Bukan Anggota Koperasi, 1.300 PKL Malioboro Tak Dapat Dana Hibah

Sekitar 1.300 pedagang kaki lima di Malioboro tidak ikut mendapat dana hibah dari Pemda DIY. Hal ini karena dana hibah itu hanya ditujukan untuk koperasi, sementara para pedagang tersebut tak bergabung ke koperasi.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Bendera putih yang dipasang oleh pedagang kaki lima (PKL) terlihat berkibar di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, Jumat (30/7/2021). Pengibaran bendera putih dilakukan sebagai tanda berkabung dan menyerah karena kondisi perekonomian para pedagang yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Sekitar 1.300 pedagang kaki lima di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, tidak ikut mendapat dana hibah dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasannya, dana itu hanya ditujukan untuk koperasi, sedangkan paguyuban yang menaungi ribuan PKL di Malioboro itu tak memiliki badan hukum koperasi.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo, mengatakan, di kawasan wisata Malioboro terdapat 11 paguyuban PKL dengan anggota mencapai 2.000 orang. Namun, dari 11 paguyuban PKL itu, hanya ada dua paguyuban yang memiliki badan hukum koperasi. Sementara itu, sembilan paguyuban lainnya tidak memiliki badan hukum koperasi.

Oleh karena itu, Sujarwo menyebut, hanya ada dua paguyuban PKL di Malioboro yang bisa mendapat dana hibah dari Pemda DIY. Sebab, Pemda DIY memutuskan dana hibah tersebut hanya diberikan untuk koperasi. ”Ada dua paguyuban yang berbadan hukum koperasi yang dapat,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (5/8/2021), di Yogyakarta.

Seperti diberitakan, Pemda DIY telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp 16,45 miliar kepada 115 koperasi yang anggotanya terkena dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dana hibah itu bisa dimanfaatkan oleh setiap koperasi untuk memberi pinjaman dengan bunga rendah kepada anggotanya.

Baca juga: Pemda DIY Beri Dana Hibah Rp 16,45 Miliar ke 115 Koperasi Terdampak PPKM

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X memberikan dana hibah secara simbolis kepada perwakilan pengurus koperasi, Rabu (4/8/2021), di di kompleks Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta. Pemda DIY memberikan dana hibah sebesar Rp 16,45 miliar kepada 115 koperasi yang anggotanya terkena dampak kebijakan PPKM.

Koperasi yang menerima dana hibah itu terdiri dari beberapa jenis. Ada koperasi yang beranggotakan PKL, pedagang pasar, dan pelaku wisata. Namun, ada juga koperasi yang beranggotakan karyawan perusahaan yang terdampak PPKM.

Sujarwo memaparkan, pihaknya mengapresiasi pemberian dana hibah oleh Pemda DIY kepada dua paguyuban PKL di Malioboro yang memiliki badan hukum koperasi. Sebab, pemberian dana hibah itu tentu akan sangat membantu para PKL yang menjadi anggota dua paguyuban tersebut. ”Tentu saja kami mengapresiasi hibah yang diberikan Pemda DIY karena sangat membantu,” tuturnya.

Baca juga: Terpuruk akibat Pandemi, Pedagang Kaki Lima Malioboro Kibarkan Bendera Putih

Namun, Sujarwo juga berharap, Pemda DIY bisa memberikan dana hibah kepada sembilan paguyuban PKL di Malioboro yang tak memiliki badan hukum koperasi. Hal ini karena para PKL yang tergabung dalam sembilan paguyuban itu juga sangat membutuhkan pinjaman modal untuk mempertahankan usahanya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Wisatawan berfoto di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (4/7/2021). Wisatawan masih terlihat berkunjung ke kawasan wisata itu di tengah penerapan PPKM darurat.

Apalagi, jumlah PKL yang tergabung dalam sembilan paguyuban tersebut cukup banyak. Berdasarkan data Paguyuban Kawasan Malioboro, total ada sekitar 1.300 PKL yang menjadi anggota sembilan paguyuban tersebut. Para PKL itu terdiri dari beberapa jenis, misalnya penjual kaus dan cendera mata, pedagang makanan lesehan, pedagang angkringan, dan pedagang asongan.

”Kami berharap ada terobosan atau formulasi khusus supaya pedagang kaki lima bisa mengakses bantuan ini tanpa harus melalui paguyuban yang berbadan hukum koperasi,” ujar Sujarwo.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DIY Mohlas Madani juga berharap Pemda DIY bisa memberikan bantuan kepada para PKL yang tidak bergabung ke koperasi. Hal ini karena para PKL itu telah mengalami kesulitan ekonomi setelah adanya kebijakan PPKM darurat dan PPKM level 4 yang diterapkan di DIY.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Polisi memerintahkan kendaraan berbalik arah dalam kegiatan pemeriksaan di perbatasan Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Tempel, Sleman, DIY, Rabu (14/7/2021). Pengendara yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19, surat keterangan hasil uji swab, dan surat jalan diwajibkan berbalik arah menuju tempat asal. Pemeriksaan di perbatasan provinsi diperketat seiring semakin meningkatnya penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, Mohlas berharap Pemda DIY bisa menyalurkan bantuan kepada para PKL melalui organisasi PKL yang sudah terdaftar. ”Selama pandemi ini, para PKL sangat terdampak karena modalnya sudah tidak ada. Padahal, untuk memulai usaha kan pasti butuh modal. Makanya, kami berharap bantuan itu tidak hanya melalui koperasi, tetapi melalui organisasi PKL yang sudah terdaftar,” katanya.

Bantuan lain

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY Srie Nurkyatsiwi menyatakan, dana hibah yang disalurkan Pemda DIY itu khusus ditujukan untuk koperasi. Dia menuturkan, pekerja dan pelaku usaha yang terdampak PPKM tetapi tak tergabung dalam koperasi bisa mengakses bantuan dengan skema lainnya.

Pekerja dan pelaku usaha yang terdampak PPKM tetapi tak tergabung dalam koperasi bisa mengakses bantuan dengan skema lainnya. (Srie Nurkyastiwi)

Nurkyatsiwi mencontohkan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY memiliki program pembinaan dan bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi tersebut. Agar bisa memperboleh pembinaan dan insentif, para pemilik UMKM itu bisa mendaftarkan diri secara daring melalui Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (SiBakul) Jogja.

UMKM yang mendaftarkan diri ke SiBakul Jogja bisa mendapat bantuan ongkos kirim untuk produk-produk mereka. Bantuan ongkos kirim itu diharapkan bisa meningkatkan penjualan produk-produk UMKM di DIY.

Baca juga: Industri Pariwisata DI Yogyakarta Klaim Rugi Rp 10 Triliun Selama Pandemi

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sebuah mobil pengangkut karangan bunga dukacita melintas di persimpangan Tugu, Yogyakarta, Rabu (14/7/2021). Barikade dipasang di persimpangan tersebut untuk mencegah kendaraan memasuki kawasan Malioboro. Penyekatan sejumlah ruas jalan serta pemeriksaan di perbatasan provinsi diperketat seiring semakin meningkatnya penyebaran Covid-19.

Selain itu, pemerintah pusat juga sudah menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada para pemilik usaha mikro. Nurkyatsiwi menyebut, tahun ini, ada sekitar 21.000 usaha mikro di DIY yang telah mendapat BPUM. Besaran bantuan itu adalah Rp 1,2 juta untuk setiap penerima.

Terkait dana hibah untuk koperasi, Nurkyatsiwi menyatakan, dana itu bisa digunakan untuk memberi pinjaman ke para anggota koperasi. Pinjaman dari dana hibah itu akan dikenakan bunga yang rendah, yakni 3 persen per tahun. Bunga yang rendah itu ditetapkan agar tidak memberatkan para anggota koperasi.

Kompas

Alokasi Dana Bansos Besar

Selain itu, jangka waktu peminjaman tersebut ditetapkan selama enam bulan. Jangka waktu yang relatif pendek itu ditetapkan agar dana hibah yang diterima oleh koperasi bisa terus bergulir sehingga dapat membantu lebih banyak anggota.

”Koperasi juga kami kasih guidance (panduan) agar ini tidak sekadar bantuan yang langsung habis, tetapi bisa menjadi tambahan modal di koperasi,” tutur Nurkyatsiwi.