Ridwan Kamil Usulkan Alokasi Distribusi Vaksin Diserahkan ke Provinsi
Tujuh bulan berjalan, pencapaian vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat masih 16,6 persen untuk dosis pertama dan 7,8 persen untuk dosis kedua. Kapasitas vaksinasi mesti ditingkatkan demi membentuk herd immunity di akhir 2021.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan pengalokasian vaksin Covid-19 ke kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Hal ini dibutuhkan agar proporsi distribusi vaksin ditentukan berdasarkan pertimbangan epidemiologi, seperti tingginya tingkat penularan dan kecepatan vaksinasi di daerah.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan, selama ini kuota vaksin untuk kabupaten/kota sudah ditentukan pemerintah pusat. Hal ini membuat pemprov tidak bisa mengalihkan vaksin ke wilayah yang dianggap lebih membutuhkan karena tingkat penularan virus dan kemampuan melaksanakan vaksinasi lebih tinggi.
”Jadi, kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau selama ini, ibaratnya jadi tukang pos. Menerima vaksin, kemudian menyalurkannya sesuai daftar alokasi (yang telah ditentukan pusat),” ujarnya di Kota Bandung, Rabu (4/8/2021).
Menurut Emil, alokasi vaksin dari Kementerian Kesehatan ke daerah belum sepenuhnya akurat. Ia mencontohkan, di lima daerah, vaksin yang dialokasikan untuk tujuh hari sudah habis dipakai dalam lima hari. Kelima daerah itu adalah Kota Sukabumi, Cimahi, Banjar, Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
”Sementara ada juga daerah yang (alokasi vaksin) belum habis dalam satu bulan. Kami minta supaya provinsi yang mengatur berdasarkan kecepatan (vaksinasi) dan analisa evaluasi kami,” ucapnya.
Emil mengusulkan agar pembagian distribusi vaksin kepada pihak ketiga juga diserahkan ke provinsi. Menurut dia, fasilitas kesehatan pemerintah hanya dapat memenuhi 60 persen dari target vaksinasi. Jadi, 40 persen sisanya memerlukan kolaborasi infrastruktur nonpemerintah.
Tujuh bulan berjalan, pencapaian vaksinasi Covid-19 di Jabar masih jauh dari target. Dari total 37,9 juta sasaran, baru 6,29 juta orang atau sekitar 16,6 persen yang menerima vaksin dosis pertama dan 2,98 juta orang atau 7,8 persen divaksin dosis kedua.
Kalau Desember harus beres, Jabar mesti dikasih 15,24 juta dosis vaksin per bulan. Pertanyaan besar, apakah ini bisa dipenuhi? (Ridwan Kamil)
Jabar telah menerima 11,43 juta dosis vaksin dari pemerintah pusat. Sejumlah 9,28 juta dosis atau sekitar 81 persen sudah digunakan. Jadi, stok vaksin saat ini sekitar 2,15 juta dosis.
Akan tetapi, stok tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi saat ini. Sebab, terdapat 3,31 juta orang yang telah disuntik vaksinasi pertama dan menunggu penyuntikan dosis kedua.
Dengan begitu, Jabar masih kekurangan lebih dari 1,16 juta dosis vaksin untuk menuntaskan vaksinasi kedua terhadap 3,31 juta orang tersebut. Kecukupan distribusi vaksin dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengejar target tersebut.
Butuh tambahan vaksin
Emil menuturkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi untuk mengejar target pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) di akhir 2021. Kapasitas penyuntikan vaksin yang pada Maret-April lalu rata-rata 50.000 dosis per hari, saat ini meningkat menjadi 140.000-an dosis per hari.
Akan tetapi, peningkatan itu belum cukup. Sebab, Jabar masih memerlukan total 76,21 juta dosis vaksin untuk mengejar target hingga 31 Desember 2021 yang menyisakan waktu lima bulan lagi.
”Kalau Desember harus beres, Jabar mesti dikasih 15,24 juta dosis vaksin per bulan. Pertanyaan besar, apakah ini bisa dipenuhi?” ujarnya.
Kamil mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah untuk mengejar target tersebut. Sejumlah faskes swasta yang belum melakukan vaksinasi akan dilibatkan. Kapasitas penyuntikan vaksin di puskesmas pun dioptimalkan.
”Untuk mencapai target, kapasitas vaksinasi harus ditingkatkan menjadi 400.000-an dosis per hari. Ini akan terus kami kejar,” ujarnya.
Vaksinasi juga akan dilakukan secara mobile dengan menjangkau warga di desa-desa. Oleh sebab itu, sejumlah mobil ambulans dan mobil milik kejaksaan akan dialihfungsikan membantu vaksinasi.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Asep Nana menyatakan siap mendukung Pemprov Jabar dalam meningkatkan kapasitas penyuntikan vaksin Covid-19. ”Kami sudah mendorong para kepala kejaksaan negeri berinovasi membuat mobil vaksinasi keliling dengan memodifikasi mobil tahanan dan mobil barang bukti,” ucapnya.
Asep menambahkan, pihaknya juga mengedepankan pendampingan terhadap aparat pemerintah untuk mempercepat penggunaan anggaran dalam menangani pandemi.