Beras Bantuan Pemerintah untuk Warga Bangkalan Diganti

Hampir sebagian bantuan beras dari Kementerian Sosial untuk warga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kondisinya jelek. Beras pengganti sudah ada untuk segera disalurkan kepada penerima.

HUMAS PEMPROV JATIM

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada Rabu (4/8/2021) mengecek beras bantuan pemerintah pusat untuk warga di Kabupaten Bangkalan.

BANGKALAN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima pengganti beras bantuan dari pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.  Beras bantuan itu harus diganti dengan kualitas layak dikonsumsi karena kondisinya sangat jelek.

”Beras pengganti dari Kementerian Sosial sudah dibagikan kepada 1.500 dari 3.000 penerima di Kabupaten Bangkalan,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kamis (5/8/2021).

Beras bantuan 5 kilogram per penerima, menurut mantan Bupati Trenggalek ini, diketahui berkutu ketika dia melakukan pengecekan ke Bangkalan, Rabu (4/8/2021).

Bertempat di gudang penyimpanan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Emil melarang Bupati Bangkalan dan dinsos setempat mendistribusikan bantuan beras yang disalurkan melalui Kementerian Sosial tersebut.

HUMAS PEMPROV JATIM

Tumpukan beras sebanyak 1.500 kantong dengan berat masing-masing 5 kilogram kondisinya jelek. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada Rabu (4/8/2021) mengecek beras bantuan pemerintah pusat itu di Kabupaten Bangkalan.

Alasannya kondisi beras yang sudah dikemas dalam 1.500 kantong dengan berat masing-masing 5 kilogram itu berkutu dan bau apek. Untuk itu seluruh beras tersebut disimpan saja di gudang. ”Saya melihat sendiri kualitas beras tidak baik, maka saya informasikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan,” ujarnya.

Baca juga : Tambahan Bansos Beras di Jatim Telah Jangkau 1 Juta Keluarga

Sejalan dengan larangan tersebut, Emil juga menyatakan langsung meminta Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk mencari pengganti beras bantuan dari Kemensos. ”Sudah ada beras penggantinya jadi siap disalurkan kepada penerima,” kata Emil.

Temuan sama juga terjadi di Kabupaten Bojonegoro. ”Rekanan yang menyediakan beras bantuan dari pemerintah pusat, baik di Bojonegoro maupun Bangkalan, sama. Hanya yang di Bojonegoro  dari 15 ton beras, 6 ton di antaranya relatif bagus, dan 9 ton lagi tidak terlalu bagus, tetapi masih tergolong layak dikonsumsi,” katanya.

Sudah ada beras penggantinya jadi siap disalurkan kepada penerima. (Emil Elestianto Dardak)

Senada dengan Wagub Emil, Bupati Bangkalan Abdul Latif juga menyatakan tidak akan menyalurlan beras dengan kondisi jelek. ”Memang yang 1.500 kantong itu sama sekali belum ada yang didistribusikan,” katanya.

Di Kabupaten Bangkalan tercatat sebanyak 3.000 keluarga penerima manfaat (KPM) menunggu bantuan beras dari pemerintah pusat. Mereka ini warga terdampak PPKM, tetapi belum terdaftar sebagai penerima berbagai bentuk bantuan sosial, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Bantuan pembaca harian Kompas yang disalurkan oleh Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) kepada ribuan warga di Jawa Timur mulai Minggu (1/8/2021).

Donasi warga

Berbagai strategi dan kerja keras Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam menangani pandemi Covid-19 menuai apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Sebagai bentuk apresiasi tersebut, pengusaha berbondong-bondong menyalurkan bantuan ke Pemkot Surabaya.

Bantuan pada Kamis (5/8/2021) diserahkan oleh Direktur Utama PT Hartono Wira Tanik (HWT) Heru Budi Hartono berupa uang tunai senilai Rp 2 miliar. Setiba di lokasi, pengusaha perhiasan dan eksportir itu, yang juga membiayai 500 pelajar  dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam program Orang Tua Asuh, menyerahkan selembar cek dan menandatanganinya di depan Eri.

Baca juga : Di Surabaya, Berbagai Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19 Terus Mengalir

Untuk meringankan beban warga Surabaya yang terdampak selama pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot menyisihkan sedikit rezekinya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Seluruh kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya diajak berkontribusi untuk meringankan beban masyarakat dan merupakan wujud kepedulian dari ASN. Penggalangan dana oleh ASN itu telah dilakukan secara rutin setiap bulan.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, ASN merupakan salah satu jenis pekerjaan yang tidak terdampak langsung pandemi. Donasi yang terkumpul langsung digunakan oleh masing-masing PD untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, dan telur di toko kelontong binaan Pemkot Surabaya melalui aplikasi E-Peken.

Selanjutnya bantuan itu disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan melalui Surabaya Peduli Bencana. Melalui skema tersebut, Pemkot Surabaya juga berupaya menggerakkan roda perekonomian di Surabaya. ”Belanja wajib di toko kelontong karena mereka mengalami penurunan penjualan,” katanya.