Wapres Minta Penyempurnaan Data Kemiskinan Ekstrem untuk Penyaluran Bantuan Tunai

Pada 2021, penanggulangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 35 kabupaten di 7 provinsi, salah satunya Jabar. Guna menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0 persen akhir 2024, dibutuhkan penyempurnaan data segera.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam konferensi pers seusai rapat kerja bersama Gubernur Jawa Barat beserta Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jabar pada 2021, Rabu (29/9/2021).

BANDUNG, KOMPAS — Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengunjungi Provinsi Jawa Barat. Wapres Amin meminta gubernur dan lima bupati di Jabar untuk terus menyempurnakan data rumah tangga miskin ekstrem guna penyaluran tambahan bantuan uang tunai yang rencananya akan digelontorkan pada periode Oktober hingga Desember.

”Soal data ini, memang saaat ini belum akurat, tapi kita tidak mungkin memulai dari nol,” ujar Wapres Amin dalam rapat kerja bersama Gubernur Jawa Barat beserta Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jabar pada 2021, Rabu (29/9/2021).

Sambil terus menunggu penyempurnaan validasi data, pemerintah akan menggunakan data sementara dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencakup daftar rumah tangga penerima bantuan sosial dan daftar nama untuk menyalurkan bantuan. Menurut Wapres Amin, pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai diperlukan agar dapat tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem, terutama untuk penyaluran di tahun-tahun berikutnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 21 Juli 2021, tingkat kemiskinan ekstrem akan diturunkan menjadi nol persen pada akhir tahun 2024. Pada 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. ”Tantangan 2021 tinggal 3 bulan lagi. Ini masalah. Sangat pendek. Padahal kita harus menyelesaikan di 7 provinsi, 35 kabupaten. Sekitar 2 juta yang harus kita tanggulangi,” ujar Wapres Amin.

Terkait penyempurnaan data ini, Wapres Amin secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat dan para bupati dari lima kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem 2021 untuk segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di setiap kabupaten yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai. Upaya untuk dapat membantu percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas di Jabar ini diharapkan bisa terwujud.

”Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 tersebut, akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat selama tiga bulan hingga akhir 2021,” papar Wapres Amin.

Baca juga : Blusukan ke Tujuh Provinsi, Wapres Pastikan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Berjalan

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Hunian pemulung di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kondisi ekonomi memburuk dan berpotensi menambah angka kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi, tingkat kemiskinan di Indonesia pada akhir 2020 berkisar 9,7-10,2 persen dari jumlah penduduk atau 26,2 juta-27,5 juta orang. Artinya, ada tambahan 3,9 juta penduduk miskin sepanjang 2020.

Dalam rapat koordinasi bersama Wapres Amin dengan agenda pembahasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di 7 provinsi prioritas pada Selasa (28/9/2021), Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tentang peta jalan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam peta jalan tersebut, periode Oktober hingga Desember tahun ini, pemerintah menargetkan pemberian additional cash transfer kepada rumah tangga miskin ekstrem di 35 wilayah prioritas.

Konvergensi Program Pengentasan

Pada tahap selanjutnya, pemerintah berencana melakukan konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial (bansos) ke 212 wilayah prioritas. Selain itu, Airlangga juga menyebut target perbaikan social registry (basis data nasional yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan).

Pada 2021, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi dan diprioritaskan pada 35 kabupaten yang menyasar 2,1 juta jiwa atau 899.000 rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dari lima kabupaten di Jabar, total jumlah penduduk miskin ekstrem 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 107.560 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen (90.480 jiwa). Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen ( 93.480 jiwa). Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen ( 69.090 jiwa). Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen (106.690 jiwa). Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen (106.780 jiwa).

Pada 2021, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten yang menyasar 2,1 juta jiwa atau 899.000 rumah tangga.

Senada dengan yang disampaikan saat rapat virtual dengan para gubernur dan bupati di wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 pada Selasa (28/9/2021), Wapres Amin mengatakan bahwa anggaran bukan merupakan isu utama. Anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2021 mencapai Rp 526 triliun.

Wapres Amin menyebut sudah mendapat masukan tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi oleh setiap pemerintah provinsi. Program tersebut, antara lain, berupa bantuan pendidikan; bantuan kelompok ekonomi tidak mampu; serta bantuan sarana produksi pertanian, perikanan, dan kelautan. Di setiap kabupaten, fokus anggaran penanggulanan kemiskinan ekstrem bahkan telah dialokasikan secara rinci sampai ke desa.

Baca juga : Efektivitas Program dan Anggaran, Isu Utama Pemberdayaan untuk Turunkan Kemiskinan

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ilustrasi. Anak-anak bermain di atas kasur bekas di tepi rel kereta api di kawasan hunian semipermanen padat penduduk, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (18/6/2021). Kemiskinan memaksa anak-anak tersebut tumbuh dan bermain di tempat yang tak layak. Pandemi Covid 19 telah berdampak sistemik hingga membuat tingkat kemiskinan naik. Bank Dunia mencatat, sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2021, 1,8 juta orang Indonesia menjadi penganggur, 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan, dan 2,8 juta orang telah jatuh ke dalam kemiskinan per September 2020.

Tantangan terbesar saat ini, menurut Wapres Amin, adalah bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi konvergen dan terintegrasi untuk menyasar sasaran yang sama.

”Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.

Konvergensi tersebut merupakan upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem bisa tepat sasaran. Hal ini mencakup mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

Wapres Amin juga meminta agar gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

”Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Wapres Amin juga meminta agar gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing mendapatkan seluruh program.

Wapres berpesan kepada dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas agar turut berpartisipasi dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem dengan mendorong konvergensi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat miskin

Selain memimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Esktrem di Jabar, Wapres Amin juga sempat meninjau kawasan Agrowisata Urban Farming Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Dalam peninjauan yang berlangsung selama 30 menit ini, Wapres melihat langsung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Parahyangan tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Amin mengapresiasi inisiatif masyarakat di dalam memanfaatkan kawasan sekitar permukiman menjadi lahan perkebunan. ”Saya mengapresiasi kegiatan ini, adanya pemanfaatan lahan melalui urban farming tentu sangat baik,” ucap Wapres yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Bandung Oded M Danial, Lurah Pajajaran Paridin, dan Camat Cicendo Fajar Kurniawan.

Baca juga : Wapres: Pemerintah Terus Berupaya agar Kemiskinan Ekstrem Nihil pada 2024

BPMI SETWAPRES

Wapres mengunjungi kawasan Agrowisata Urban Farming, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).

Menurut Lurah Pajajaran, Paridin, warga Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo tidak memiliki lahan untuk dapat dibudidayakan, mengingat lingkungan permukiman yang sudah cukup padat. Oleh sebab itu, dibuatlah pekarangan buatan yang bisa dimanfaatkan oleh warga. ”Awalnya karena warga di sini kan enggak punya pekarangan, lalu dibuatlah lahan ini untuk digunakan warga bercocok tanam jadi mereka bisa punya halaman,” ujar Paridin.

Kawasan Agrowisata Urban Farming sebagai sistem tani dan pemanfaatan lahan sempit di tengah kota ini berupa lahan untuk bertanam yang dibangun di atas Sungai Cipedes. Ragam jenis tanaman yang dikelola Agrowisata Urban Farming ini, yaitu sayuran, buah, dan tanaman hias yang tertata di atas sungai yang berada di tengah permukiman warga. Melalui pemanfaatan lahan ini, warga dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui panen yang dihasilkan.

Wapres Amin berharap agar kegiatan positif seperti urban farming ini dapat terus dilanjutkan sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan dan menyejahterakan masyarakat sekitar. ”Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terus dilanjutkan,” ujar Wapres Amin.

Seusai memimpin rapat, Wapres dan rombongan menuju ke Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara untuk bertolak kembali ke Jakarta. Wapres kembali ke Ibu Kota dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737 Classic.