Teror kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo meluas di dua kecamatan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Sebanyak sembilan fasilitas umum dan rumah warga dibakar anggota kelompok ini.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Teror kelompok kriminal bersenjata yang membakar fasilitas umum dan rumah warga di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, terus meluas. Setelah berulah di Distrik Kiwirok pada Senin (13/9/2021), kelompok ini kembali membakar puskesmas, dua sekolah, balai kampung, rumah guru, serta rumah tenaga kesehatan di Distrik Okhika, Selasa (14/9/2021).
Kepala Polres Pegunungan Bintang Ajun Komisaris Besar Cahyo Sukarnito, saat dihubungi dari Jayapura, Selasa, membenarkan adanya kejadian di Okhika tersebut. Dalam dua hari ini, ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lamek Taplo itu telah menyebabkan sembilan fasilitas publik hangus terbakar.
Sehari sebelumnya, di Kiwirok, KKB itu membakar kantor distrik, puskesmas, pasar, sekolah dasar, rumah tenaga kesehatan, rumah guru, dan kantor Bank Papua. Seorang anggota TNI AD, yakni Prajurit Dua Ansar, juga terluka saat terlibat kontak tembak dengan kelompok tersebut.
”Kelompok ini berpindah ke Okhika setelah beraksi di Kiwirok. Mereka membakar fasilitas umum di Okhika pada Selasa pagi,” papar Cahyo.
Ia menuturkan, KKB memanfaatkan minimnya jumlah polisi di Pegunungan Bintang. Saat ini, hanya ada 148 personel yang bertugas di kabupaten seluas 15.863 kilometer persegi itu atau 24 kali luas DKI Jakarta. ”Hanya terdapat tiga markas polsek dan tiga polsubsektor di Kabupaten Pegunungan Bintang. Satu anggota kami harus mengawasi hingga 105 kilometer persegi,”ungkap Cahyo.
Cahyo menambahkan, baru tiga dari lima tenaga kesehatan yang mengalami luka akibat serangan KKB dievakuasi ke tempat yang aman. Dua tenaga kesehatan lainnya belum dapat dievakuasi karena berada di bawah jurang. Selain itu, terdapat pula satu tenaga kesehatan lainnya belum ditemukan hingga kini.
Kepala Satgas Penegakan Hukum Nemangkawi Komisaris Besar Faizal Ramadhani, yang telah berada di Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tiga tim pasukan ke Kiwirok untuk mencegah serangan KKB terus meningkat. Kelompok ini terus menebar aksi teror di Pegunungan Bintang sejak tahun 2020.
”Kami akan mengirimkan tiga tim Satgas Nemangkawi ke Pegunungan Bintang. Jumlah anggota Lamek yang terlibat dalam aksi pada Senin kemarin sekitar 50 orang,” tuturnya.
Dari data Polri dan TNI, kelompok Lamek terlibat dalam delapan aksi teror selama 18 bulan terakhir. Serangan kelompok Lamek mengakibatkan delapan warga sipil dan sembilan aparat keamanan terluka.
Kelompok Lamek juga menembak pesawat TNI AU jenis CASA CN-2909 pada 22 Maret 2020 sebelum mendarat di Bandara Oksibil. Kemudian mereka membakar satu truk dan dua alat berat ekskavator milik PT Wijaya Karya di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, pada 8 September 2021.
Hingga kini, mereka belum dapat memberi keterangan karena mengalami trauma berat.
Komandan Korem 172/Praja Wira Yakhti Brigadir Jenderal (TNI) Izak Pangemanan menambahkan, 10 tenaga kesehatan sudah dievakuasi Pos Satgas Pengamanan Perbatasan Yonif 403/WP di Kiwirok. ”Hingga kini mereka belum dapat memberi keterangan karena mengalami trauma berat,” katanya.
Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri menyatakan telah menginstruksikan tim Satgas Nemangkawi menempuh perjalanan darat dari Oksibil ke Kiwirok. Jarak tersebut ditempuh selama satu hari. Tim itu untuk membantu anggota TNI-Polri di Kiwirok dalam menghadapi kelompok Lamek.
”Tim ini juga akan mengamankan Bandara Kiwirok dari serangan KKB agar pesawat yang akan membawa pasukan Brimob Papua ke Kiwirok bisa mendarat dengan aman,” kata Mathius.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Sabar Iwanggin berharap ada upaya penegakan hukum untuk menghentikan aksi kelompok kriminal yang terus menyasar fasilitas publik yang sangat dibutuhkan warga.
”Perbuatan sekelompok orang ini merupakan aksi kriminal dan negara harus hadir untuk melindungi warganya. Aksi mereka menyebabkan pelayanan publik masyarakat juga tidak terealisasi,” tutur Sabar.