Serapan Belanja Kabupaten/Kota di Sumut Masih 62 Persen

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan percepatan belanja daerah yang masih 62,11 persen. Serapan belanja Pemprov Sumut sendiri sudah 72,9 persen.

HUMAS PEMPROV SUMUT

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membuka acara rapat percepatan belanja daerah di Medan, Sumut, Senin (29/11/2021). Edy meminta pemerintah kabupaten/kota dan jajarannya melakukan percepatan belanja daerah yang saat ini rata-rata 62,11 persen.

MEDAN, KOMPAS — Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta pemerintah kabupaten/kota jajarannya melakukan percepatan belanja daerah yang saat ini rata-rata masih 62,11 persen. Serapan belanja Pemerintah Provinsi Sumut sendiri sudah 72,9 persen. Percepatan itu untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi.

”Tahun anggaran ini sisa satu bulan lagi. Karena itu, kita berkumpul di sini bersama forum komunikasi pimpinan daerah dan kepala daerah untuk membahas bagaimana cara mempercepat serapan anggaran,” kata Edy di Medan, Senin (29/11/2021).

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut, ada beberapa daerah yang serapan anggarannya masih di sekitar 50 persen. Beberapa daerah yang juga sudah ditegur oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Kota Medan, Tanjungbalai, Sibolga, Padang Sidimpuan, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Nias, dan Karo. Rata-rata serapan anggaran 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut sebesar 62,12 persen.

”Masih ada yang 50 persen, yang serapan anggarannya 70 persen masih dua daerah. Targetnya tahun anggaran ini bisa tercapai 90 persen. Dari acara ini harus ada peningkatan yang signifikan agar pemulihan ekonomi kita lebih cepat lagi,” kata Edy.

Baca juga: Serapan Anggaran Medan Lambat Terkendala Pembayaran ke Pihak Ketiga

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Soekowardojo mengatakan, belanja pemerintah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sumut. Di tengah pandemi, belanja pemerintah akan memberikan efek berganda pada ekonomi daerah. ”Karena itu, sangat penting pemerintah daerah terus mengakselerasi percepatan penyerapan anggarannya,” kata Soekowardojo.

Karena itu, sangat penting pemerintah daerah terus mengakselerasi percepatan penyerapan anggarannya. (Soekowardojo)

Soekowardojo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan III-2021 sudah cukup baik, yakni 3,67 persen. Pertumbuhan itu lebih tinggi dari nasional yang masih 3,51 persen, tetapi lebih rendah dari Sumatera yang mencapai 3,78 persen.

Pengesahan APBD 2022

Secara terpisah, Edy bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara juga melakukan persetujuan bersama pada APBD Sumut 2022 dengan jumlah anggaran pendapatan Rp 12,1 triliun dan belanja Rp 12,4 triliun. APBD itu pun diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2022.

Ekonomi Sumut pada 2022, kata Edy, akan membaik dilihat dari pulihnya beberapa sektor yang didukung dengan melandainya pandemi Covid-19.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Pembangunan infrastruktur dilakukan di sejumlah tempat di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/11/2021). Menjelang akhir tahun, serapan anggaran di Kota Medan masih 46,22 persen.

”Saya telah rapat dengan pakar ekonomi di Sumut antara lain Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Otoritas Jasa Keuangan, pengamat, dan pendidik. Mereka menyampaikan ’angin segar’ pemulihan ekonomi pada 2022 seiring semakin terkendalinya Covid-19,” kata Edy.

Edy mengatakan, Pemprov Sumut akan menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya agar melaksanakan dengan tertib seluruh anggaran sesuai dengan peruntukan dan aturan.

Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar, Syamsul Qomar, mengingatkan agar APBD Sumut juga diprioritaskan untuk penanggulangan dan mitigasi bencana di Sumut. Ia juga mendukung pembelian lahan Medan Club di Jalan Kartini untuk perluasan Kantor Gubernur Sumut.

”Harus ditangani juga pengangguran yang meningkat karena banyaknya pekerja migran Indonesia yang kembali ke Tanah Air akibat pendemi Covid-19,” kata Syamsul.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Cecep Wiwaha, meminta Pemprov Sumut meningkatkan belanja modal. Ia juga mengapresiasi Pemprov Sumut yang kembali menampung anggaran Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) untuk 450 ribu rakyat miskin di Sumut.

Baca juga: Percepatan Serapan Anggaran Perlu Lebih Dini