Sedikitnya 2.000 ASN Cirebon Terdata Terima Bansos, Bupati: Bikin Malu
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menilai aparatur sipil negara menerima bantuan sosial merupakan praktik memalukan. Pihaknya akan mengecek dugaan 2.000 ASN di Cirebon yang masuk dalam data penerima bansos.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·3 menit baca
CIREBON, KOMPAS — Sedikitnya 2.000 aparatur sipil negara di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terindikasi masuk dalam data penerima bantuan sosial. Selain meminta ASN segera mengembalikan bansos yang didapatkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga bakal memperbaiki data tersebut.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengakui, sejumlah ASN diduga masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa menerima bansos. ”ASN olih (terima) bansos, isin (malu). Orang miskin yang berhak saja belum dapat,” ujar Imron, Kamis (25/11/2021), di Cirebon.
Pihaknya telah meminta dinas sosial setempat mengecek dugaan lebih dari 2.000 ASN yang menerima bansos sebulan terakhir. Umumnya, mereka menerima bantuan sosial tunai sebesar Rp 300.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat.
”Kami sedang mengecek kebenaran terkait status PNS (pegawai negeri sipil) tersebut. Nanti, (ASN penerima bansos) kami usulkan dikeluarkan dari DTKS,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar. Sebab, ASN tidak termasuk dalam kriteria penerima bansos.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Nontunai, penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Adapun ASN tidak disebutkan sebagai penerima bansos.
Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, katanya, berdampak pada pemborosan anggaran. ”Sudah ada satu dua (ASN) yang kami panggil. Ternyata, datanya benar (terima bansos). Kami minta untuk dikembalikan,” ujarnya.
Iis mengatakan, data ASN yang diduga menerima bansos berasal dari Kementerian Sosial. Sengkarut data itu, katanya, terjadi karena banyak jalur meng-input DTKS. ”Ada yang dari daerah, pekerja sosial, dan langsung Pusdatin Kemensos,” ungkapnya.
Sudah ada satu dua (ASN) yang kami panggil. Ternyata, datanya benar (terima bansos). Kami minta untuk dikembalikan. (Iis Krisnandar)
Persoalan data itu, lanjutnya, sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Pada Agustus lalu, misalnya, data Kemensos menunjukkan, sebanyak 1,9 juta dari 2,3 juta warga Cirebon termasuk DTKS. Setelah diverifikasi, jumlahnya turun menjadi 1,8 juta jiwa pada September dan tercatat 1,7 juta jiwa DTKS sebulan berikutnya.
Pihaknya tengah mengoordinasikan data tersebut dengan sejumlah instansi, seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Ia mengakui, salah satu kendala pendataan adalah tidak adanya anggaran verifikasi faktual.
”Tahun depan bakal ada anggarannya,” ucapnya.
Saat mengunjungi Kabupaten Indramayu, Jabar, Selasa (23/11/2021), Menteri Sosial Tri Rismaharini berkomitmen membenahi data penerima bansos. ”Jadi, rutin kita lakukan tiap bulan untuk daerah memperbaiki data. Data (penerima bansos) berasal dari daerah, tetapi saya juga mengevaluasi datanya,” ungkapnya.
Sebelumnya, terungkap 31.624 ASN terindikasi menerima bansos. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.965 orang merupakan ASN aktif, sedangkan sisanya diperkirakan sudah pensiun. Mereka berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya. ASN itu diduga mendapatkan bantuan pangan nontunai dan Program Keluarga Harapan (Kompas.id, 22/11/2021).