Janji Kawal Permendikbudristek Kekerasan Seksual, Unud Siap Bentuk Satgas

Universitas Udayana koimtmen mengawal Permendikbudristek No 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Survei mengindikasikan kekerasan seksual juga terjadi di Unud.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Direktur YLBHI Bali Ni Kadek Vany Primaliraning (kanan) ketika memberikan keterangan terkait dengan laporan kasus dugaan kekerasan seksual dalam jumpa pers bersama perwakilan BEM PM Unud di Kantor YLBHI Bali, Kota Denpasar, Rabu (24/11/2021).

DENPASAR, KOMPAS — Pihak rektorat Universitas Udayana, Bali, berkomitmen mengawal Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pihak Universitas Udayana menyatakan sedang berproses membentuk panitia seleksi pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Perihal itu disampaikan juru bicara Universitas Udayana, Bali, Putu Ayu Asty Senja Pratiwi, melalui rekaman video pernyataan resmi Rektor Universitas Udayana yang diterima Kompas, Jumat (26/11/2021). Dalam rekaman itu, Pratiwi menyebutkan, Rektor Universitas Udayana menyambut baik ditetapkannya Permendikbudristek No 30/2021 tersebut dan Universitas Udayana (Unud) berkomitmen melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.

Pernyataan pihak Unud itu disampaikan Pratiwi selaku juru bicara Unud menanggapi pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintah Mahasiswa Unud dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali terkait dengan laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Unud periode 2020.

Adapun laporan kekerasan seksual itu diperoleh dari pengaduan ke pos BEM Unud dan hasil survei tentang kekerasan seksual yang diselenggarakan BEM PM Unud bersama YLBHI Bali, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), dan Keluarga Mahasiswa Ilmu Sejarah (Kemas) Unud pada Oktober 2020.

Baca juga : Peraturan Mendikbudristek Diharapkan Memutus Lingkaran Setan Kekerasan Seksual di Kampus

Dalam jumpa pers di Kantor YLBHI Bali, Denpasar, Rabu (24/11), Presiden Mahasiswa BEM PM Unud Muhammad Novriansyah didampingi Menko Pergerakan BEM PM Unud Michael Haganta Ginting menyebutkan, BEM Unud membuka posko pengaduan kekerasan seksual di lingkungan Unud pada Oktober 2020.

BEM Unud juga terlibat dalam pelaksanaan survei tentang kekerasan seksual sebagai respons atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi Unud pada 2019.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

BEM PM Unud bersama YLBHI Bali, Seruni Bali, dan Kemas Unud mengadakan survei tentang kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Unud pada Oktober 2020.

Melalui posko pengaduan dan survei tersebut, pihak BEM Unud bersama YLBHI Bali dan Seruni juga mengupayakan advokasi dan pendampingan bagi pelapor dan korban.

Masih dalam jumpa pers tersebut, Direktur YLBHI Bali Ni Kadek Vany Primaliraning menyatakan, mereka mengumpulkan 73 pengaduan, baik dari posko pengaduan maupun dari survei secara daring pada Oktober 2020. Setelah dipilah dan diteliti, sebanyak 42 pengaduan dikategorikan sebagai laporan kekerasan seksual di lingkungan Unud.

Baca juga : Kekerasan Seksual di Kampus Tidak Ditoleransi

Dari 42 laporan tersebut, menurut Vany, dugaan kekerasan seksual paling banyak dilakukan mahasiswa, kemudian oleh dosen. Dalam laporan itu juga disebutkan kekerasan seksual di lingkungan kampus juga dilakukan oleh buruh atau pekerja bangunan dan pedagang yang ada di kampus.

Diserahkan

Vany mengatakan, hasil dari laporan itu sudah diserahkan kepada pihak Unud pada Desember 2020 dan diterima Wakil Rektor IV Unud yang menjabat saat itu.

Novriansyah menambahkan, laporan kompilasi kasus kekerasan seksual di Unud itu sudah diberikan kepada pihak Rektorat Unud pada Desember 2020. Namun, pada pertengahan 2021, pimpinan Rektorat Unud berganti dengan terpilihnya rektor baru Unud pada Juli 2021.

Novriansyah mengungkapkan, BEM PM Unud juga beraudiensi dengan Rektor Unud yang baru pada Oktober 2021 dan saat itu, Rektor Unud menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual di lingkungan Unud. ”Kami mendesak kasus kekerasan seksual di lingkungan Unud agar diusut sampai tuntas,” kata Novriansyah di Kantor YLBHI Bali, Denpasar, Rabu (24/11).

Baca juga : Saat Tiga Menteri Suarakan Merdeka dari Kekerasan Seksual di Kampus

Menanggapi hal itu, dalam pernyataan resmi Rektor Unud yang disampaikan juru bicara Unud Pratiwi, pihak Unud mendorong agar korban berani melapor. Pihak Unud juga berkomitmen memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban.

ISTIMEWA/UNUD

Tangkapan layar dari tayangan pernyataan resmi Universitas Udayana yang disampaikan juru bicara Universitas Udayana, Bali, Putu Ayu Asty Senja Pratiwi, dalam rekaman video yang diterima Kompas, Jumat (26/11/2021).

”Pihak Unud berjanji akan senantiasa berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, dan atau, yang berkompeten terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual guna menjamin efektivitas pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021,” ujar Pratiwi dalam tayangan video yang rekamannya diterima pada Jumat (26/11).

Menurut Pratiwi, Rektor Unud menyatakan, pihak Unud tidak akan memberikan bantuan hukum kepada oknum dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa Unud jika oknum itu terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual di dalam lingkungan Unud. Sebaliknya, jika terdapat pihak yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam penyebarluasan isu kekerasan seksual di lingkungan Unud, pihak Unud akan menyerahkan kasus penyebarluasan isu itu ke koridor hukum.

Baca juga : Kekerasan Seksual Merebak di Kampus

Perihal kasus kekerasan seksual di lingkungan Unud juga diulas pihak Pers Mahasiswa Akademika Unud dalam laporan dengan judul ”Kasus Kekerasan Seksual Menerpa, Unud Bisa Apa?” yang ditayangkan di laman www.persakademika.com pada Selasa (23/11).

Penelusuran di laman resmi Unud, laporan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Unud diserahkan YLBHI Bali bersama BEM PM Unud dalam audiensi mereka dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi Unud di Gedung Rektorat Unud, tanggal 29 Desember 2020. Ketika itu, Anak Agung Raka Sudewi sebagai Rektor Unud saat itu juga meminta Dewan Kehormatan Etik agar memeriksa dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan ke Unud.