KPU Yalimo telah menuntaskan tahapan perekrutan anggota PPD dan PPS yang berjumlah 919 orang untuk menggelar pilkada ulang di kabupaten tersebut.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, Papua, telah merekrut 25 anggota Panitia Pemilihan Distrik dan 894 Panitia Pemungutan Suara untuk bertugas di 298 kampung. Mereka akan berperan penting dalam pelaksanaan pilkada ulang di Yalimo pada 26 Januari 2022.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yalimo Yehemia Walianggen saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Senin (15/11/2021) sore.
Yehemia mengatakan, hanya anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Distrik (kecamatan) Welarek yang diganti. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama pada pemungutan suara ulang (PSU) sebelumnya 5 Mei 2021.
PSU pada 26 Januari 2022 nanti dilakukan di seluruh wilayah Yalimo yang terdiri atas lima distrik. Jumlah pemilih tetap mencapai 90.948 orang di 327 tempat pemungutan suara (TPS) di 298 kampung.
”Anggota PPD dan PPS akan dilantik dalam waktu dekat. Setelah itu, barulah kami memberikan bimbingan teknis untuk menyukseskan PSU pada Januari tahun depan,” ujaar Yehemia.
Yehemia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Yalimo pun telah menuntaskan realisasi anggaran PSU sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Total nilai anggaran yang digunakan KPU dalam PSU di Yalimo mencapai Rp 36,5 miliar.
Ia menambahkan, pembukaan tahapan pendaftaran untuk bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen telah tuntas. Namun, tidak ada satu pun orang yang mendaftar dari jalur independen.
”Kami akan mengumumkan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati melalui jalur partai politik dari tanggal 28 Oktober hingga 3 Desember 2021. Kemudian pembukaan pendaftaran dari tanggal 3 hingga 5 Desember mendatang,” ujarnya.
Kepala Polres Yalimo Ajun Komisaris Besar Hesman Napitupulu menyatakan, sebanyak 400 personel aparat keamanan disiagakan untuk pengamanan PSU di Yalimo. Para personel ini gabungan Brimob Nusantara, Polres Yalimo, dan Kodim 1702/Jayawijaya.
Ia menegaskan, seluruh personel dalam pengamanan PSU agar memahami prosedur yang berlaku sehingga tidak ragu melaksanakan tugas di lapangan. ”Saya mengingatkan seluruh personel TNI-Polri agar tetap memegang teguh netralitas dengan tidak memihak salah satu calon kepala daerah,” ucap Hesman.
Dampak yang ditimbulkan akibat konflik sangat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat itu sendiri.
Sementara itu, Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letnan Kolonel (Inf) Arif Budi Situmeang berharap masyarakat setempat dapat bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pelaksanaan PSU dari awal hingga tuntas.
”Kami tidak ingin konflik sosial yang terjadi beberapa bulan yang lalu terulang kembali. Dampak yang ditimbulkan akibat konflik sangat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Pilkada Yalimo diulang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Erdi Dabi sebagai calon bupati Yalimo pada 29 Juni 2021. MK menilai Erdi masih berstatus mantan terpidana sehingga baru dapat mengajukan diri sebagai calon bupati lima tahun mendatang.
Putusan ini memicu kerusuhan di Distrik Elilem, ibu kota Yalimo. Ratusan pendukung Erdi diduga membakar 34 bangunan kantor pemerintah serta 126 rumah dan kios warga. Massa juga membakar empat kendaraan roda empat dan 115 sepeda motor. Total kerugian akibat peristiwa itu mencapai Rp 324 miliar.