Agar semakin banyak warga yang mendapat vaksin Covid-19, pemerintah melakukan percepatan vaksinasi, termasuk lewat sistem dari pintu ke pintu. Untuk itu, Presiden Jokowi meninjau vaksinasi di kampung nelayan di Cilacap.
Oleh
Cyprianus Anto Saptowalyono
·5 menit baca
LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, termasuk untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi, di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Percepatan vaksinasi terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui sistem dari pintu ke pintu, agar semakin banyak warga yang mendapatkan vaksin Covid-19. Pemberian vaksinasi bagi para murid dan santri pun terus dijalankan di sejumlah daerah. Secara simultan, anjuran agar masyarakat disiplin menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker, pun terus disuarakan.
Pada Kamis (23/9/2021), Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, termasuk meninjau pelaksanaan vaksinasi, di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Peninjauan vaksinasi bagi masyarakat secara dari pintu ke pintu dilakukan di Kampung Nelayan, Sentolo Kawat, Kecamatan Cilacap Selatan.
”Vaksinasi dari pintu ke pintu, door to door, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat yang mau divaksin. Dan, kita harapkan dengan pelayanan seperti ini semakin banyak masyarakat yang ikut dalam program vaksikasi massal,” kata Presiden Jokowi.
LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, termasuk untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi, di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021).
Kepala Negara mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan mempercepat proses vaksinasi di Indonesia. ”Tapi, jangan lupa, meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, utamanya memakai masker,” kata Presiden Jokowi.
Pada kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi juga meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar yang digelar di SMA Negeri 2 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyapa peserta vaksinasi di sejumlah lokasi di Indonesia melalui konferensi video.
Jangan lupa, meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
”Anak-anakku semuanya, nanti setelah disuntik pada suntikan pertama, bisa langsung melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi terbatas. Satu kelas bisa 30 persen, bisa 50 persen. Tetapi, untuk kota dan kabupaten yang levelnya 3, 2, atau 1. Kalau (daerahnya masih pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 4, tidak diperbolehkan,” kata Presiden Jokowi sembari tak lupa berpesan agar semua tetap menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker.
LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menyapa para peserta vaksinasi dari beberapa daerah melalui konferensi video saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021).
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, BIN melakukan percepatan vaksinasi. ”Sesuai perintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan vaksinasi, pada hari ini BIN kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi door to door, vaksinasi bagi pelajar SMP-SMA dan santri pondok pesantren, serta pembagian bansos dan vitamin secara serentak di sembilan provinsi lainnya,” katanya.
Rilis media BIN menyebutkan, 10 provinsi yang menggelar vaksinasi BIN kali ini adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku dengan total 107.000 vaksin. Program vaksinasi dari pintu ke pintu dan vaksinasi pelajar yang terus dilakukan BIN bertujuan memotong dua risiko besar ke depan.
Risiko tersebut ialah adanya kantong-kantong daerah dengan tingkat vaksinasi rendah dan varian Covid-19 yang dapat menghindari imunitas hasil vaksinasi. ”Selain itu, melalui vaksinasi, kita dapat memutus mata rantai penularan, menurunkan laju kasus, dan mengurangi risiko fatal atau kematian jika terinfeksi Covid-19,” kata Budi Gunawan melalui rilis media.
LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, termasuk untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi, di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021).
Menurut Budi, percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi transisi dari penanganan pandemi ke pengelolaan endemi. BIN memprediksi, jika bulan September 2021 kasus Covid-19 tidak melonjak, angka kasus positif harian di kisaran 5.000-7.000 kasus per hari, dan vaksinasi nasional mencapai 1,5 juta-2 juta per hari, maka transisi pandemi ke endemi dapat dimulai pada Januari 2022.
”Namun, jika kasus harian kembali naik di bulan September 2021, kisaran 15.000-20.000 (kasus) per hari, dan pelaksanaan vaksin booster di bulan Februari 2022, maka transisi baru dapat dimulai pada bulan April 2022,” kata Budi.
Hati-hati saat PTM
Sementara itu, koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, saat menyampaikan keterangan pers, Kamis sore, mengatakan, pihaknya meminta kepada satuan pendidikan agar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara hati-hati dan selalu mengutamakan kesehatan peserta didik dari penularan Covid-19.
Kompas/Totok Wijayanto
Pelajar tingkat menengah pulang sekolah seusai mengikuti pembelajaran tatap muka di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (17/9/2021). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pendidikan di Indonesia sudah kehilangan 5-6 bulan pembelajaran per tahun karena pandemi Covid-19.
”Berbagai kasus positif Covid-19 yang terjadi kepada peserta didik di beberapa daerah harus dijadikan pelajaran penting bagi daerah lain sehingga kasus serupa tidak berulang dan PTM (pembelajaran tatap muka) dapat dijalankan dengan aman sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah,” kata Wiku.
Selain itu, Wiku juga meminta agar memperhatikan peluang penularan Covid-19 di rumah, perjalanan, ataupun saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. ”Pastikan siswa dan tenaga pengajar secara disiplin mematuhi protokol kesehatan,” kata Wiku.
Pada sesi tanya jawab, Wiku menuturkan bahwa menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per tanggal 23 September 2021, dari 47.033 sekolah yang disurvei, terdapat 2,77 persen sekolah yang menimbulkan kluster kasus selama PTM dilakukan.
Saat ini, dashboard perkembangan kasus di lingkungan sekolah per wilayah dapat diakses di sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat ikut memonitor angka kasus dan kejadian kluster secara aktual dengan fitur tersebut.
DOKUMENTASI KEMDIKBUDRISTEK
Start pembelajaran di sekolah di masa pandemi Covid-19.
”Melihat kasus nasional yang cenderung terkendali saat ini, patut diapresiasi semua elemen yang mendukung kegiatan belajar mengajar tatap muka, baik pemerintah daerah setempat, tenaga pengajar, orangtua murid, maupun peserta didik yang telah bekerja sama sebaik mungkin menjalankan pedoman pelaksanaan PTM sehingga tidak terjadi kenaikan kasus yang signifikan,” katanya.
Sekecil apa pun angka kasus, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelacakan ataupun tindakan yang tepat, itu akan memperluas penularan. Oleh karena itu, jika ada kasus positif, sekolah harus segera ditutup untuk dilakukan disinfeksi, pelacakan, dan testing kontak erat.
Namun, Wiku kembali menyampaikan, sekecil apa pun angka kasus yang ada, jika tidak ditindaklanjuti baik dengan pelacakan maupun tindakan yang tepat, itu akan memperluas penularan. Oleh karena itu, jika ada kasus positif, harus segera dilakukan penutupan sekolah untuk segera dilakukan disinfeksi, pelacakan, dan testing kontak erat.
”Selain itu, lakukan evaluasi penerapan pembatasan, khususnya terkait dengan penerapan protokol kesehatan, seperti screening kesehatan, pengaturan kapasitas, dan jarak antarorang,” ujar Wiku.
