19 Kabupaten/Kota di Jateng Nol Kasus Covid-19 Aktif
Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Tengah mencatatkan nol kasus Covid-19. Namun, penularan tetap dimungkinkan terjadi karena mobilitas masyarakat antardaerah cukup tinggi. Bupati/wali kota diminta waspada.
Oleh
KRISTI UTAMI
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Tren penularan Covid-19 di wilayah Jawa Tengah terus menurun setiap harinya. Bahkan, pada Minggu (31/10/2021), sebanyak 19 kabupaten/kota di Jateng mencatatkan nol kasus Covid-19 aktif. Kendati demikian, penerapan protokol kesehatan harus tetap ketat.
Gubernur Jateng menyebut, 19 daerah yang mencatatkan nol kasus aktif adalah Kabupaten Tegal, Wonosobo, Temanggung, Sragen, Kabupaten Semarang, Rembang, Pemalang, Pekalongan, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Karanganyar, Grobogan, Demak, Boyolali, dan Banjarnegara.
Sementara itu, Sukoharjo, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kebumen, Jepara, Brebes, dan Batang jumlah kasus aktifnya tercatat tinggal satu orang. Jumlah kasus aktif tertinggi berada di Kabupaten Cilacap dan Banyumas yang memiliki masing-masing 13 kasus aktif. Di Kota Semarang dan Klaten ada lima kasus aktif. Kemudian, di Pati ada tiga kasus aktif dan di Wonogiri, Purbalingga, Kendal, serta Blora ada dua kasus aktif.
"Teman-teman jangan merasa, wah, tempatku sudah nol, kita sudah bebas sebebas-bebasnya. Enggak. Kecuali tempat itu adalah satu pulau sendiri," kata Ganjar, dalam keterangannya, Senin (1/11/2021).
Ganjar mengimbau agar bupati/wali kota di wilayahnya tetap waspada dan disiplin dalam protokol kesehatan. Sebab, kendati sudah ada penurunan kasus, penularan masih tetap bisa terjadi karena mobilitas masyarakat antardaerah tinggi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan, kondisi penanganan Covid-19 di Jateng memang sudah membaik. Pada 31 Oktober, penambahan kasus baru di Jateng sebanyak 54 orang.
"Positivity rate di Jateng saat ini juga tinggal 0,70 persen saja. Hal ini membuat banyak ICU dan tempat isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi terpusat, kosong. Hingga saat ini, BOR (keterisian tempat tidur) ICU di Jateng hanya 5,57 persen dan BOR isolasi hanya 1,95 persen," tutur Sumarno.
Sembari mengetatkan protokol kesehatan, Ganjar juga mengimbau agar percepatan vaksinasi dilakukan di seluruh wilayah di Jateng. Hal itu penting agar kekebalan komunal bisa segera tercapai.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, capaian vaksinasi dosis pertama di Jateng mencapai 60,16 persen dari target vaksinasi sekitar 28 juta orang. Adapun vaksinasi dosis kedua mencapai 34,33 persen.
Kepala Dinkes Provinsi Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, capaian 60,16 persen sudah tergolong bagus. Namun, di Jateng juga masih ditemukan sejumlah daerah yang capaian vaksinasinya di bawah 50 persen. Daerah yang dimaksud adalah Banjarnegara, Kabupaten Tegal, Purbalingga, Batang, Jepara, Wonosobo, Pemalang, Brebes, Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kebumen, dan Pati.
Yang begini-begini sebenarnya tidak terjadi jika vaksin diberikan ke kami, bukan langsung ke daerah.
”Kendalanya, antara lain, sasarannya masih sulit diajak vaksinasi serta terbatasnya jumlah vaksinator dan jumlah faskes yang melayani vaksinasi. Komitmen dari pemerintah daerah perlu didorong,” kata Yulianto.
Dia pun meminta agar vaksinasi ”jemput bola” atau vaksinasi berbasis komunitas seperti di tingkat RT, RW, dan kelurahan/desa digencarkan. Sebab, selama ini, titik-titik vaksinasi lebih banyak berada di wilayah perkotaan yang capaian vaksinasinya sudah tinggi.
Selain adanya disparitas capaian vaksinasi, ada beberapa persoalan teknis, seperti vaksin Pfizer yang dikirim tanpa alat suntiknya. Ganjar menyebutkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan terkait persoalan tersebut.
”Kami komunikasi terus supaya segera dikirim suntikannya. Banyak kabupaten/kota yang semangat, apalagi mereka yang penduduknya besar-besar, seperti Brebes, Grobogan, Banyumas, dan Cilacap,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengungkapkan masih adanya daerah yang menolak menerima vaksin tertentu. Wonogiri, misalnya, menolak vaksin Jhonson & Jhonson yang dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan.
”Ya sudah, kita pindahkan ke daerah lain yang mau. Yang begini-begini sebenarnya tidak terjadi jika vaksin diberikan ke kami, bukan langsung ke daerah. Dulu sudah saya bilang, boleh enggak kita yang bagi sendiri vaksinnya, sesuai pada daerah yang memang membutuhkan,” tutur Ganjar.