Omzet Anjlok hingga 90 Persen, PKL di Mataram NTB Minta Pelonggaran

Kota Mataram, NTB, menjadi salah satu daerah yang menerapkan PPKM level 4. Dampak kebijakan itu turut dirasakan para pedagang kaki lima di kota tersebut. Omzet mereka turun hingga 90 persen.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Seorang pedagang jamu melintasi kawasan Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (6/8/2021).

MATARAM, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung sejak 12 Juli 2021 dan terus diperpanjang berdampak pada pedagang kaki lima di kota tersebut. Mereka mengalami penurunan omzet hingga 90 persen.

Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia (APKLI) Kota Mataram Muhammad Syahidin saat acara penyerahan bantuan Jaring Pengaman Sosial Gotong Royong di Kantor Gubernur NTB, Jumat (6/8/2021), mengatakan, PPKM darurat yang diperpanjang menjadi PPKM level 4 di Mataram sangat berdampak bagi perekonomian mereka.

Baca juga: Demi Keselamatan, Sejumlah Negara Kini Wajibkan Kartu Vaksin bagi Warganya

”Dari awal, saat namanya PPKM darurat lalu menjadi PPKM level 4, terasa sekali. Apalagi dengan perpanjangan. Kemarin saat Presiden mengumumkan perpanjangan sampai 9 Agustus, para pedagang mengaku stres,” kata Syahidin.

Syahidin menambahkan, anggota APKLI di Mataram mencapai sekitar 3.000 orang. Mereka didominasi pedagang warung kecil, penjual cilok keliling, hingga jasa mainan. ”Kemarin, sebenarnya sempat bangkit lagi. Tetapi karena dihantam PPKM, kembali drop. Omzet turun hingga 90 persen,” katanya.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Seorang pedagang kaki lima memperlihatkan paket bantuan Jaring Pengaman Sosial Gotong Royong yang diterimanya di Mataram, Jumat (6/8/2021).

Supardan (33), salah satu pedagang jus di kawasan Taman Sangkareang, Mataram, mengatakan, saat ini ia tutup sore hari. Sebelum PPKM, ia bisa buka hingga pukul 23.00. Omzetnya turun hingga 80 persen. ”Selain karena ada PPKM, kalau malam juga sudah sepi,” katanya.

Salmin (50), yang berjualan es kelapa muda, saat ini hanya bisa mendapat Rp 60.000 sehari. Sebelumnya, ia bisa mendapat hingga Rp 200.000 per hari. ”Sekarang sepi. Belum lagi sering hujan,” kata Salmin.

Baca juga: Sulitnya Mendapatkan Vaksin di NTB

Seperti diberitakan, sejak 12 Juli 2021, Kota Mataram menjadi salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan PPKM darurat. Begitu juga saat menjadi PPKM level 4 yang berjalan hingga kini.

Wali Kota Mataram telah mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti perpanjangan PPKM level 4. Dalam surat edaran itu, pusat perbelanjaan, termasuk kafe, rumah makan, dan restoran, boleh buka hingga pukul 22.00 hanya dengan bawa pulang hidangan atau take away.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Razia dalam rangka PPKM mikro di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/7/2021) malam.

Sementara usaha kecil, termasuk pedagang kaki lima dan warung kelontong, tetap dizinkan buka hingga pukul 21.00 Wita. Syaratnya, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bagi PKL, ada relaksasi tetap buka hingga pukul 22.00 bagi yang melayani take away.

Syahidin berharap, dengan berbagai kondisi tersebut, ada pelonggaran kebijakan terkait waktu operasional. Ia mencontohkan, misalnya para PKL tetap boleh buka di atas pukul 22.00, tetapi hanya untuk dibawa pulang. Menurut dia, para PKL siap mematuhi ketentuan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Terdampak PPKM Darurat, Asosiasi PKL DIY Berharap Bantuan Pemerintah

Hingga Kamis (5/8/2021), total pasien positif Covid-19 di NTB mencapai 21.341 orang. Dari jumlah itu, 18.858 orang dinyatakan sembuh, 709 orang meninggal, dan 1.774 orang masih dalam perawatan.

Sementara di Mataram, total kasus mencapai 5.629 orang. Sebanyak 5.039 orang dinyatakan sembuh dan 189 orang meninggal. Sementara 401 orang masih dirawat.

Bantuan

Untuk meringatkan dampak pemberlakuan PPKM bagi PKL dan juga usaha kecil lainnya, pada Jumat pagi, Pemerintah Provinsi NTB menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gotong Royong.

Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi NTB Eva Dewiyani, jumlah bantuan yang didistribusikan sebanyak 27.000 paket. Paket tersebut dikumpulkan secara gotong royong dari organisasi perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan sejumlah perusahaan swasta di NTB.

Baca juga: Menyerah dengan Aturan PPKM, PKL Tegal Pasang Bendera Putih

Paket tersebut berisi beras sebanyak 2,5 kilogram dan variasi bantuan tambahan, seperti kopi, abon, atau ikan kering, senilai Rp 50.000. Seluruhnya merupakan produk lokal NTB.

Penyerahan bantuan secara simbolis dihadiri langsung Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan wakilnya, Sitti Rohmi Djalillah. Menurut  Zulkieflimansyah, bantuan itu sebagai tindak lanjut pertemuan dengan APKLI beberapa waktu lalu.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Petugas menyiapkan paket bantuan Jaring Pengaman Sosial Gotong Royong untuk pedagang kaki lima dan usaha kecil lain yang terdampak PPKM level 4 di Mataram, Jumat (6/8/2021). JPS Gotong Royong dikumpulkan secara gotong royong dari organisasi perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan sejumlah perusahaan swasta di NTB.

”Adanya PPKM, pedagang tidak ada yang beli. Apalagi dengan pembatasan jam operasional. Oleh karena itu, kami berikan bantuan hingga akhir PPKM,” kata Zulkieflimansyah yang berharap PPKM tidak diperpanjang lagi.

Ketua APKLI NTB Abdul Majid mengatakan, para PKL menyambut antusias bantuan tersebut. Meski demikian, jumlahnya masih jauh dari cukup. Apalagi, jumlah penerima untuk PKL baru 1.700 orang. Masih ada 7.000 PKL lain di Pulau Lombok yang belum terjangkau. Jumlah tersebut belum termasuk di Pulau Sumbawa.