Kota Cirebon Berharap Sertifikat CHSE Tetap Gratis
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Cirebon, Jawa Barat, berharap sertifikasi CHSE masih ditanggung pemerintah. PHRI keberatan jika harus membiayai sertifikasi tersebut.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·2 menit baca
CIREBON, KOMPAS — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Cirebon, Jawa Barat, berharap agar pengurusan sertifikat CHSE atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan ramah lingkungan tetap digratiskan pemerintah. PHRI keberatan membiayai sertifikat itu di tengah bisnis perhotelan yang belum pulih akibat pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diakses Minggu (24/10/2021), terdapat sekitar 30 pelaku pariwisata, seperti hotel dan restoran, di Kota Cirebon yang memiliki sertifikat CHSE. Jumlah hotel dan restoran di kota itu masing-masing 70 unit dan 64 unit.
Ketua PHRI Kota Cirebon Imam Reza Hakiki mengakui, sertifikat CHSE turut membantu bisnis mereka di tengah pandemi Covid-19. Sertifikat yang diberikan kepada pelaku, destinasi, dan produk pariwisata itu memberikan jaminan kepada wisatawan terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
PHRI Kota Cirebon mengapresiasi kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menggratiskan sertifikat CHSE. Akan tetapi, sertifikat itu hanya bertahan setahun dan harus diperpanjang. ”Kami berharap CHSE gratis atau ada subsidi dari pemerintah,” katanya.
Menurut Hakiki, biaya sertifikasi CHSE bisa mencapai belasan juta rupiah hingga Rp 20 juta untuk satu hotel. Hal ini memberatkan pengusaha hotel yang terimbas pandemi Covid-19. ”Hotel nutupin (menutup) modal operasional kemarin-kemarin saja belum bisa,” ungkapnya.
Saat ini, tingkat hunian hotel di Cirebon pada hari biasa berkisar 30-45 persen dari total kamar sekitar 2.300 unit. Bahkan, saat akhir pekan, hunian hotel kini bisa mencapai 70-80 persen. Okupansi hotel ini meningkat dibandingkan dengan Juli dan Agustus 2021 yang hanya berkisar 20 persen.
Meski demikian, lanjut Hakiki, bisnis perhotelan belum pulih. Sebelum pandemi, okupansi hotel pada hari biasa mampu melebihi 50 persen dan mencapai 100 persen saat akhir pekan atau libur. Oleh karena itu, Hakiki mendorong pemerintah melanjutkan program CHSE gratis untuk membantu industri perhotelan.
Kemarin, program pemerintah pusat, kita dapat (sertifikasi) gratis. Selanjutnya, ini jadi kemandirian pelaku usaha. (Hanry David)
”Apalagi, selama ini kami memberikan pemasukan untuk pemerintah daerah,” ucapnya. Tahun ini, hotel dan restoran ditargetkan menyumbang sekitar Rp 70 miliar atau hampir 37 persen dari rencana total pajak daerah, yakni Rp 192 miliar. Hingga kini, kedua sektor itu baru berkontribusi Rp 41 miliar.
Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Cirebon Hanry David mengatakan, sertifikasi CHSE melibatkan unsur profesional sehingga membutuhkan biaya. ”Kemarin, program pemerintah pusat, kita dapat (sertifikasi) gratis. Selanjutnya, ini jadi kemandirian pelaku usaha. Kita sudah beri tahu ke hotel-hotel,” katanya.
David berharap, pelaku usaha pariwisata tetap meneruskan program CHSE untuk meyakinkan wisatawan saat pandemi Covid-19. Meski demikian, pihaknya belum dapat membantu pembiayaan CHSE. ”(Sertifikasi) itu bukan biaya sedikit. Bulan depan akan kami bicarakan lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pelaku industri pariwisata tidak lagi diwajibkan mengantongi sertifikat CHSE. Namun, pelaku usaha pariwisata harus meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan pada protokol kesehatan (Kompas, 11/10/2021).