Pemerintah AS Ingin Pererat Kerja Sama di Kepulauan Riau
Pemerintah AS berniat memperbanyak kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Letak wilayah Kepri yang strategis di jalur laut perdagangan dunia dinilai akan memainkan peran penting bagi kawasan.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS — Pemerintah Amerika Serikat berniat memperbanyak kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bidang budaya, ekonomi, dan keamanan serta pertahanan maritim. Letak wilayah Kepri yang strategis di jalur laut perdagangan dunia dinilai akan memainkan peran penting di kawasan.
Konsul Amerika Serikat (AS) untuk Sumatera Gordon Church di Batam, Rabu (6/10/2021), mengatakan, Kepri merupakan daerah yang sangat strategis dan diprediksi akan berkembang dengan pesat dalam waktu dekat. Pemerintah AS berharap bisa mengambil peran dalam upaya mengembangkan bidang maritim di Kepri agar provinsi ini dapat menjadi penghubung perdagangan internasional.
Saat ini terdapat banyak perusahaan AS di Kepri. Beberapa di antaranya adalah McDermott, Caterpillar, dan Apple Academy. Ketiga perusahaan itu membuka lapangan pekerjaan bagi belasan ribu warga di Kepri.
”Ke depan, kami berharap akan lebih banyak investasi dari perusahaan AS yang datang ke Kepri. Sistem kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) di Kepri membuka peluang untuk hal itu,” kata Church saat ditemui di Bandara Hang Nadim, Batam.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung harapan dari Pemerintah AS tersebut. Menurut dia, Kepri sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi maritim yang sangat besar. Kepri sangat cocok bagi para investor yang ingin mengembangkan usaha di bidang manufaktur, pelayaran, dan pariwisata.
Kunjungan ke Kepri merupakan kunjungan pertama ke provinsi di Sumatera yang dilakukan oleh Church sejak mengemban tugas menjadi Konsul AS untuk Sumatera di Medan, Sumatera Utara, pada Agustus 2021. Menurut dia, Kepri dipilih menjadi lokasi kunjungan pertama karena provinsi ini merupakan salah satu yang paling strategis di Sumatera baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan dan pertahanan maritim.
Kepri dipilih menjadi lokasi kunjungan pertama karena provinsi ini merupakan salah satu yang paling strategis di Sumatera baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan dan pertahanan maritim.
”Ke depan, kami akan lebih sering mengunjungi Kepri untuk mengembangkan hubungan antara AS dan daerah ini di bidang budaya, ekonomi, serta keamanan,” ujar Church.
Church menambahkan, AS dan Indonesia bekerja sama sangat erat di bidang keamanan dan pertahanan maritim di Kepri. Hal itu tecermin dari pendanaan sebesar 3,5 juta dollar AS yang dikucurkan untuk membangun pusat latihan bersama bagi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan penjaga pantai AS.
”Di Selat Singapura dan Selat Malaka, Bakamla dan penjaga pantai AS sering mengadakan latihan bersama. (Kerja sama) Ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, dan tidak untuk menarget negara tertentu. Kami bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk menjamin kebebasan navigasi di laut,” ucap Church.
Belakangan, situasi di Laut China Selatan tengah memanas akibat unjuk kekuatan antara militer AS dan China. Kepri ikut terpengaruh situasi tersebut mengingat sebagian wilayah provinsi ini membentang sampai ke Laut China Selatan.
Pada pertengahan September 2021, kapal perusak dan lima kapal lain milik China terpantau hadir di zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI di Laut Natuna Utara. Pada periode yang sama, kapal induk AS, USS Carl Vinson, juga diketahui berlayar di Laut Natuna Utara.
Selain itu, kapal survei China, Haiyang Dizhi Shihao 10, juga terpantau beroperasi di Laut Natuna Utara sejak akhir Agustus 2021 hingga saat ini. Wilayah operasi kapal itu berada di sekitar Blok D-Alpha yang merupakan wilayah dengan cadangan gas terbesar di Indonesia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, Selasa (5/10/2021), menegaskan, setiap kapal asing tidak dibenarkan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia. ”Sikap kita, dari sisi hukum internasional, terhadap setiap kapal asing yang sifatnya sekadar melintas di ZEE Indonesia itu tidak dilarang. Kalau melanggar, kita akan sampaikan protes,” katanya (Kompas, 6/10/2021).