Pasokan Vaksin Terbatas, Target Kekebalan Komunal di Sumsel Sulit Dicapai
Sumsel menargetkan kekebalan komunal pada awal 2022 dengan syarat vaksin yang tersedia sekitar 1,5 juta dosis setiap bulannya. Nyatanya hingga kini jumlahnya masih sekitar 400.000 dosis per bulan.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Target kekebalan komunal di Sumatera Selatan pada awal 2022 terancam tidak tercapai tepat waktu karena permasalahan pasokan vaksin yang masih rendah. Karena itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi penting agar kasus Covid-19 di Sumsel tidak kembali meningkat seperti akhir Juli 2021.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat memantau vaksinasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Rabu (22/9/2021), menjelaskan, hingga saat ini cakupan vaksinasi di Sumsel masih di bawah 30 persen dari 6,5 juta orang sasaran vaksinasi. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan pasokan vaksin yang sampai sekarang masih terbatas.
Menurut Herman, jika Sumsel ingin menargetkan kekebalan komunal pada awal 2022 mendatang, seharusnya, vaksin yang harus tersedia di Sumsel sekitar 1,5 juta dosis setiap bulannya. ”Nyatanya hingga kini, jumlahnya masih sekitar 400.000 dosis per bulan,” ucapnya.
Jika pasokan ini hanya pada kisaran tersebut, kemungkinan besar kekebalan komunal pada awal 2022 tidak akan tercapai. Karena itu, ujar Herman, saat ini yang terpenting adalah menjaga kedisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Permintaan untuk menambah vaksin, lanjut Herman, sudah ia utarakan kepada pemerintah pusat. Hanya saja, Sumsel harus ”berebut” jatah vaksin dengan daerah lain. Di tengah keterbatasan ini, dia berharap institusi lain juga berperan aktif untuk berkoordinasi pada pemerintah daerah setempat, termasuk TNI/Polri, agar mendapatkan jatah vaksin.
Keberadaan vaksin sangatlah penting karena vaksinasi menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka kematian akibat Covid-19. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jelas Herman, dari seluruh kasus kematian akibat Covid-19, sebanyak 94 persen terjadi pada orang yang belum divaksin.
Saat ini yang terpenting adalah menjaga kedisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (Herman Deru)
Memang, lanjut Herman, sebagian besar daerah di Sumsel sudah berada di level dua penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hanya kota Prabumulih yang ada di level tiga. Hal ini juga terlihat dari jumlah kasus positif Covid-19 yang kurang dari 70 kasus dalam satu minggu terakhir. Angka itu jauh lebih rendah dibanding akhir Juli 2021 yang pernah menyentuh 1.200 kasus per hari.
Walau demikian, dia meminta agar kedisiplinan masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan tidak surut meskipun ada beberapa peraturan yang dilonggarkan. ”Aturan memakai masker dan tidak berkerumun harus terus diawasi, terutama di fasilitas publik,” kata Herman.
Jika dalam suatu kegiatan termasuk pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi kluster akibat ketidakdisiplinan, dirinya tidak segan untuk membatalkan PTM di sekolah itu dan kembali melakukan pembelajaran secara daring.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan Mukhlisuddin mengatakan, pihaknya berupaya agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di seluruh ponpes di Sumsel dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. "Agar itu terjadi, butuh peranan dari semua pihak termasuk orangtua," kata dia.
Selain itu, pihaknya juga terus mendorong pelaksanaan vaksinasi pada seluruh pengurus ponpes termasuk santri dan santriwati agar risiko penularan Covid-19 dapat ditekan.
Hingga saat ini dari sekitar 98.000 santri dan santriwati yang tersebar di 500 ponpes di Sumsel, sekitar 8.500 orang diantaranya sudah divaksinasi. “Sebagian besar masih ada di Kota Palembang. Namun, jika vaksin tersedia kami tentu akan menyebarluaskan vaksinasi kepada ponpes yang ada di daerah lain,” kata Mukhlisuddin.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Ferry Yanuar menjelaskan, jika dibandingkan beberapa bulan lalu jumlah vaksin yang dikirim pemerintah pusat sudah meningkat. Beberapa bulan lalu, Sumsel hanya mendapat sekitar 350.000 dosis per bulan, sekarang sudah meningkat menjadi 400.000 dosis per bulan.
Peningkatan ini disebabkan adanya pasokan vaksin tambahan yang diterima pemerintah Indonesia dari luar negeri. Hanya saja memang jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ujarnya pihaknya terus berupaya bekerjasama dengan sejumlah instansi untuk turut mempercepat proses vaksinasi terutama bagi mereka yang menjadi prioritas. “Untuk sekarang tidak ada lagi segmentasi sehingga semua orang berhak untuk mendapatkan vaksin,” kata Ferry.