Wapres Amin: Ketepatan Sasaran Jadi Masalah Utama Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih Rp 500 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021).

AMBON, KOMPAS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, anggaran bukanlah persoalan utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Justru ketepatan sasaran yang perlu dipastikan supaya kehidupan warga miskin ekstrem membaik.

Wapres Amin mengingatkan hal tersebut dalam pengarahannya saat rapat koordinasi dengan Gubernur Maluku Murad Ismail dan lima bupati, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Taher Hanubun, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, dan Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021).

Rapat ini menjadi rangkaian kunjungan kerja Wapres ke tujuh provinsi prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021. Ketujuh provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunjungan kerja ini, Wapres Amin juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Anggaran penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat, baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem, mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Jumlah ini belum termasuk anggaran yang dialokasikan melalui APBD provinsi dan kabupaten.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Sebaran responden survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) terkait pemantauan program Banpres Produktif 2020.

Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, Wapres menilai permasalahan utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan anggaran, melainkan ketepatan sasaran.

”Jadi, persoalan kemiskinan kita sekarang ini bukan anggaran, melainkan tepat sasaran dan bagaimana semua berjalan cepat dan tepat diterima rumah tangga miskin ekstrem,” tutur Wapres Amin.

Untuk itu, semua program, baik lintas kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah perlu dipastikan mengarah kepada sasaran yang tepat. Konvergensi program ini perlu dilakukan mulai tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, hingga pelaksanaan program yang tertuju pada satu titik yang sama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah. Targetnya, tidak ada lagi warga yang miskin ekstrem pada 2024 atau nol persen.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat di Ambon itu mengatakan, warga miskin ekstrem sekitar 4 persen dari total warga miskin Indonesia saat ini atau 10 juta jiwa.

Warga yang disebut miskin ekstrem ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni memiliki keseimbangan daya beli (purchasing power parity) sebesar 1,9 dollar AS per kapita per hari. Adapun ukuran tingkat kemiskinan secara umum yang digunakan BPS adalah keseimbangan daya beli sebesar 2,5 dollar AS per kapita per hari.

Tahun 2021 ini, ditetapkan tujuh provinsi prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem. Di setiap provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, terdapat lima kabupaten yang diprioritaskan untuk ditangani. Adapun kabupaten/kota lainnya ditangani secara bertahap tahun 2022 dan 2023.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Suasana di depan rumah Dewi (34), salah satu warga miskin ekstrem di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat (8/10/2021). Di desa itu, ada sekitar 8.000 orang atau sekitar 71 persen yang berpenghasilan kurang dari Rp 340.000 per bulan atau tergolong miskin esktrem. Sebagian dari mereka tinggal di rumah tidak layak huni, tidak memiliki akses terhadap air dan listrik, serta tidak memiliki jamban.

Di Provinsi Maluku, lima kabupaten prioritas adalah Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Seram Bagian Timur. Pemilihan ini berdasarkan persentase kemiskinan ekstrem dan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.

Bertambah

Secara umum, jumlah warga miskin di Indonesia yang sebelum pandemi sekitar 9 persen meningkat akibat pandemi Covid-19. Saat ini, menurut Wapres Amin, warga miskin di Indonesia sudah melebihi 10 persen atau sekitar 27 juta.

Dari jumlah tersebut, warga miskin ekstrem sekitar 10 juta jiwa yang tersebar di 212 kabupaten. Tahun ini, menurut Wapres Amin dalam keterangan seusai rapat, diprioritaskan 2 juta atau 20 persen warga miskin ekstrem bisa mendapatkan kehidupan lebih baik.

Di Maluku, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 97.747 jiwa atau 22.110 rumah tangga miskin ekstrem. Jumlah ini terdiri atas 18,76 persen di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 13,65 persen di Kabupaten Maluku Tenggara, dan 10,53 persen di Kabupaten Maluku Tengah. Adapun Kabupaten Seram Bagian Timur menyumbang 12,73 persen dan Kabupaten Maluku Barat Daya 14,43 persen.

Wapres juga mengapresiasi upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Maluku. Beberapa program telah dilaksanakan, seperti program Rumah Basudara Sejahtera dan Manggurebe Bangun Desa ataupun program inovasi lainnya.

Namun, dalam waktu kurang dari 3 bulan di akhir 2021 ini, pemerintah menyiapkan tambahan berupa bantuan tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Maluku. Untuk program khusus di sisa tahun 2021 ini, pemerintah menggunakan program yang telah ada, yaitu Program Sembako dan BLT-Desa.

Akses

Seusai rapat, Wapres meninjau pameran beberapa program pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan di lima kabupaten prioritas di Provinsi Maluku. Salah satu program yang ditinjau adalah program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan untuk wilayah tanpa listrik PLN (off-grid) dan wilayah yang telah tersedia listrik PLN(on-grid).

Jadi, persoalan kemiskinan sekarang ini bukan anggaran, melainkan tepat sasaran dan bagaimana semua berjalan cepat dan tepat diterima rumah tangga miskin ekstrem.

Penyediaan listrik untuk masyarakat miskin ekstrem dinilai penting. Sebab, tidak adanya akses terhadap infrastruktur dasar, yakni listrik, air bersih, dan sanitasi, menjadi penyebab utama kemiskinan ekstrem. Penyediaan listrik untuk masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Maluku Tengah diinisiasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Melalui mekanisme kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penyediaan listrik dilanjutkan pemberdayaan masyarakat. Dampak ekonominya, pembuatan rumpon ikan bisa dilakukan di malam hari dan lebih cepat. Biaya pembelian minyak tanah berkurang. Proses memasak lebih cepat dan aman. Anak-anak juga bisa belajar lebih lama.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memulai kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, Papua, Papua Barat, dan NTT. Perjalanan dimulai dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/10/2021) pagi. Dalam kunjungan kerja ini, Wapres didampingi Nyonya Wury dan beberapa menteri.

Ambon menjadi tujuan pertama dalam rangkaian kunjungan kerja Wapres Amin ke beberapa provinsi pekan ini. Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres yang didampingi Ny Wury dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pukul 07.00 WIB.

Setiba di Bandar Udara Pattimura, Ambon, tengah hari, Wapres disambut Gubernur Maluku Murad Ismail dan Nyonya Widya Murad Ismail. Dalam kunjungan kerja kali ini, Wapres akan mengunjungi juga Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.