Minta Maaf, Gubernur Sumbar Serahkan Mobil Dinas Baru untuk Penanganan Covid-19

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerahkan mobil dinasnya kepada Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar untuk operasional penanganan Covid-19. Langkah serupa diikuti wakilnya, Audy Joinaldy.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (kiri) menyerahkan mobil dinas barunya, Mitsubishi Pajero Sport, untuk mobil operasional penanganan pandemi Covid-19 kepada Sekretaris BPBD Sumbar Mulyadi di halaman Istana Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (19/8/2021).

PADANG, KOMPAS — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta maaf atas polemik yang muncul dari pembelian mobil dinas baru senilai total Rp 2 miliar untuk gubernur dan wakil gubernur di tengah krisis pandemi Covid-19. Mahyeldi pun menyerahkan mobil dinas miliknya kepada Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar untuk operasional penanganan Covid-19. Langkah serupa diikuti wakil gubernur.

Mahyeldi menyampaikan hal itu di Istana Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (19/8/2021) siang. ”Atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik,” ujarnya.

Baca juga : Kepekaan, Krisis Covid-19, dan Mobil Dinas Baru Gubernur Sumbar

Selanjutnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyerahkan mobil tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Mobil itu dialihfungsikan sebagai mobil operasional penanganan Covid-19. Sementara itu, mobil dinas lama tipe SUV Toyota Fortuner juga segera dilelang sehingga uangnya bisa dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19.

”Ini dalam rangka mempertegas komitmen kami untuk penanganan Covid-19 dan bukti kepedulian kami kepada masyarakat. Maka, saya sudah menginstruksikan kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait untuk melakukan hal-hal tersebut,” kata mantan wali kota Padang itu.

Menurut Mahyeldi, untuk sementara waktu, ia akan menggunakan mobil pribadi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal itu sesuai arahan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Mobil dinas baru Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Mitsubishi Pajero Sport, terparkir di halaman Istana Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (19/8/2021). Mahyeldi menyerahkan mobil tersebut untuk mobil operasional penanganan pandemi Covid-19 kepada BPBD Sumbar.

Sebelumnya, Mahyeldi juga menjelaskan, pembelian mobil dinas baru sudah dianggarkan sejak tahun 2020 pada masa gubernur sebelumnya. Penganggaran diusulkan oleh DPRD Sumbar serta sudah sesuai prosedur dan mekanisme di pemerintahan.

Mobil dinas lama, menurut Mahyeldi, beberapa kali mengalami kerusakan. Mobilisasinya sebagai gubernur pun terhambat. Sebelum mendapat mobil dinas baru ini, ia dipinjami mobil oleh salah satu SKPD Pemprov Sumbar.

Atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik.

Mahyeldi menyebutkan, mobil dinas itu disediakan oleh bagian rumah tangga dan sudah ia pakai sejak sebulan lalu. Mobil itu digunakan dalam rangka koordinasi penanggulangan Covid-19 di empat daerah yang masuk PPKM level 4.

”Dalam proses pembelian mobil dimaksud juga dapat dilakukan penghematan anggaran hingga 40 persen dari pagu yang ada,” ujarnya.

Setelah membacakan pernyataannya itu, Mahyeldi menyerahkan mobil dinas baru tipe SUV Mitsubishi Pajero Sport itu kepada Sekretaris BPBD Sumbar Mulyadi. Penyerahan dilakukan di halaman Istana Gubernur Sumbar.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, ia juga sudah menyerahkan mobil dinas barunya kepada Satgas Penanganan Covid-19. ”Sama, sudah diserahkan juga,” kata Audy secara tertulis.

DOKUMENTASI HUMAS GUBERNUR SUMBAR

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy (kiri) menyerahkan mobil dinas barunya, Hyundai Palisade, untuk mobil operasional penanganan pandemi Covid-19 kepada Sekretaris BPBD Sumbar Mulyadi di halaman Istana Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (19/8/2021).

Sekretaris BPBD Sumbar Mulyadi mengatakan, mobil tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk penanganan penanggulangan pandemi Covid-19. ”Akan dimaksimalkan penggunaannya sebagai mobil operasional semua kepanitiaan di satgas,” ujarnya. Mobil akan didaftarkan sebagai aset BPBD Sumbar.

Mobil baru pasangan gubernur-wakil gubernur Sumbar periode 2021-2024 ini pun menjadi buah bibir di Sumbar beberapa hari terakhir. Sejumlah kalangan menyoroti pembeliannya yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pasangan kepala daerah itu dinilai tidak peka terhadap kondisi krisis.

Dalam pengadaan mobil dinas baru ini, Mahyeldi mendapat jatah Mitsubishi Pajero Sport, sedangkan Audy mendapatkan Hyundai Palisade. Pagu anggaran kedua mobil dinas gubernur dan wakilnya itu Rp 2,906 miliar. Adapun realisasinya Rp 2,079 miliar.

Baca juga : Minta RS Khusus Pejabat, Elite Politik Tak Menunjukkan Empati Publik

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura, berpendapat, pembelian mobil dinas baru kepala daerah di masa krisis pandemi Covid-19 tidak tepat. Ini menandakan pejabat tidak punya kepekaan terhadap krisis pandemi Covid-19 dan kesulitan yang dialami masyarakat.

”Secara normatif, itu memang hak mereka. Namun, momentumnya tidak tepat, saat daerah masih fokus untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam kondisi normal saja pembelian mobil dinas sering dipermasalahkan,” kata Charles, Selasa (17/8/2021).

KOMPAS/YOLA SASTRA

Mobil dinas baru tipe SUV untuk Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy terparkir di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Selasa (17/8/2021).

Pembelian mobil dinas baru ini, sebut Charles, sebenarnya melanjutkan tradisi rutinitas para pejabat. Berganti kepala daerah seolah-olah ada keharusan berganti mobil dinas. Hal itu menjadi penyakit akut bersama para pejabat, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat pusat.

Pada Oktober 2019, para menteri Presiden Joko Widodo membeli mobil dinas baru dan sempat dikritik. Kemudian, kasus terbaru, pengecatan pesawat kepresidenan yang nilainya sekitar Rp 2 miliar di tengah krisis pandemi Covid-19 yang juga ramai dikritik masyarakat karena dinilai menghambur-hamburkan uang.

”Semuanya tidak peka. Kalau memang pemerintah pusat dan daerah peka, anggaran mobil dinas di mana pun di APBD itu mestinya ditiadakan dulu di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat bisa mengontrol itu saat melakukan evaluasi terhadap APBD. Jadi, ini harus menjadi kebijakan nasional,” ujarnya.

Baca juga : Polemik Proyek Cat Ulang Pesawat Kepresidenan