Presiden: Akses Masyarakat terhadap Vaksin Harus Dipermudah
Presiden Joko Widodo meminta distribusi dan percepatan vaksinasi berjalan di semua daerah di Indonesia. Semua masyarakat harus dipastikan punya akses terhadap vaksinasi Covid-19.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta distribusi dan percepatan vaksinasi berjalan di semua daerah di Indonesia. Percepatan vaksinasi dilakukan di semua fasilitas kesehatan hingga langsung mendatangi rumah warga atau door to door. Pemerintah daerah pun diminta agar memudahkan masyarakat mengakses vaksin.
”Siang hari ini kita melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu, door to door, yang dilakukan untuk masyarakat, untuk memastikan bahwa distribusi vaksin dan percepatan vaksin itu berjalan di semua provinsi, kabupaten, di seluruh kota di Tanah Air,” kata Presiden dalam kunjungannya ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (16/9/2021).
Presiden mengunjungi langsung vaksinasi dari pintu ke pintu di Desa Emplasmen Kuala Namu, Deli Serdang. Presiden juga mendatangi SMK Negeri 1 Beringin, lalu mengadakan rapat koordinasi bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama semua bupati dan wali kota se-Sumut.
Jokowi mengatakan, vaksinasi dari pintu ke pintu merupakan bentuk pelayanan langsung ke masyarakat. Vaksinasi itu pun diharapkan melengkapi yang telah dilakukan di rumah sakit, puskesmas, ataupun yang dilaksanakan TNI-Polri.
Dalam arahannya kepada kepala daerah se-Sumut, Jokowi juga meminta agar jangan sampai ada stok vaksin yang mengendap di gudang. ”Kita berpacu dengan waktu. Jangan sampai ada stok (yang mengendap) di daerah. Vaksin datang, suntikkan ke masyarakat. (Kalau) habis, minta ke Gubernur,” kata Presiden.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut terus melakukan percepatan vaksinasi. Selain itu, pengendalian kasus juga ditingkatkan dengan protokol kesehatan. ”Kami terus dorong vaksinasi sampai ke kabupaten/kota. Tetapi, vaksinasi bukan jadi alasan kita mengabaikan protokol kesehatan,” kata Edy Rahmayadi.
Tetapi, vaksinasi bukan jadi alasan kita mengabaikan protokol kesehatan.
Capaian vaksinasi Sumut secara keseluruhan 25,7 persen untuk dosis pertama dan 15,9 persen dosis kedua. Meningkatnya cakupan vaksinasi pun telah menurunkan angka kematian, kasus positif, dan meningkatkan angka kesembuhan.
Bupati Karo Cory Sebayang mengatakan, pihaknya akan melakukan percepatan vaksinasi sebagaimana arahan Presiden. Ia juga berharap stok vaksin untuk daerah bisa ditingkatkan. Salah satu kendala vaksinasi di daerah adalah terbatasnya pasokan vaksin.
”Pasokan vaksin memang tidak bisa ada setiap hari. Sementara antusiasme masyarakat untuk mendapat vaksin sangat tinggi,” kata Cory.
Pastikan pasokan
Secara terpisah, epidemiolog yang juga Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Inke Nadia D Lubis mengatakan, vaksinasi di Sumut termasuk tertinggal dari daerah lain karena persoalan pasokan vaksin. Antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi sangat tinggi. Distribusi vaksin dan ketersediaan tenaga kesehatan juga dinilai memadai.
”Sumut itu betul-betul menunggu stok vaksin saja. Sumber daya manusia sampai sekarang tidak ada masalah. Ada dari fasilitas kesehatan pemerintah, swasta, dan tenaga kesehatan dari fakultas kedokteran yang cukup banyak di Sumut,” ujarnya.
Inke mengatakan, Sumut mulai memaksimalkan vaksinasi pada April dan Mei. Selain di fasilitas kesehatan, vaksinasi juga dilakukan secara massal oleh sejumlah lembaga. Namun, stok vaksin pun menipis pada Juni dan Juli karena sebagian besar dialihkan ke Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan kasus cukup pesat ketika itu.
”Akhirnya banyak masyarakat yang tidak mendapat kepastian, khususnya untuk dosis kedua. Vaksinasi massal pun umumnya hanya menyediakan vaksin dosis pertama,” kata Inke.
Namun, saat ini ketersediaan vaksin sudah jauh lebih baik. Jika ketersediaan stok vaksin bisa berkesinambungan, jaringan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya diyakini bisa melaksanakan vaksinasi dengan cepat.
Inke pun mengingatkan, dalam beberapa minggu belakangan, protokol kesehatan di sejumlah tempat publik di Medan semakin longgar. Padahal, menurunnya kasus di Sumut masih sangat ditentukan oleh protokol kesehatan karena cakupan vaksinasi yang masih rendah.