logo Kompas.id
NusantaraTNI AL: Kami Tidak Berkonflik dengan Masyarakat Adat

TNI AL: Kami Tidak Berkonflik dengan Masyarakat Adat

TNI AL menyatakan tidak berkonflik dengan masyarakat adat terkait lahan di Kepulauan Aru, Maluku. Sementara masyarakat adat menginginkan lahan mereka dikembalikan. Sengketa lahan itu kini terus bergulir.

Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
· 1 menit baca
Memuat data...
KOKO KILI KILI UNTUK KOMPAS

Kericuhan terjadi di kantor Pengadilan Negeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Rabu (17/11/2021). Aksi itu terjadi sebagai imbas atas konflik lahan antara masyarakat adat dan TNI Angkatan Laut.

AMBON, KOMPAS — Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX Ambon Brigadir Jenderal (Mar) Said Latuconsina menyatakan, pihaknya tidak berkonflik dengan masyarakat adat. Menurut dia, kepemilikan lahan di Desa Marafenfen, Pulau Terangan, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, sudah melalui mekanisme yang benar. Namun, di sisi lain, pihak masyarakat adat menyatakan pengambilan lahan itu dilakukan secara paksa pada masa Orde Baru.

Said, lewat sambungan telepon pada Kamis (18/11/2021), menuturkan, kepemilikan lahan beralih dari masyarakat ke TNI AL terjadi pada tahun 1991, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan bandara di lokasi itu satu tahun kemudian, yakni 1992. ”Jadi, proses ini sudah lama, dan waktu itu semua baik-baik,” katanya.

Editor:
Mohamad Final Daeng
Bagikan