Program Unggulan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Dipastikan Berlanjut di 2022

Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah akan melanjutkan program unggulan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat di tahun 2022. Hal ini diharapkan berdampak, terutama bagi orang asli Papua.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Papua Barat dan menyapa masyarakat di Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

MANOKWARI, KOMPAS — Sebagai rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengunjungi Provinsi Papua Barat. Selain agenda penuntasan kemiskinan ekstrem, Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada tahun anggaran 2022.

”Saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Presiden. Saya merasa bahagia sangat karena bisa berkunjung dan bertemu langsung dengan saudara-saudara sekalian. Sebenarnya sudah lama saya ingin ke Papua, Papua Barat ini, tetapi karena ada Covid baru sekarang saya bisa hadir,” ujar Wapres Amin yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rapat kerja di Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Rapat kerja ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat dan lima bupati dari kabupaten prioritas pengentasan warga dari kemiskinan ekstrem tahun 2021 di Papua Barat, yaitu dari Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan. Rapat itu sekaligus membahas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin: Mempercepat Kesejahteraan di Papua

”Dan, seperti arahan dari Presiden RI, ini dalam rangka upaya percepatan pembangunan Papua ini, diharapkan harus memberikan perubahan yang jelas, yang nyata dan hasilnya benar-benar dirasakan, dinikmati manfaatnya, khususnya bagi orang asli Papua,” kata Wapres Amin.

Kompas

Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Papua Barat dan memimpin rapat koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Strategi percepatan pembangunan tersebut, kata Wapres, bertumpu pada lima kerangka kebijakan, yaitu pembangunan SDM unggul, transformasi dan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, pemerintah telah memuat kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins pada APBN 2021.

Baca Juga: Moeldoko: Pemerintah Fokus pada Kesejahteraan Rakyat Papua

Rencana aksi ini secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa. Hal ini untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah akan terus melanjutkan program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada tahun anggaran 2022. Pada APBN TA 2022, untuk pendanaan Rencana Aksi Inpres No 9/2020 telah dianggarkan untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, juga didukung pendanaan melalui Dana Otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa specific grant sebesar 1,25 persen dari DAU nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Otonomi khusus

Wapres juga menjelaskan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan pemerintah turunan UU No 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 2/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar orang asli Papua.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Menurut Wapres Amin, turunan UU No 2/2021 sedang dalam proses penyusunan dalam bentuk dua RPP (rencana peraturan pelaksanaan). RPP yang pertama adalah RPP penerimaan, pegelolaan, pengawasan, dan rancangan percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua yang sudah final. Saat ini, RPP kedua tentang kewenangan kelembagaan dan badan khusus sudah selesai 95 persen.

Terkait kemiskinan ekstrem, Wapres menyebut total penduduk ekstrem di lima kabupaten di Papua Barat yang menjadi prioritas di tahun 2021 mencapai 39.357 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 rumah tangga.

Pemilihan lima kabupaten prioritas di Papua Barat tersebut serta seluruh 35 kabupaten prioritas secara nasional pada 2021 ini didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, melainkan juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut. Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dollar AS purchasing power parity (PPP) per kapita per hari.

Sebelumnya, Wapres telah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku. Senada dengan yang disampaikan pada saat kunjungan kerja sebelumnya, Wapres mengatakan bahwa anggaran bukan isu utama karena sesungguhnya anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah cukup besar. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mama-mama Papua menggelar lapak untuk menjual berbagai hasil pertanian di Pasar Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, Kamis (15/4/2021).

Wapres Amin meminta gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program pengurangan beban pengeluaran masyarakat ataupun program pemberdayaan masyarakat. Gubernur dan para bupati diminta memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing.

Dalam tahun 2021 yang tinggal tiga bulan lagi, pemerintah akan menyiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua Barat dengan menggunakan data yang sekarang tersedia. ”Untuk program khusus 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada, yaitu Program Sembako dan BLT Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas ini,” kata Wapres Amin.

Menyapa masyarakat

Di sela-sela kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Wapres Amin menyempatkan diri menyapa masyarakat setempat. Adapun salah satu warga yang sempat berbincang dengan Wapres adalah Popi Masoka, seorang mama Papua pedagang buah pinang di pinggir Jalan Kompleks Perkantoran Manokwari.

Kepada Wapres, Mama Popi tanpa ragu mengajukan dua permintaan sekaligus. Pertama, ia meminta dibuatkan kios yang layak untuk berjualan. ”Sekiranya Bapak ada kebijakan untuk kami, (dari) pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten untuk membangunkan kami pondok-pondok penjualan, tidak elite, tidak permanen, yang kami minta yang penting kami bisa hidup selayaknya kami sebagai mama-mama jualan,” pinta Mama Popi.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Papua Barat dan menyapa masyarakat di Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Kemudian, permintaan kedua Mama Popi adalah bantuan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan agar dapat membiayai sekolah anak. ”Bapak Wakil Presiden, Bapak Gubernur, kami meminta bantuan kembali kepada Bapak (kiranya) memberikan kami bantuan dana, modal usaha untuk kami bisa menjalankan usaha kami ini, karena dengan jualan ini anak-anak kami bisa punya ongkos jajan dan pembayaran (sekolah),” ucapnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang kebetulan turut mendampingi Wapres Amin meminta agar Mama Popi segera mengajukan daftar nama pedagang di sepanjang Jalan Kompleks Perkantoran yang memerlukan bantuan modal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Sebelum meninggalkan lokasi, Wapres tampak memberikan bantuan dana kepada Mama Popi untuk juga dibagikan kepada para pedagang yang lain.