Pengetatan Perjalanan Berpotensi Turunkan Okupansi Hotel di Cirebon

Okupansi hotel di Kota Cirebon, Jawa Barat, dua bulan terakhir mulai meningkat seiring pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Pengetatan persyaratan perjalanan dapat menurunkan tingkat hunian hotel.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga mencari sampah dalam acara bersih-bersih Goa Sunyaragi di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). Acara tersebut untuk menyambut beroperasinya kembali Goa Sunyaragi setelah sempat tutup lebih dari tiga bulan akibat pandemi Covid-19. Tempat yang dibangun sejak abad ke-17 itu menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Cirebon.

CIREBON, KOMPAS — Pengetatan persyaratan perjalanan berpotensi menurunkan tingkat hunian hotel di Cirebon, Jawa Barat. Padahal, bisnis hotel mulai menggeliat dua bulan terakhir. Pemerintah diharapkan mendukung industri yang berkontribusi untuk pendapatan daerah itu.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Cirebon Imam Reza Hakiki mengatakan, usaha perhotelan mulai menggeliat sejak September 2021. Kondisi ini berlangsung setelah puncak penyebaran Covid-19 pada Juli-Agustus. Okupansi hotel meningkat dari 30 persen menjadi 45 persen di hari biasa.

”Bahkan, sudah tiga akhir pekan bulan Oktober ini rata-rata okupansi mencapai 70 persen sampai 80 persen dari sekitar 2.300 kamar,” ungkap Hakiki saat ditemui pada Kamis (22/10/2021) di Kota Cirebon. Hal ini, antara lain, tampak dari kendaraan berplat Jakarta dan Bandung yang memadati parkiran hotel saat Sabtu malam.

Baca juga: Hotel di Cirebon Mulai Bergeliat, tetapi Belum Optimal

Pertumbuhan angka hunian hotel tersebut terjadi seiring pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Saat ini, Kota Cirebon menerapkan PPKM level 2. Kebijakan itu, antara lain, membuka pembelajaran tatap muka, restoran, hingga destinasi wisata dengan ketentuan. Pertemuan dan pameran juga sudah bisa dilaksanakan di hotel.

Meski demikian, menurut Hakiki, pengetatan persyaratan perjalanan dikhawatirkan dapat menurunkan okupansi hotel di Cirebon. ”Kalau syarat vaksin itu enggak masalah. Tapi, kalau harus PCR (tes reaksi rantai polimerase) itu membebani. Ini bisa juga jadi pertimbangan orang keluar rumah,” ungkapnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati (kedua dari kiri) menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke bus yang berkeliling Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (13/7/2020). Gabungan organisasi pariwisata di wilayah III Cirebon menggelar simulasi city tour Cirebon dengan mengunjungi hotel, rumah makan, hingga Keraton Kasepuhan. Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19, pelaku transportasi darat, laut, dan udara harus menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes usap negatif. Bahkan, untuk transportasi udara wajib menjalani tes PCR.

Pengetatan ini demi mencegah penyebaran Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru. Seperti sebelumnya, kasus Covid-19 acap kali melonjak setelah masa liburan. ”Kalau Desember, kita dihajar gelombang ketiga Covid-19, mati (bisnis hotel) kita. Kami berharap tidak ada gelombang ketiga,” lanjutnya.

Kalau Desember, kita dihajar gelombang ketiga Covid-19, mati (bisnis hotel) kita. (Imam Hakiki)

Hakiki memastikan, pelaku usaha perhotelan terus berupaya menegakkan protokol kesehatan selama beroperasi. Karyawan hotel, lanjutnya, juga telah menjalani vaksinasi Covid-19. ”Tapi, kalau kita lihat, di luar hotel prokes kendor. Ini bukang wewenang kami lagi,” ujarnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas mengukur suhu tubuh pengunjung sebelum memasuki Goa Sunyaragi di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). Setelah sempat tutup lebih dari tiga bulan akibat pandemi Covid-19, Goa Sunyaragi kini kembali terbuka untuk umum dengan menerapkan protokol kesehatan. Tempat yang dibangun sejak abad ke-17 itu menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Cirebon.

Pihaknya berharap, Pemkot Cirebon bisa mengantisipasi penurunan okupansi hotel. Pemkot, misalnya, bisa mengarahkan pertemuan dan pameran di hotel dalam kota. Apalagi, sektor perhotelan ditargetkan berkontribusi Rp 18 miliar untuk pajak daerah tahun ini.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Cirebon Hanry David mengakui, pengetatan persyaratan perjalanan bakal berdampak pada kunjungan wisatawan dan okupansi hotel. Saat ini, kunjungan wisatawan di Cirebon baru berkisar 300.000 orang dari target 2 juta orang.

”Dengan kondisi ini kita harus bersikap bijak. Nanti, kami akan bahas lebih lanjut pariwisata di Kota Cirebon, termasuk agenda 2022,” ujarnya.

Baca juga: Kunjungannya Picu Kerumunan, Menparekraf Ingatkan Prokes di Desa Wisata