Penerima Manfaat di Tegal Menolak Divaksin, Beras Bansos Menumpuk

Pemkot Tegal, Jateng, mengucurkan bantuan beras untuk 60.000 keluarga terdampak pandemi. Namun, sejumlah bantuan masih menumpuk karena calon penerima tidak mau divaksin sebagai syarat pengambilan.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Lurah Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Erni (kanan) berada di sekitar tumpukan beras di kantornya, Kamis (16/9/2021). Ratusan karung berisi 73,2 kuintal beras bantuan sosial masih itu menumpuk lantaran calon pemerima manfaat tak mau divaksin. Padahal, sertifikat vaksinasi menjadi syarat pengambilan bantuan.

TEGAL, KOMPAS — Ratusan karung beras bantuan sosial masih menumpuk di sejumlah kantor kelurahan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Beras-beras itu belum bisa disalurkan lantaran sebagian calon penerima manfaat menolak untuk divaksin. Padahal, sertifikat vaksinasi adalah salah satu syarat pengambilan bantuan sosial.

Sejak akhir Agustus, Pemerintah Kota Tegal mengucurkan bantuan pangan kepada 60.000 keluarga terdampak pandemi yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan beras masing-masing 20 kilogram.

Bantuan yang menelan anggaran hingga Rp 13 miliar tersebut disalurkan kepada warga melalui masing-masing kelurahan. Di Kantor Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, misalnya, ratusan karung berisi 73,2 kuintal beras bantuan sosial masih menumpuk pada Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Sejumlah Warga Tegal Menolak Divaksin, tetapi Minta Kartu Vaksin

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Petugas menunjukkan beras bantuan sosial yang menumpuk di kantor Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (16/9/2021). Ratusan karung berisi 73,2 kuintal beras bantuan sosial masih itu menumpuk lantaran calon pemerima manfaat tak mau divaksin. Padahal, sertifikat vaksinasi menjadi syarat pengambilan bantuan.

”Di Debong Kidul ada 1.323 keluarga yang didaftarkan sebagai penerima manfaat. Sejauh ini bantuan yang sudah diambil 957 karung. Masih ada 366 karung beras yang belum diambil,” kata Lurah Bandung Erni di kantornya.

Erni menuturkan, beras yang belum diambil milik 123 keluarga yang telah berpindah rumah dan meninggal. Adapun sisanya merupakan beras milik 243 keluarga yang menolak divaksin.

Menurut Erni, syarat pengambilan bantuan adalah sertifikat vaksinasi. Hal itu mengacu pada Pasal 13A (4) Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud, dapat dikenai sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Warga ketakutan saat akan disuntik vaksin di rumah tetangganya di Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (14/9/2021). Sejak pekan lalu, layanan vaksinasi dari pintu ke pintu diberikan untuk mendongkrak capaian. Sejumlah warga yang masih enggan divaksin diedukasi terkait pentingnya vaksin melalui program tersebut.

”Kami sebenarnya sudah memberikan keringanan, tidak harus kepala keluarganya yang divaksin, tetapi boleh siapa saja, misalnya anaknya. Pokoknya yang penting, dalam satu keluarga ada satu saja yang sudah divaksin, bantuan boleh diambil,” imbuh Erni.

Pendamping penyaluran bantuan sosial sekaligus kader kesehatan Puskesmas Bandung, Dwi Suciarti, mengatakan, sebagian warga di Kelurahan Debong Kidul menolak divaksin lantaran termakan hoaks terkait dampak vaksin. Mereka percaya bahwa vaksin akan berdampak buruk pada tubuhnya.

”Rata-rata tidak mau divaksin dengan alasan takut mati setelah divaksin. Ada juga yang disarankan untuk tidak vaksin oleh pemuka agama di lingkungannya,” kata Suciarti.

Rata-rata tidak mau divaksin dengan alasan takut mati setelah divaksin. Ada juga yang disarankan untuk tidak vaksin oleh pemuka agama di lingkungannya. (Suciarti)

Baik Suciarti maupun kader kesehatan lain mengatakan sudah berupaya menggugah kesadaran warga dengan rajin mendatangi rumah mereka satu per satu. Mereka juga sudah membuat undian berhadiah bagi warga yang mengikuti vaksinasi. Namun, hal itu tak membuahkan hasil.

”Mereka bilang, lebih baik tidak dapat bantuan daripada harus divaksin. Sayangnya, lumayan banyak yang memiliki anggapan seperti itu,” imbuhnya.

Meski sering ditolak dan dimarahi warga, Suciarti tidak mau menyerah. Setiap hari, ia dan kader kesehatan lain tetap turun ke rumah-rumah untuk membujuk agar warga mau divaksin.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Lurah Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Erni (kiri) menunjukkan tumpukan beras di kantornya, Kamis (16/9/2021). Ratusan karung berisi 73,2 kuintal beras bantuan sosial masih itu menumpuk lantaran calon pemerima manfaat tak mau divaksin. Padahal, sertifikat vaksinasi menjadi syarat pengambilan bantuan.

Hingga Kamis, capaian vaksinasi di Kelurahan Debong Kidul sekitar 60 persen dari total sasaran sekitar 6.000 orang. Setiap hari, satu kelurahan diberi jatah 200 dosis vaksin. Namun, jatah vaksin harian untuk kelurahan Debong Kidul selalu tersisa. Pada Rabu (15/9/2021), misalnya, jatah vaksin untuk kelurahan itu hanya terpakai 21 dosis.

Sebelumnya, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menargetkan vaksinasi di wilayahnya ditargetkan rampung pada Oktober. Berdasarkan data vaksin Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi di Kota Tegal pada Kamis sebesar 86,07 persen.

”Kami menargetkan capaian vaksinasi di Kota Tegal setidaknya bisa mencapai 90 persen pada akhir September sehingga pada akhir Oktober semuanya bisa selesai 100 persen,” ujar Dedy, Rabu siang.

Baca juga: Masifkan Bansos dan Vaksinasi, Anggaran Covid-19 Kota Tegal Ditambah

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Petugas berada di sekitar tumpukan beras bantuan dari pemerintah di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (27/8/2021). Pemerintah Kota Tegal membagikan beras masing-masing 20 kilogram kepada 60.000 keluarga prasejahtera yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Program itu menghabiskan Anggaran Pendapat dan Belaja Daerah hingga Rp 13 miliar.