Program Mandiri Pangan di Sumsel Sasar 7.481 Keluarga Miskin

Sumsel menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit pada 2023 dengan menggelar Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Karangan bunga berjejer di depan Kantor Gubenur Sumatera Selatan, Jumat (19/2/2021). Karangan bunga ini dikirim oleh sejumlah organisasi kepemudaan di Sumsel sebagai bentuk ucapan selamat kepada Pemprov Sumsel yang berhasil menjadikan Sumsel masuk dalam jajaran 10 provinsi termiskin di Indonesia.

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali melanjutkan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang sudah berjalan pada tahun ini. Hingga 2023, secara bertahap, ada 7.481 rumah tangga miskin yang disasar. Langkah itu diharapkan menekan kemiskinan yang masih mendera Sumsel.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Sumsel Ekowati Retnaningsih, di Palembang, Kamis (16/12/2021), menjelaskan, program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dicanangkan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih produktif dengan memanfaatkan lahan yang ada di tempat tinggalnya.

Dalam program ini, pemerintah memberikan paket bantuan berupa komoditas pangan yang bisa dikembangkan, seperti 150 ekor ikan beserta kolam tong-nya, 10 ayam kampung, serta bibit buah dan sayur. Sasaran bantuan adalah rumah tangga miskin (RTM) yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Berdasarkan situs https://dtks.kemensos.go.id/, jumlah RTM Sumsel mencapai 62.347 rumah tangga.

”Data itu sudah by name by address sehingga peluang salah sasaran akan semakin kecil,” ujar Ekowati. Ia mengakui, jumlah yang dibantu belum mencakup semua warga miskin karena dana terbatas.

Setelah bantuan komoditas itu diserahkan, akan ada pendampingan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat mengelolanya secara berkelanjutan. ”Jangan sampai bantuan yang diterima digunakan untuk makan sehari saja,” ucap Ekowati.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Puluhan orang mendatangi kontainer tempat diselenggarakannya dapur berbagi di Kelurahan Kemas Rindu, Kecamatan Kertapati, Palembang, Minggu (10/1/2020). Program yang diinisiasi Komunitas Perawat Peduli Palembang ini digelar guna membantu warga yang membutuhkan untuk bertahan di tengah pandemi.

Adapun pendanaan berasal dari beberapa perusahaan dan asosiasi, seperti Bank SumselBabel, Bank Mandiri, Pupuk Sriwidjaja, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo).

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana dalam bentuk bantuan gubernur kepada pemerintah daerah. ”Kami berharap akan lebih banyak lagi perusahaan yang mau bergabung untuk terlibat dalam program ini,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, angka kemiskinan di Sumatera Selatan pada 2021 mencapai 12,84 persen atau 1,11 juta orang, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 12,66 persen atau 1,08 juta orang. Kondisi ini bertentangan dengan kekayaan sumber daya alam di Sumatera Selatan yang melimpah.

Baca Juga: Enam Jam Karangan Bunga Prestasi Kemiskinan Sumsel Terpajang

Ekowati berharap semua pihak dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kelurahan memantau pelaksanaan program ini agar bisa tepat sasaran dan tepat guna. ”Peran wali kota dan bupati sangat strategis karena mereka yang berhubungan langsung dengan warga di wilayahnya,” kata Ekowati.

Tolok ukur keberhasilan program ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan dari 12,84 persen menjadi satu digit pada 2023 mendatang.

Ruzuan Efendi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, menjelaskan, distribusi bantuan akan dilakukan secara bertahap. Pada  2021, sudah ada 241 RTM yang menerima bantuan. Mereka tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel. Mereka diharapkan menjadi percontohan bagi sasaran lainnya.

Adapun untuk tahun 2022, diharapkan 50 persen dari target penerima bantuan dapat dirangkul. Sementara pada 2023, RTM yang terlibat dalam program ini diharapkan mencapai 100 persen dari sasaran.

Agar bantuan tepat sasaran, verifikasi lapangan harus tetap dilakukan mengingat data DTKS bisa saja tidak sesuai dengan fakta di lapangan. ”Ada warga yang tahun 2020 miskin ternyata di tahun berikutnya sudah memiliki mobil. Karena itu, perlu ada pendataan lapangan agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran,” kata Ruzuan.

Tolok ukur keberhasilan program ini, lanjut Ruzuan, adalah menurunnya tingkat kemiskinan dari 12,84 persen menjadi satu digit pada 2023.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan Bambang Pramono menuturkan, nantinya akan dibangun tempat percontohan (demplot) sebagai sarana sosialisasi  agar penerima bantuan dapat mengelola bantuan secara berkelanjutan.

Selain itu, ada penyuluh dan pendamping pertanian di setiap desa yang bertugas memantau perkembangan GSMP ini. ”Tujuannya agar bantuan yang diterima tidak habis dalam sekali waktu, tetapi dapat dikembangkan sehingga hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau menjadi penghasilan tambahan,” tutur Bambang.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan arahan sebelum menunjukan Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (17/10/2021). Penunjukan ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berpendapat, masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel disebabkan pola pikir masyarakat yang cenderung konsumtif. Menurut dia, perlu ada perubahan pola pikir di masyarakat yang mulanya konsumtif menjadi produktif.

Alasan itulah yang membuat pemerintah menggagas program GSMP. ”Warga harus bisa mulai untuk memenuhi kebutuhannya dari pekarangan rumahnya sendiri,” kata Herman.