Keselamatan Warga Terdampak Banjir di Kalbar Jadi Prioritas
Ribuan warga masih terdampak banjir di Kalimantan Barat. Keselamatan warga menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah menangani dampak banjir. Ratusan ton bantuan sudah dikucurkan.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Banjir kini masih menggenangi beberapa kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, dan Sanggau, Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalbar memprioritaskan penanganan keselamatan ribuan warga terdampak.
Gubernur Kalbar Sutarmidji, Selasa (9/11/2021), mengatakan, hal yang harus dipastikan kini adalah keselamatan masyarakat. Gubernur juga memastikan ketersediaan pangan, kesehatan, dan tempat pengungsian.
”Intinya keselamatan warga yang terdampak banjir harus ditangani terlebih dahulu,” ujar Sutarmidji.
Oleh karena itu, saat ini cadangan pangan perlu segera dicairkan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengucurkan bantuan beras 100 ton untuk Kabupaten Sintang sehingga total dengan cadangan pangan sebanyak 200 ton. Untuk Kabupaten Melawi sebanyak 50 ton dan cadangan 100 ton sehingga total 150 ton.
Untuk Kabupaten Sekadau sebanyak 125 ton dan Kabupaten Sanggau 150 ton. Kabupaten Kapuas Hulu masih ada 45 ton cadangan pangan. Jika habis, mereka bisa berkoordinasi dengan pemprov dan segera dikirim. Selain itu, pasokan makanan siap saji dari dapur umum di Sintang dan Melawi juga terus mengalir ke warga. Dapur umum bakal didirikan pula di Sanggau.
Saya tidak mau lagi berurusan dengan perkebunan. Bahkan, sempat saya usir mereka saat pertemuan kemarin. Mereka tidak ada hati. Saya sudah kumpulkan mereka, apa yang bisa mereka buat. (Sutarmidji)
Dinas Sosial Provinsi Kalbar diminta berkantor sementara waktu di Sintang dan Melawi. Kemudian, ada satgas yang terdiri atas beberapa dinas, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Merekalah yang akan melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Pemprov Kalbar terus memantau dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam penanganan banjir. Gubernur juga telah meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbesar dapur umum.
”Pertamina juga siap dengan elpiji. Bahkan, saya minta mereka operasi pasar door to door,” ungkapnya.
Pendopo Gubernur Kalbar telah dijadikan posko tempat bantuan. Sekarang sudah terkumpul 32 ton beras dan 300 dus mi instan serta bantuan dari Konsulat Jenderal Malaysia. Bantuan akan dikirim secepatnya untuk dapur umum dan masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Kalbar juga menggelar pertemuan dengan perusahaan perkebunan agar memberi bantuan bagi warga terdampak banjir. Gubernur mengungkapkan kekesalannya kepada 20 perusahaan perkebunan karena dalam pertemuan tersebut, mereka sulit diminta bantuan untuk korban banjir.
”Saya tidak mau lagi berurusan dengan perkebunan. Bahkan, sempat saya usir mereka saat pertemuan kemarin. Mereka tidak ada hati. Saya sudah kumpulkan mereka, apa yang bisa mereka buat,” tuturnya.
Namun, menurut Sutarmidji, alasan pemilik perkebunan justru membuat dirinya sempat marah, karena mereka mengaku arealnya tidak masuk wilayah terdampak banjir. Padahal, banjir baik langsung maupun tidak langsung akibat perkebunan.
Sukarelawan
Randi Wira Aji (22), sukarelawan banjir di Sintang, mengatakan, sukarelawan juga terus memasok bantuan bagi warga terdampak banjir. Warga terdampak banjir masih memerlukan bantuan makanan karena tidak bisa bekerja.
Ketinggian banjir di Kecamatan Sintang saja, misalnya, berkisar 1,5-3 meter. Ketinggian banjir di jalan lintas Melawi di kota Sintang saat ini 1,5 meter sehingga jalan itu hanya bisa dilintasi mobil dengan ketinggian tertentu. Sepeda motor warga juga diseberangkan dengan tronton.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Nikodemus Ale mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk memasok bantuan dan evakuasi. Namun, semua pihak perlu terlibat dalam penanganannya, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas bencana ini.
Banjir ini tidak semata karena alam, melainkan karena praktik eksploitasi sumber daya alam dalam investasi ekstraktif. Dalam konteks bencana ekologis di Sintang, Melawi, Sekadau, dan Kapuas Hulu, sebagian besar wilayahnya merupakan sebaran aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh kelompok investasi.
Hal itu mengubah kondisi alam, salah satunya tutupan hutan di wilayah yang saat ini terjadi banjir akibat deforestasi. Kelompok investasi juga harus bertanggung jawab terhadap praktik yang mereka lakukan selama ini.
Tidak ada alasan mereka lepas dari tanggung jawab. Perusahaan memiliki dana tanggung jawab sosial masyarakat untuk respons cepat yang perlu dikucurkan segera bagi warga terdampak banjir.