logo Kompas.id
NusantaraAkademisi Unsrat: Pemerintahan...
Iklan

Akademisi Unsrat: Pemerintahan di Ibu Kota Baru Harus Demokratis

Jajaran akademisi Sulawesi Utara mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan matang-matang aspek politik dalam rencana pemindahan Ibu Kota. Aspek demokrasi perlu dihadirkan dalam pemerintahan ibu kota baru.

Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
· 4 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/lAJp63vx_v238LTRWYhpnKGnVHk=/1024x684/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FDSC00058_1639815232.jpg
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Konsultasi publik naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara diadakan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (17/12/2021).

MANADO, KOMPAS — Jajaran akademisi Sulawesi Utara mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan matang-matang aspek politik dalam rencana pemindahan Ibu Kota. Salah satu caranya yang menjadi perhatian adalah transparansi dalam pemilihan kepala daerah ibu kota baru.

Hal ini mengemuka dalam konsultasi publik antara akademisi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Manado, Jumat (17/12/2021). Konsultasi ini digelar hampir dua tahun sejak Kelompok Kerja (Pokja) Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mulai bekerja pada Januari 2020.

Editor:
Aufrida Wismi
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000