BNPT Bangun Kawasan Terpadu di Malang untuk Dukung Program Deradikalisasi

Mantan narapidana terorisme akan mendapatkan binaan soal usaha mikro, kecil, dan menengah melalui koperasi. BNPT tengah menyiapkan kawasan khusus terpadu di Kabupaten Malang guna mendukung program deradikalisasi.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar menjawab pertanyaan awak media di Kampus Universitas Islam Malang, Malang, Jawa Timur, Selasa (14/12/2021).

MALANG, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan  Universitas Islam Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam pengembangan kawasan khusus terpadu Nusantara. Kawasan ini bertujuan mendukung program deradikalisasi dan ketahanan pangan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal  Boy Rafli Amar mengatakan, di dalam kawasan tersebut nantinya terdapat program-program pembekalan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengembangan unit usaha melalui koperasi. Lokasinya berada di atas lahan seluas 15 hektar di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Peserta program tersebut adalah para mantan narapidana kasus terorisme. Total mantan napi terorisme di Indonesia sekitar 600 orang. Selain itu, sekitar 1.000 napi terorisme sedang menjalani proses pidana.

Dari jumlah mantan napi terorisme tersebut, sekitar 130 di antaranya berada di  Jatim. Dari yang ada di Jatim, sekitar 40 di antaranya berada di Malang. Mereka inilah yang akan direkrut menjadi anggota koperasi yang dimaksud.

Baca Juga: Benang Merah Radikalisme dan Terorisme

”Lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Malang seluas 15 hektar akan kita manfaatkan untuk Warung NKRI (Wadah Akur Rukun Usaha Gelorakan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kedua, berkaitan masalah berbagai unit usaha, seperti di bidang peternakan dan perikanan air tawar,” katanya.

Boy mengatakan hal itu seusai menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara BNPT, Universitas Islam Malang (Unisma), dan Pemkab Malang. Penandatanganan berlangsung di Kampus Unisma, Selasa (14/12/2021). Hadir dalam kesempatan ini, antara lain, Rektor Unisma Maskuri, Bupati Malang M Sanusi, dan jajaran pejabat BNPT lainnya.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar (dua dari kanan) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan Pemerintah Kabupaten Malang soal sinergi bersama mendukung upaya deradikalisasi, di Kampus Universitas Islam Malang, Malang, Jawa Timur, Selasa (14/12/2021).

Menurut Boy, konsep kawasan untuk mendukung deradikalisasi merupakan keberlanjutan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan. Seluruh mantan napi terorisme akan mendapatkan pembekalan di bidang UMKM.

”Kami berharap ini bisa sinergi dengan studi ketahanan pangan yang dilakukan oleh Unisma sehingga ada simbiosis mutualisme, berkolaborasi. Ada beberapa kegiatan, kami memanfaatkan dalam konteks edukasi, pembangunan kesejehteraan untuk eks napi terorisme, khususnya yang berada di Jatim,” ucapnya.

Dengan kolaborasi, Boy yakin kualitas pemanfaatan kawasan akan lebih maksimal karena perguruan tinggi akan banyak berkontribusi dari sisi akademik. Mereka akan mengembangkan praktik keilmuan. Bersama mahasiswa, mereka akan secara bersama-sama membangun narasi dan semangat menggelorakan dan mencintai NKRI melalui kegiatan yang bermanfaat dan produktif kepada mitra deradikalisasi.

Disinggung kapan kawasan itu dibangun, Boy menjelaskan, pihaknya akan menyusun lebih dulu rencana induk bersama-sama terkait apa saja peruntukan lahan tersebut. ”Harapannya pada awal 2022 sudah mulai langkah-langkah penataan lahan,” katanya.

BNPT akan berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam hal koperasi yang akan didirikan serta Kementerian Pertanian untuk bisa memberikan dukungan program terkait bidang pertanian dan peternakan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Agama Fachrul Razi (kanan) meresmikan Rumah Moderasi Beragama di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/12/2019). Program itu antara lain berisi rekonstruksi pemahaman keagamaan dan deradikalisasi kebangsaan.

Menurut Maskuri, setelah rencana induk jadi, akan disusul dengan langkah berikutnya yang dilakukan secara bertahap. Pihaknya bersama BNPT dan Pemkab Malang akan melangkah secara sistematis, tidak sporadis.

”Langkah pertama yang akan kita lakukan menyusun masterplan, lahan 15 hektar akan kita manfaatkan untuk apa saja. Termasuk Warung NKRI modelnya seperti apa, kita harus jelas dulu. Setelah itu, kita akan melangkah secara bertahap. BNPT dan pemkab akan duduk bersama, mulai kapan action dan skala prioritasnya seperti apa,” katanya.

Baca Juga: Postur dan Konsep Pencegahan Terorisme di Indonesia

Menurut Maskuri, ada tim di Unisma yang akan bekerja, terkait bidang peternakan, pertanian, perikanan, dan koperasi. Selain itu, juga ruang untuk kajian-kajian pendidikan dan pelatihan yang bersifat tersentral. Dosen dan mahasiswa juga akan diterjunkan.

Unisma juga memiliki upaya untuk menangkal radikalisme dengan selalu mengingatkan dosen mahasiswa tentang moderasi beragama, yakni meletakkan agama dalam tempat yang benar, porposional, dan melindungi seluruh komponen kehidupan manusia dengan tidak pandang bulu.

”Soal keyakinan berbeda tidak apa, tetapi dalam konsep budaya dan peradaban kita bersama membangun negeri. Dosen, karyawan, dan mahasiswa menjadi ambasador Unisma di tengah masyarakat melalui gerakan secara simultan menjadi penerang dan teladan untuk masyarakat sekitar,” katanya.