Pemkot Padang Klaim Sudah Bayar Insentif Nakes

Pemkot Padang mengklaim sudah membayar insentif tenaga kesehatan untuk periode Januari-Juli 2021 pada Juli lalu dengan nilai total sekitar Rp 22 miliar.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas puskesmas menyiapkan suntikan vaksin Covid-19 untuk warga pasar dan pegawai mal saat vaksinasi massal di Pasar Raya Padang, Padang Barat, Sumatera Barat, Kamis (4/3/2021). Sebanyak 2.500 warga pasar dan pegawai mal di Padang ditargetkan mendapatkan vaksinasi Covid-19 dalam tiga hari ke depan.

PADANG, KOMPAS — Pemerintah Kota Padang membantah teguran Menteri Dalam Negeri dan mengklaim sudah membayar insentif tenaga kesehatan untuk periode Januari-Juli 2021 pada Juli lalu. Ikatan Dokter Indonesia Kota Padang juga belum mendengar ada keluhan anggotanya terkait insentif yang belum dibayarkan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang Amrizal Rengganis, Selasa (31/8/2021), mengatakan, pihaknya sudah membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk periode Januari-Juli 2021 pada bulan Juli. Totalnya sekitar Rp 22 miliar.

”Wali Kota Padang sejak Juli sudah surati Mendagri dan memberikan penjelasan tentang rincian pembayarannya. Jadi, keliru kalau disebut Pemkot Padang belum membayarkan insentif nakes,” kata Amrizal, Selasa.

Baca juga: Inilah Daftar Bupati/Wali Kota yang Ditegur Mendagri, Belum Membayar Insentif Nakes

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas pengambil sampel usap (swab) hidung membantu rekannya memasang masker pada tes swab massal di lantai IV Mal Pelayanan Publik Kota Padang, Pasar Raya Padang, Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/5/2020). Lokasi tes swab massal dipidahkan dari puskesmas dan rumah sakit ke Pasar Raya Padang karena sulit dijangkau pedagang dan pedagang khawatir berbaur dengan orang sakit.

Adapun untuk pembayaran insentif nakes Agustus-Desember 2021, Amrizal mengakui, memang belum dibayarkan. Pemkot masih menunggu kelengkapan berkas administrasi untuk proses pembayarannya. Anggarannya sudah disediakan pemkot sekitar Rp 30 miliar.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegur Wali Kota Padang serta sembilan bupati dan wali kota lainnya di Indonesia yang belum membayarkan insentif nakes. Dalam surat bernomor 904 bertanggal 26 Agustus 2021 itu, Mendagri meminta kepala daerah untuk segera membayarkan insentif nakes daerah.

Amrizal pun mengatakan, pemkot belum menerima surat teguran dari Mendagri tersebut. ”Kami heran kenapa lebih tahu media (tentang surat teguran itu) daripada kami,” kata Amrizal.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (kiri) menyerahkan mobil dinas barunya, Mitsubishi Pajero Sport, untuk mobil operasional penanganan pandemi Covid-19 kepada Sekretaris BPBD Sumbar Mulyadi di halaman Istana Gubernur Sumbar, Padang, Sumbar, Kamis (19/8/2021). Langkah serupa juga dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Sebelumnya, pembelian mobil dinas baru untuk pasangan gubernur dan wakilnya senilai total Rp 2 miliar dikritik karena dinilai tidak patut di tengah krisis akibat Covid-19.

Secara terpisah, Ketua IDI Kota Padang Muhammad Riendra mengatakan, sejauh ini belum ada keluhan dari nakes yang dilaporkan ke IDI Kota Padang terkait pembayaran insentif nakes. Riendra secara pribadi, yang juga terlibat dalam pelayanan Covid-19, sudah menerima insentif untuk Januari-Juli 2021.

”Saya, kan, statusnya staf RSUP Dr M Djamil. Sejauh ini tidak ada masalah. Kalau misalnya ada keluhan, nanti saya konfirmasi ke anggota. Namun, sampai saat ini belum ada yang langsung mengatakan bahwa mereka belum terima insentif,” kata Riendra.

Baca juga: Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kesehatan Masih Bermasalah