Cakupan vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur masih memprihatinkan karena di bawah rata-rata nasional sehingga perlu tekanan agar program bisa lebih cepat dan masif untuk perlindungan masyarakat melalui kekebalan kelompok.
Oleh
AMBROSIUS HARTO, AGNES SWETTA PANDIA
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Cakupan vaksinasi komplet atau dosis 1 dan dosis 2 di Jawa Timur masih rendah sehingga perlu digencarkan. Program percepatan dan perluasan sebaiknya menyasar kabupaten/kota yang tertinggal, antara lain Pulau Madura.
Dalam penanganan pandemi Covid-19, vaksinasi komplet, bahkan sampai pemberian ketiga yang sementara ini terhadap petugas kesehatan, meningkatkan peluang seseorang selamat dari serangan penyakit tersebut. Cakupan vaksinasi yang meluas sejauh ini linier dengan situasi Covid-19 yang melandai sejak Agustus.
Namun, berdasarkan laman resmi https://vaksin.kemkes.go.id/, Selasa (12/10/2021) petang, vaksinasi komplet di Jatim telah diberikan kepada hampir 8,866 juta jiwa warga atau 27,85 persen dari jumlah sasaran. Persentase itu malah lebih rendah dari persentase cakupan nasional yang 28,04 persen atau setara hampir 58,406 juta jiwa.
Vaksinasi komplet diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok dengan target minimal cakupan 70 persen. Di Jatim, cuma Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Kediri yang persentase cakupan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 sudah melampaui target tersebut. Di Surabaya, vaksinasi komplet dan tambahan bagi tenaga kesehatan telah diberikan kepada hampir 1,829 juta jiwa atau 82,5 persen. Untuk Kota Kediri, telah tervaksinasi komplet 168.761 jiwa atau cakupan 76 persen, sedangkan di Kota Mojokerto tercatat 88.479 jiwa sudah vaksinasi utuh sehingga cakupan 87,1 persen.
Dari sana, mayoritas atau 35 kabupaten/kota belum mencapai vaksinasi komplet dengan target minimal 70 persen. Kekebalan kelompok yang diharapkan segera tercipta masih harus menempuh jalan terjal. Padahal, Selasa ini bertepatan dengan 76 Tahun Jawa Timur. Untuk itu, pemerintahan Khofifah Indar Parawansa (gubernur) dan Emil Elestianto Dardak (wakil gubernur) perlu lebih mendorong bupati/wali kota untuk percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi.
Di antara kawasan di Jatim, cakupan vaksinasi terendah berada di Pulau Madura, yakni Sumenep (8,2 persen), Pamekasan (9,1 persen), Sampang (9,3 persen), dan Bangkalan (11,5 persen). Di daratan Pulau Jawa wilayah Jatim, kabupaten/kota yang cakupan vaksinasi komplet masih rendah atau di bawah rerata provinsi ternyata juga mayoritas, yakni mencapai 21 kabupaten. Untuk wilayah berstatus kota, seluruhnya di atas rerata provinsi, tetapi hanya tiga kota yang cakupan vaksinasinya di atas 70 persen. Vaksinasi di atas 70 persen merupakan indikator minimal untuk kekebalan kelompok.
Menurut epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, cakupan yang semakin besar, bahkan mendekati sempurna atau seluruh populasi bukan target sasaran, lebih baik dan menjamin kekebalan kelompok. Memang ada sebagian masyarakat yang belum bisa vaksin karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan atau masih berada dalam kelompok umur di bawah 12 tahun sehingga belum disetujui oleh otoritas kesehatan negara untuk vaksinasi.
”Lebih baik aparatur terus menggenjot vaksinasi agar cakupan seluas mungkin sekaligus mempertahankan kinerja antisipasi perburukan situasi Covid-19,” kata Windhu.
Wagub Jatim Emil Dardak mengatakan, pihaknya terus mendorong kabupaten/kota yang tertinggal dalam vaksinasi untuk segera mempercepat dan memperluas cakupan. ”Misalnya di Madura sosialisasi agar warga tidak cemas dan khawatir divaksin terus kami laksanakan mengingat cakupan vaksinasi belum signifikan,” katanya seusai kunjungan di Pasar Tanah Merah, Bangkalan.
Sebagai contoh, di megakawasan aglomerasi Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), tingkat risiko penularan sebenarnya rendah atau zona kuning. Namun, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih level 3. Kebijakan belum bisa turun ke level 2, apalagi level 1, karena cakupan vaksinasi untuk kelompok lanjut usia pada dosis 1 belum mencapai 40 persen, kecuali Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, dan Lamongan.
Di dalam Gerbangkertasusila, penanganan pandemi dan program vaksinasi di Surabaya dan Kota Mojokerto menjadi yang terdepan. Jika dilihat secara wilayah sendiri, kedua kota ini sudah layak menyandang PPKM level 1. Di Surabaya, ibu kota Jatim, tersisa 10 RT yang zona kuning, sementara 10.388 RT lainnya zona hijau. Namun, Surabaya dan Kota Mojokerto tidak bisa menerapkan kebijakan level 1 yang memberikan keleluasaan bagi mobilitas sosial karena terganjal daerah tetangga yang masih tertinggal, bahkan ada yang jauh tertinggal.
”Jika tidak digugah terus, mustahil Gerbangkertasusila ke level 1, kasihan Surabaya dan Kota Mojokerto,” kata Emil.
Cakupan vaksinasi yang masih rendah mendorong matra TNI turun dan menggencarkan Serbuan Vaksinasi. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono kembali datang ke Surabaya untuk meninjau kegiatan di Budhayana Dharmawira Centre dan Gereja Kristen Indonesia Jalan Pregolan Bunder. Di sini, disediakan 5.000 dosis untuk vaksin 1 dan vaksin 2.
”Harapan kami Surabaya bisa segera level 1 kebijakan PPKM-nya,” ujar Yudo, calon Panglima TNI, Selasa siang.
Masih terkait Serbuan Vaksinasi, Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jenderal Suharyanto meninjau kelanjutan program tersebut di Dyandra Convention Center, Selasa siang. Di sana diberikan vaksin AstraZeneca dosis 2 untuk 600 peserta yang beberapa waktu sebelumnya telah menerima dosis 1.
Suharyanto mengatakan, vaksinasi di Dyandra merupakan kerja sama dengan Kelompok Kompas Gramedia. Sasarannya adalah karyawan konglomerasi media serta masyarakat umum dari Dukuh Kupang, Surabaya. ”Harapannya, dosis 2 di Surabaya lebih tinggi lagi untuk herd immunity (kekebalan kelompok),” katanya.