah memiliki kendaraan daripada masyarakat di Indonesia timur, yang sebagian besar baru memiliki kendaraan pada tahun 2000-an, setelah adanya kredit murah kendaraan bermotor.

”Ada warga baru saja mengadakan alat transportasi angkutan di kota ini. Kenaikan tarif angkutan umum bisa berdampak pada upaya warga membeli sepeda motor pribadi dengan sistem cicil, ketimbang naik angkutan umum,” katanya.

Ayah satu anak ini mengatakan, harga pertamax  Rp 9.000-Rp 12.000 per liter terlalu membebani pengusaha angkutan dan masyarakat. Harga pertalite Rp 7.650 per liter itu saja sudah membebani.

”Pada 5-7 November 2021 para sopir di Kupang melakukan aksi demonstrasi damai dan mogok kemudi kendaraan karena sejak penghapusan premium dan pemberlakuan pertalite di Kupang sejak awal 2021, tidak ada upaya pemkot menyesuaikan tarif angkutan,” katanya.

Pemkot Kupang akhirnya pada 8 November 2021 menetapkan tarif angkot baru, dari Rp 2.000-Rp 3.000 per penumpang sekali perjalanan menjadi Rp 3.000-Rp 4.000 per penumpang, per 8 November 2021. Tarif Rp 3.000 berlaku untuk mahasiswa dan pelajar, sementara masyarakat umum Rp 4.000 per penumpang.

Baca juga: Masuk Lima Besar Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia, Pemprov NTT Nilai Itu Sangat Wajar

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Seorang calon penumpang bergegas menuju angkot Kupang yang sedang parkir menunggu calon penumpang, Rabu (29/12/2021).

Tarif angkutan naik

Warga Kelurahan Liliba ini mengatakan, jika 2022 hanya diberlakukan jenis pertamax, maka akan terjadi kenaikan tarif angkutan baru lagi, dampaknya adalah masyarakat. Pengusaha tidak mau menanggung rugi yang berdampak pada kebangkrutan usaha angkutan. Masyarakat diprediksi makin terbebani di tengah pandemi Covid-19 yang terus mewabah luas.

Ia meminta agar kebijakan menggunakan pertamax tidak berlaku serentak di seluruh provinsi. NTT dan provinsi lain, yang masuk kategori daerah miskin, diberi toleransi untuk menggunakan pertalite sampai pertengahan 2022, bahkan akhir tahun 2022.

Sopir bus ”Gemilang” jurusan Kupang-Atambua, Agus Nahak (45), mengatakan, tarif yang diberlakukan bagi penumpang untuk rute Kupang-Atambua sejauh 300 km ditetapkan Rp 130.000 per penumpang. Tarif sebelum 8 November 2021, Rp 100.000 per penumpang. Kupang-Soe Rp 60.000 per penumpang dan Kupang-Kefamenanu Rp 80.000 per penumpang.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah NTT Don Gasper Noelsaku membenarkan, jika tahun 2022 pemerintah memberlakukan jenis BBM baru seperti pertamax, sebaiknya tidak diberlakukan serentak. Masyarakat daerah miskin, seperti NTT, akan semakin terbebani.

Baca juga: BBM Langka di Kupang, Antrean Kendaraan di SPBU Mengular

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA.

Antrean panjang kendaraan di SPBU Oebufu Kota Kupang, Kamis (8/4/2021), akibat hanya dua SPBU dari total 56 SPBU yang beroperasi.

Ia menilai informasi itu baru sebatas wacana. Jika terealisasi, tentu akan ada kebijakan lain guna membantu masyarakat kurang mampu. Menurut dia, terkait premium dan pertalite berdampak buruk pada lingkungan tentu sudah ada kajian.

”Penggunaan jenis BBM dengan tingkat oktan di atas 91, seperti pertemax, memang lebih baik, tetapi dengan alasan itu kemudian pemerintah menghapus premium dan pertalite, butuh kajian di semua bidang,” kata Noelsaku.

Kepala Dinas Perhubungan NTT Isyak Nuka mengatakan, sampai hari ini belum ada petunjuk dari pemerintah pusat soal penghapusan BBM jenis premium dan pertalite tahun 2022. ”BBM jenis premium tidak ada lagi di semua SPBU di Kota Kupang sejak awal tahun 2021, kecuali pertalite, pertamax, dan jenis BBM lainnya,” katanya.