Perkuat Kelompok Ekonomi Rentan, Sidoarjo Salurkan BLT Dana Desa Periode Agustus

PPKM hingga 16 Agustus mendatang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang masuk kelompok rentan. Untuk memperkuat jaring pengaman sosial, Sidoarjo mulai salurkan bantuan langsung tunai dana desa Agustus.

HUMAS PEMKAB SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Muhdlor saat menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga Desa Pagerwojo, Selasa (3/8/2021).

SIDOARJO, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali diperpanjang hingga 16 Agustus. Hal itu berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang masuk kelompok rentan. Untuk memperkuat jaring pengaman sosial, Sidoarjo mulai salurkan bantuan langsung tunai dana desa periode Agustus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo Fredik Suharto mengatakan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) mencapai Rp 83,7 miliar. Nilai nominal tersebut dialokasikan untuk 18.256 keluarga penerima manfaat dengan besaran uang yang diterima Rp 300.000 setiap bulan selama setahun.

Hingga saat ini, besaran dana BLT DD yang sudah tersalurkan Rp 28,3 miliar. Saat ini sebenarnya memasuki pencairan BLT DD bulan Juni, Juli, dan Agustus. Capaian pencairan masing-masing desa berbeda, sesuai kinerja pemerintah desa.

”Meski demikian, pencairan BLT DD diupayakan dipercepat untuk memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat yang terdampak kebijakan perpanjangan PPKM darurat atau level 4,” ujar Fredik, Rabu (10/8/2021).

Baca juga: Tambahan Bansos Beras 10 Kilogram bagi Warga Sidoarjo Terdampak Pandemi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, penerima manfaat BLT DD, keluarga tidak mampu atau prasejahtera yang berdomisili di desa setempat. Mereka merupakan warga bukan penerima bansos lain, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, kartu prakerja, bansos tunai, dan program bantuan pemerintah lainnya.

HUMAS PEMKAB SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Muhdlor saat menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga Desa Pagerwojo, Selasa (3/8/2021).

Adapun desa yang sudah mencairkan BLT DD hingga bulan Agustus ini antara lain Desa Tempel, Kecamatan Krian. Di desa tersebut, bantuan diberikan kepada 50 keluarga penerima manfaat. Selain itu, pencairan dana juga sudah dilakukan di Desa Durug Bedug, Kecamatan Candi.

Kepala Desa Durug Bedug Muhammad Zaenuri mengatakan terdapat 72 keluarga yang menerima BLT DD. Setiap keluarga ini mendapatkan Rp 300.000 selama tiga bulan. Penyaluran langsung dirapel tiga bulan dengan nilai Rp 900.000 per KPM agar manfaatnya lebih bisa dirasakan.

Mekanisme penentuan keluarga penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah desa melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun data penerima manfaat diusulkan oleh setiap RT/RW. Setelah itu diputuskan bersama, siapa saja yang berhak menerima bantuan.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti kepada seluruh kepala desa agar tidak menyelewengkan dana bantuan dan meminta pungutan di luar mekanisme yang berlaku. Seluruh pemerintah desa juga diminta bersikap transparan dan mengedepankan musyawarah bersama dalam menetapkan pemerima bantuan agar tepat sasaran.

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang Sidoarjo Siapkan Tambahan Bansos 100.000 Paket

”Para kades dan camat juga sudah diingatkan agar senantiasa mengecek ulang penerima bantuan. Selain itu menyisir keluarga-keluarga yang belum menerima bantuan, jangan sampai ada yang terlewat. Ada banyak mekanisme bansos sehingga harus benar-benar dipastikan data valid,” kata Subandi.

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Sebanyak 500 paket sembako dari Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) warga yang kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan selama Covid-19, di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Malang mulai disalurkan  Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Jawa Timur pada Minggu (1/8/2021).

Bansos Swasta

Sementara itu, Pemkab Sidoarjo terus menyalurkan bantuan sosial berupa paket bahan pokok untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di masa perpanjangan PPKM level 4. Selain bantuan yang dianggarkan oleh APBD Sidoarjo tahun berjalan, juga banyak bantuan dari pihak swasta.

Terkini, bantuan paket bahan pokok dari PT Pelindo III sebanyak 1.500 paket. Sebelum itu bantuan dari pengembang properti sebanyak 5.000 paket berisi 5 kg beras setiap paketnya. Bantuan swasta ini dikelola Pemkab Sidoarjo agar tidak tumpeng tindih dengan bansos sembako yang anggarannya bersumber dari APBD Sidoarjo dan bansos pemerintah lainnya.

Para kades dan camat juga sudah diingatkan agar senantiasa mengecek ulang penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, bantuan sosial pemda yang sudah terealisasi sebanyak 42.640 paket. Rencana khusus Agustus disalurkan lagi lebih dari 35.000 paket sembako. Bantuan ini difokuskan untuk pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri dan warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan.

”Sidoarjo juga menerima bantuan sosial dari Kemendagri sebanyak 3.000 paket dan tambahan bantuan beras 10 kilogram dari Kemensos untuk 83.194 keluarga penerima manfaat PKH dan bansos tunai,” ucap Tirto Adi.

Tirto mengatakan, selama pandemi Covid-19 jumlah DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) di Sidoarjo meningkat dari sebelumnya 135.572 keluarga menjadi 139.000 keluarga. Peningkatan terjadi karena banyak warga keluarga yang ekonominya rentan sehingga masuk dalam kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

DTKS ini biasanya memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengakui banyak warganya yang masuk kelompok rentan secara ekonomi. Salah satunya  disebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan. Hal itu tecermin dari jumlah pengangguran terbuka Sidoarjo yang merupakan tertinggi di Jatim.

Baca juga: Tambahan Bansos Beras di Jatim Telah Jangkau Satu Juta Keluarga