Material Sisa Longsor di Tana Toraja Masih Berusaha Dibersihkan
Pembersihan material longsoran masih dilakukan di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Longsor juga di Toraja Utara. Longsor susulan hingga kini masih mengancam warga.
Oleh
Reny Sri Ayu
·2 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS — Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dan instansi lainnya masih berupaya membersihkan dampak longsor di jalur jalan Simbuang-Mappa, Kamis (2/12/2021). Di Luwu, warga rawan terdampak longsor masih enggan mengungsi.
Sebelumnya, longsor di 32 titik membuat sebagian besar warga di Kecamatan Simbuang-Mappa terisolasi, Rabu (1/12/2021). Saat itu, total lokasi longsor di Tana Toraja mencapai 80 titik. Material longsor menutup jalan, termasuk jalur penghubung antardesa, kecamatan, hingga kabupaten.
Kepala Pelaksana BPBD Tana Toraja Alfian Andi Lolo yang dihubungi, Kamis, mengatakan, longsor masih terus membayangi permukiman, kebun, dan jalan di Tana Toraja. ”Kami masih berkutat membersihkan material longsoran karena titiknya banyak. Materialnya juga besar. Alat-alat berat terus bekerja agar material bisa dibersihkan karena sebagian warga terisolasi,” kata Alfian.
Alfian mengatakan, dari 19 kecamatan di Tana Toraja, sekitar 80 persen sudah mengalami longsor dalam kurun tiga pekan terakhir. Kejadian ini membuat pemerintah daerah mengeluarkan surat imbauan agar warga tetap siaga dan waspada hingga Februari 2022. Alasannya, hujan terus turun dengan intensitas sedang hingga lebat.
Longsor juga menghantui kawasan Toraja Utara. Pada Rabu petang, seorang pelajar bahkan tewas tertimbun tanah di Lembang Karua, Kecamatan Balusu. Setidaknya 5 orang juga dilaporkan terluka. Dalam data InaRISK, Tana Toraja dan Toraja Utara masuk daerah dengan ancaman risiko longsor sedang hingga berat.
Di Luwu Timur, longsor juga mengancam sebagian wilayah dataran tinggi. Retakan di dinding-dinding tebing sudah terlihat dan rawan mengancam permukiman warga. Akibatnya, kata Kepala Pelaksana BPBD Luwu Aminuddin Alwi, beberapa kawasan sudah tidak layak huni.
”Persoalannya, sebagian warga masih enggan relokasi. Pemerintah desa juga belum memetakan wilayah yang bisa menjadi lokasi relokasi yang aman. Sejauh ini, kami tetap memantau situasi dan meminta warga tetap waspada,” katanya.