Lebih dari Rp 163 Miliar, Kerugian akibat Kebakaran Sumur Minyak Ilegal

Beban yang ditanggung untuk memulihkan lingkungan dari kebakaran akibat praktik ilegal pertambangan minyak di batas Jambi dan Sumsel bernilai besar. Peristiwa itu haruslah menjadi pelajaran berharga bagi negara.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Sungai dicemari genangan minyak mentah yang berasal dari sumur tambang minyak ilegal dalam hutan negara di batas Jambi dan Sumatera Selatan, Kamis (23/9/2021). Pemulihan lingkungan dan penegakan hukum harus tegas dilakukan negara.

JAMBI, KOMPAS — Kecelakaan akibat praktik tambang minyak ilegal di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan telah berdampak meluas. Ahli lingkungan menaksir kerugian dan beban lingkungan yang ditanggung negara dari musibah itu lebih dari Rp 163 miliar.

Ahli kebakaran hutan dan lahan dari IPB University, Bambang Hero Saharjo, menghitungnya berdasarkan penilaian kerusakan melalui hasil pengamatan lapangan dan analisis laboratorium. Perhitungan beban biaya pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran hutan di areal sumur tambang ilegal wilayah Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, itu menimbulkan kerugian dan beban pemulihan minimal Rp 163,2 miliar. Itu belum termasuk jutaan ton karbon yang terlepas ke udara dari lubang tambang.

Hingga hari ke-16, kebakaran belum berhasil dipadamkan. Api dan asap masih terus membubung tinggi ke udara.

Baca juga : Dua Pekan Api Sumur Minyak Ilegal Masih Membubung

Menurut Bambang, seluruh penghitungan itu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Semburan api dan asap pekat membubung tinggi ke udara, Selasa (21/9/2021), dalam areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera di Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Kebakaran dari sumur tambang ilegal yang dikelola para petambang liar telah mencemari lingkungan dalam hutan negara. Perlu langkah cepat dan terpadu agar kerusakan teratasi.

Pemetaan aerial menunjukkan areal yang hangus terbakar akibat kebakaran sumur mencapai 10 hektar. Sementara areal yang terpapar minyak mentah serta dirambah pembukaan ribuan sumur tambang minyak liar sekitar 136 hektar. Hamparan luas itu dalam kondisi tercemar minyak.

Melihat luasnya dampak area terpapar minyak, Bambang mengklasifikasikan penghitungan ke dalam tujuh item, yakni kerusakan ekologis, kerusakan ekonomi, biaya pemulihan lahan, biaya menghidupkan fungsi ekologis yang hilang, biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup, biaya revegetasi, serta biaya pengawasan pemulihan lingkungan.

Baca juga: Tim Gabungan Sekat Areal Sekitar Sumur Tambang

Kerusakan ekologis mencakup 10 fungsi yang dirusak, mulai dari fungsi penyimpanan air, pengendalian erosi, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, hingga sumber daya genetik. Hasil penghitungan kerusakan ekologis tersebut mencapai Rp 11,5 miliar. ”Kerusakan dari aktivitas ilegal ini meluas tidak semata ekonomisnya, tetapi juga dampak ekologisnya,” ujar Bambang, Senin (4/10/2021).

Selain kerusakan ekologis, ia juga menghitung kerusakan dari sisi ekonomi, yakni hilangnya umur pakai serta potensi keuntungan yang hilang akibat terjadinya kebakaran dalam hutan. Potensi keuntungan yang hilang akibat kebakaran dan paparan minyak diperkirakan Rp 114, 3 miliar.

DOKUMENTASI POLDA JAMBI

Tambang Minyak Ilegal

Adapun beban biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lahan yang rusak, biaya menghidupkan fungsi ekologis yang hilang, hingga biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup, revegetasi, dan pengawasan pemulihan lingkungan dihitung memakan Rp 37,4 miliar.

Penghitungan itu belum termasuk banyaknya karbon yang terlepas ke udara. Juga belum termasuk besarnya nilai minyak dan gas sebagai potensi pendapatan negara yang hilang akibat kebakaran sumur tambang minyak itu.

Sebagaimana diketahui, ledakan terjadi dari sumur tambang ilegal dalam areal konsesi PT Agronusa Alam Sejahtera, lebih dari dua pekan lalu. Ledakan itu diikuti kebakaran hutan dan tercemarnya sungai dan tanah akibat paparan minyak.

Hingga kini api masih membubung dari sumur minyak curian tersebut. Luapan minyak juga masih tampak menyelimuti permukaan sungai-sungai setempat. Pemadaman sumur oleh tim terpadu di bawah komando Kepolisian Daerah Jambi masih belum dapat dilakukan.

Baca juga: Di Balik Bisnis Minyak Curian

Bambang mengingatkan dampak lingkungan dan beban biaya yang harus ditanggung untuk memulihkan lingkungan dari sebuah peristiwa kebakaran terkait dengan aktivitas tambang ilegal sangatlah besar. Seharusnya ini menjadi pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas aktivitas itu. ”Dampaknya sangat besar. Jika sudah begini, siapa yang akan menanggungnya?” ucapnya.

Dampaknya sangat besar. Jika sudah begini, siapa yang akan menanggungnya? (Bambang Hero Saharjo)

Manajer Distrik PT Agronusa Alam Sejahtera, yang merupakan pemegang konsesi hutan tanaman industri di wilayah itu, Hengki Hermawan menceritakan ledakan dan kebakaran sumur tambang ilegal menghanguskan hutan dalam luas sekitar 10 hektar. Sementara areal yang dirambah para petambang ilegal sekitar 136 hektar.

Di dalam area itu telah dibuka ribuan sumur tambang minyak liar. Aktivitas ilegal tersebut mengganggu pengelolaan hutan oleh perusahaan itu.

Ribuan batang tanaman mati karena tercemar minyak dan terbakar. ”Padahal, seluruh tanaman sengon ini sudah kami budidayakan sejak enam tahun lalu,” ujar Hengki. Akibatnya, target untuk memanen kayu pada tahun depan kandas. Tanaman sengon merupakan bahan baku untuk usaha industri kayu pertukangan.

Baca juga: Oknum Polisi Modali Sumur Tambang Ilegal yang Terbakar

Senior Manager Relations Pertamina Subholding Upstream Regional Sumatera Yudy Nugraha mengatakan, timnya yang akan membantu pemadaman sumur masih mengalami sejumlah kendala. Akses jalan belum memadai. Kondisinya masih sulit dilalui kendaraan berbeban berat, seperti truk pemadam dan alat penyemenan (cementing unit).

Pihaknya masih meminta agar akses tersebut dipadatkan dan dikeraskan. Selain itu, pihaknya juga meminta dibuatkan embung tambahan untuk menampung air.