Penyebaran Hoaks hingga Daerah Pedalaman Turut Hambat Vaksinasi di Papua
Penyebaran hoaks turut menghambat program vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua hingga daerah pedalaman. Dampaknya, cakupan vaksinasi Covid-19 di Papua masih rendah. Polisi berupaya mencari penyebar kabar palsu itu.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Informasi bohong atau hoaks tentang dampak negatif vaksinasi Covid-19 menyebar di daerah perkotaan hingga pedalaman Provinsi Papua. Hal itu dinilai ikut menghambat cakupan vaksinasi Covid-19 di wilayah Papua, yang kini baru mencapai sekitar 14 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Willy Mambieuw, saat dihubungi dari Jayapura, Kamis (5/8/2021), membenarkan informasi tersebut. Ia menilai informasi hoaks yang beredar di masyarakat Jayawijaya berperan memengaruhi rendahnya partisipasi warga mengikuti vaksinasi.
Ia memaparkan, cakupan vaksinasi di Kabupaten Jayawijaya masih rendah dari target 35.000 orang. Bahkan vaksinasi untuk anak berusia 12-17 tahun sama sekali belum terlaksana. ”Warga bukan asli Papua yang lebih dominan mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal ini disebabkan hoaks yang telah beredar hingga daerah perkampungan,” ungkap Willy.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Informatika Kabupaten Tolikara Derwes Jikwa. Banyak warga menolak mendapatkan vaksin, khususnya jenis Sinovac, karena terpapar informasi hoaks. Hingga kini, baru sekitar 2.000 warga yang menerima vaksin Covid-19. Padahal terdapat 5.980 dosis vaksin Sinovac di Tolikara.
”Mayoritas warga menganggap vaksin Sinovac tidak efektif untuk digunakan karena bukan buatan Pemerintah Indonesia. Entah dari mana mereka mendapatkan informasi ini,” kata Derwes.
Mayoritas warga menganggap vaksin Sinovac tidak efektif untuk digunakan karena bukan buatan Pemerintah Indonesia. (Derwes Jikwa)
Ketua Harian Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Welliam Manderi menyatakan, hoaks tentang dampak buruk vaksin Covid-19 berdampak besar terhadap pelaksanaan gebyar vaksinasi di Papua.
Untuk seluruh wilayah Papua, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama, hingga Kamis ini baru mencapai 14,41 persen untuk vaksinasi dosis pertama dan 7,43 persen untuk dosis kedua. Adapun total target wajib vaksinasi Covid-19 di Papua yakni 2.659.210 orang.
Ia menegaskan, Pemprov Papua meminta pihak kepolisian memproses hukum oknum-oknum yang sengaja ingin menghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah Papua. ”Kami berharap upaya tegas untuk mencegah penyebaran hoaks yang berdampak negatif pada vaksinasi Covid-19. Sebab, hoaks menjadi faktor utama yang menyebabkan cakupan vaksinasi di Papua masih rendah,” ucapnya.
Welliam juga mengimbau masyarakat Papua segera mengikuti vaksinasi Covid-19. Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting mencegah risiko berat paparan Covid-19, seperti sesak napas hingga saturasi oksigen di bawah angka normal.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, jajarannya akan menelusuri oknum-oknum yang terlibat di balik aksi penyebaran informasi hoaks untuk menghambat vaksinasi Covid-19.
”Tim Cyber Crime Polda Papua akan menyelidiki dan memanggil oknum-oknum yang terlibat dalam penyebaran hoaks dampak negatif vaksin Covid-19,” kata Ahmad.
Varian delta Covid-19 telah ditemukan di Papua sejak Juli lalu. Sejauh ini, terdapat 14 daerah di Papua berstatus zona merah Covid-19, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Asmat, Yalimo, Jayawijaya, Merauke, Mappi, Boven Digul, Lanny Jaya, Mimika, Nabire, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen.
Selama 1-30 Juli 2021, tercatat jumlah kasus harian tertinggi sepanjang pandemi Covid-19 di Papua adalah 11.026 kasus baru. Sepanjang periode itu, rata-rata tercatat 368 kasus baru Covid-19 per hari.
”Terjadi peningkatan kasus Covid-19 pada Juli 2021 hingga 513 persen apabila dibandingkan dengan bulan Juni. Pada periode yang sama, tercatat jumlah kasus kematian tertinggi sepanjang pandemi Covid-19 di Provinsi Papua, yaitu 371 kasus meninggal,” katanya.