BNN, BNPT, dan KPK Perkuat Sinergitas Hadapi Kejahatan Narkotika, Terorisme, dan Korupsi

Name: BNN, BNPT, dan KPK Perkuat Sinergitas Hadapi Kejahatan Narkotika, Terorisme, dan Korupsi
Uploaded: 2021-11-24T13:20:34Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dari diskusi di Polda Bali, BNN bersama BNPT dan KPK bersepakat meningkatkan sinergitas dan berkolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan.

Kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dari diskusi di Polda Bali, BNN bersama BNPT dan KPK bersepakat meningkatkan sinergitas dan berkolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan.

Oleh

COKORDA YUDISTIRA

· 4 menit baca

DENPASAR, KOMPAS — Badan Narkotika Nasional bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersepakat meningkatkan sinergitas dan berkolaborasi dalam menguatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika, radikalisme dan terorisme, serta korupsi. Baik narkotika, terorisme, maupun korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komitmen tiga lembaga itu disampaikan masing-masing pimpinan lembaga, yakni Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dan Ketua KPK Firli Bahuri dalam diskusi panel dengan tema ”Sinergitas Pemberantasan Narkoba, Korupsi, dan Terorisme untuk Membangun Sumber Daya Manusia Unggul di Era Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA)” yang berlangsung di Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Kota Denpasar, Rabu (24/11/2021).

Diskusi yang diselenggarakan BNN dan digelar secara hibrida itu dihadiri langsung Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Putu Jayan Danu Putra bersama jajaran pejabat utama Polda Bali dan pimpinan polres seluruh Bali, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Bali Brigadir Jenderal Hadi Purnomo, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta sejumlah bupati dan wali kota di Bali. Turut hadir, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), termasuk kalangan majelis desa adat (MDA) di Bali.

Dalam perkembangan dunia yang mengalami perubahan secara cepat, tidak terduga, dan dipengaruhi banyak faktor yang sulit dikontrol (VUCA), ancaman dari kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi juga semakin kompleks. Kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi merupakan kejahatan yang melibatkan jaringan yang kuat dan mampu mempengaruhi siapa pun yang terlibat di dalamnya.

Golose mengatakan, BNN bersama KPK dan BNPT memiliki tekad dan komitmen sama, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan meminimalkan tiga kejahatan yang menjadi persoalan nasional, yakni kejahatan narkotika, korupsi, dan terorisme.

Ketiga program ini dapat disatupadukan.

Ketiga lembaga, yakni BNN, KPK, dan BNPT, juga bersama-sama mengantisipasi ancaman konvergensi kejahatan narkotika, korupsi, dan terorisme karena tiga jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime) itu dapat saling berhubungan dan bersimbiosis antara satu kejahatan dan kejahatan lainnya.

Adapun Boy menyatakan, BNPT bersama BNN dan KPK sudah memiliki kesepakatan bersama. Pertemuan bersama di Bali, Rabu (24/11), menurut Boy, menjadi sebentuk silaturahmi nasional karena dihadiri dan diikuti kalangan BNPT, BNN, KPK, dan pimpinan pemerintah daerah, baik secara langsung di Polda Bali maupun mengikuti secara daring.

Ideologi Pancasila

Kepala BNPT itu menambahkan, bangsa Indonesia memiliki nilai luhur yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan empat konsensus nasional, yang menjadi jati diri bangsa. Ideologi radikal dan terorisme dinilai bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Firli menyatakan, semua pihak dan elemen bangsa harus bersinergi dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan bangsa, termasuk tiga kejahatan yang menjadi persoalan bangsa, yakni, korupsi, narkotika, dan terorisme.

Ketua KPK itu mengatakan, tiga lembaga, yakni KPK, BNN, dan BNPT, memiliki program yang saling bersentuhan dan dapat dikolaborasikan, misalnya, BNN dengan program Bersih Narkoba (Bersinar) dan KPK dengan program bebas korupsi serta BNPT dengan program Desa Damai. ”Ketiga program ini dapat disatupadukan,” kata Firli dalam diskusi panel itu.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Putu Jayan Danu Putra menyatakan, kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Putu Jayan menyebutkan, diperlukan kerja sama dan kebersamaan dari seluruh elemen bangsa untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas bentuk kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisir tersebut. ”Harapan bersama adalah Indonesia bebas narkoba, bebas korupsi, dan bebas terorisme menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Adapun Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, penguatan dan sinergi BNN, KPK, dan BNPT bersama pemerintah daerah dan masyarakat diperlukan dalam mengatasi persoalan narkoba, terorisme, dan korupsi. Koster menyatakan dirinya mengapreasiasi kegiatan bersama BNN, BNPT, dan KPK yang melibatkan jajaran pemerintah daerah di Bali itu.

”Narkoba merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Koster dalam pidatonya. ”Masalah terorisme penting untuk ditangani bersama. Terorisme mengancam ideologi negara,” ujar Koster.

Terkait narkotika, Koster mengungkapkan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan narkotika masuk ke segala lapisan masyarakat. Situasi pandemi Covid-19, menurut Koster, ternyata tidak menghentikan laju peredaran dan penyalahgunaan narkotika, termasuk di Bali. ”Tidak ada satu daerah pun yang terbebas dari bahaya narkoba,” kata Koster.

Editor:

Agnes Pandia

kpk BNN Radikalisme BNPT pemberantasan KOMITMEN diskusi Pencegahan Polda Bali Ideologi Pancasila kejahatan terorisme gubernur bali desa damai forkopimda kejahatan narkotika majelis desa adat kejahatan korupsi sinergi lembaga bersih narkoba