Terkait Penanganan Covid-19, Isran Noor: Kaltim Kewalahan

”Salah satunya, dalam hal mempersiapkan fasilitas rumah sakit dan termasuk juga tanaga kesehatan. Jadi kewalahan Kalimantan Timur itu semuanya,” ujar Gubernur Kaltim Isran Noor.

KOMPAS/SUCIPTO

Petugas memasukkan cairan vaksin Covid-19 ke dalam jarum suntik di Gedung Dome Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (27/4/2021). Cakupan vaksin dosis 1 mencapai 29,2 persen dan dosis 2 mencapai 18,4 persen.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan bahwa provinsi yang ia pimpin masih kewalahan menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, saat kasus melonjak, penanganan terkendala sejumlah persoalan dari hulu hingga hilir. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu lebih ditingkatkan.

”Salah satunya, dalam hal mempersiapkan fasilitas rumah sakit dan termasuk juga tenaga kesehatan. Jadi kewalahan Kalimantan Timur itu semuanya,” ujar Isran di Balikpapan, Rabu (4/8/2021).

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito. Pertemuan terbatas yang juga disiarkan secara daring itu dihadiri oleh perwakilan Satgas Covid-19 dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim.

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Covid-19 Nasional, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 Kaltim 79,43 persen. Jumlah itu menempati urutan ketiga nasional. Saat kasus melonjak sejak Juli, sejumlah rumah sakit penuh dan puluhan pasien harus mengantre untuk masuk ruang perawatan intensif (ICU).

Baca juga : Puluhan Orang Terbang dari Balikpapan dengan Surat PCR Palsu

DOKUMENTASI SATGAS COVID-19 BALIKPAPAN/RACHMAD RAVAEL

Petugas memasukkan peti jenazah pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (16/2/2021).

Dalam kondisi demikian, Isran menerangkan, tenaga kesehatan di Kaltim juga sempat terkendala dalam mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. Sebelumnya, insentif itu dikucurkan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Namun, setelah dialihkan ke Kementerian Kesehatan, tidak ada insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Kaltim.

Akhirnya, kata Isran, sejak Agustus 2020 sampai April 2021, Pemprov Kaltim memberi insentif kepada para nakes dari biaya tak terduga APBD Kaltim. ”Kita menanggulangi lebih dari Rp 156 miliar dari APBD Provinsi Kaltim untuk menutup itu,” ucap Isran.

Kaltim boleh dikatakan sudah krisis oksigen dan obat-obatan juga.

Selain itu, Isran berharap kepastian kiriman vaksin dari pemerintah pusat. Sebab, meskipun program vaksinasi sudah dibantu oleh TNI, Polri, dan sejumlah lembaga negara, saat ini di beberapa kabupaten dan kota tidak bisa menyuntikkan vaksin dosis 1 kepada warga. Persoalannya, jatah vaksin yang tersisa hanya untuk suntikan dosis 2.

”Kaltim boleh dikatakan sudah krisis oksigen dan obat-obatan juga. Kemarin saya dapat janji dari Bapak Presiden secara langsung. Ada bantuan 100 unit oksigen konsentrator. Hari ini datang dan ada bantuan 300 koli obat-obatan khusus Covid-19,” kata Isran.

Baca juga : Jumlah Vaksin Masih Terbatas, Pelaksanaan Vaksinasi Perlu Diperbaiki

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK juga menyampaikan bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan tidak merata di Kaltim. Sejumlah kabupaten dan kota wilayahnya sangat luas, tetapi kekurangan dokter spesialis. Hal itu membuat penanganan pandemi terkendala di sejumlah daerah.

”Kita harus pelajari bersama. Tidak semua dokter spesialis ada di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB sekaligus Kepala Satgas Covid-19 Nasional Letjen TNI Ganip Warsito menjelaskan bahwa pemerintah sudah menetapkan bahwa penanganan pandemi harus dikuatkan dari hulu hingga hilir. Di hulu, katanya, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memperkuat masyarakat dalam menjalankan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan).

Ganip menjelaskan, untuk pemantauan perubahan perilaku masyarakat, pihaknya sudah bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan. Setiap hari, ia menerima laporan dari 7.385 personel di Kaltim yang melakukan pemantauan.

Berdasarkan laporan yang Ganip terima, Kaltim dinilai cukup disiplin dengan nilai rata-rata 90 persen masyarakat setidaknya menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Meski demikian, penerapan tes, pelacakan kontak erat, dan perawatan masih perlu ditingkatkan. Sebab, Kaltim masih tercatat dengan kasus yang tinggi.

KOMPAS/SUCIPTO

Tangkapan layar rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, Rabu (4/8/2021). Pertemuan yang juga disiarkan secara daring itu dihadiri oleh seluruh perwakilan 10 kabupaten dan kota di Kaltim.

Secara nasional, Ganip menjelaskan, penerapan 3T masih perlu ditingkatkan. Dari satu kasus terkonfirmasi positif, Indonesia saat ini baru bisa melacak lima kontak erat. Target pemerintah pusat, kata Ganip, setidaknya 15 orang kontak erat dites. Di Kalimantan Timur, baru Balikpapan yang tercatat paling tinggi melakukan tes, yakni 1.777 tes per hari.

”Masukan (dari Pemprov Kaltim) saya catat. Terkait alat kesehatan dan nakes yang sebarannya kurang memenuhi, nanti kita jadikan rekomendasi kepada kementerian teknis terkait. Untuk vaksinasi juga jadi permasalahan nasional yang memang akan segera diatasi presiden dan kementerian terkait. Insya Allah bulan ini akan kita geber lagi vaksinasi,” papar Ganip.

Baca juga : Belum Ada Jatah untuk Peserta Vaksin Baru di Balikpapan