Selama PPKM darurat, balkondes di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, bertahan dengan sisa tabungan. Jika PPKM kembali diperpanjang, mereka kemungkinan menutup usaha wisata itu.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·4 menit baca
MAGELANG, KOMPAS — Sepinya aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat membuat balai ekonomi desa atau balkondes di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terpaksa hanya bertahan dengan uang sisa tabungan. Jika PPKM darurat kembali diperpanjang, balkondes tak lagi bisa beroperasi.
Joko Sulistyo, Supervisor Balkondes Wanurejo di Desa Wanurejo, mengatakan, Juli lalu, Balkondes Wanurejo masih bisa bertahan dengan memakai sisa pemasukan yang dikelola dan disimpan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wanurejo. Namun, saat ini tidak ada lagi dana yang tersisa untuk biaya operasional pada Agustus.
Oleh karena itu, jika PPKM darurat diperpanjang, balkondes sudah tidak lagi memiliki daya untuk kembali beroperasi. Joko pun berencana untuk memasang bendera putih sebagai tanda duka akan matinya sektor usaha di bidang pariwisata. ”Kami sudah menyerah. Jika PPKM darurat kembali diperpanjang, balkondes terpaksa ditutup dan karyawan terpaksa dirumahkan,” ujarnya, Minggu (1/8/2021).
Biaya operasional untuk Balkondes Wanurejo berkisar Rp 10 juta per bulan. Selain untuk menggaji 13 karyawan, uang tersebut juga digunakan untuk membayar listrik, air, dan jaringan internet.
Sama seperti 19 balkondes lainnya di Kecamatan Borobudur, Balkondes Wanurejo memiliki unit usaha homestay sebagai tempat menginap tamu serta restoran dan beberapa ruangan yang bisa menjadi tempat pertemuan dan makan.
Kami sudah menyerah. Jika PPKM darurat kembali diperpanjang, balkondes terpaksa ditutup dan karyawan terpaksa dirumahkan.
Di tengah aturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat dan kebijakan PPKM darurat yang ditetapkan mendadak, Balkondes Wanurejo pernah nekat menerima order venue pernikahan pada 3 dan 4 Juli 2021. Namun, hal serupa urung dilakukan lagi karena acara pernikahan pada 4 Juli 2021 dibubarkan polisi.
Hal serupa diungkapkan oleh Tri Kusmiyati, pegawai di Balkondes Duta Menoreh di Desa Tanjungsari, Kecamatan Borobudur. Saat diberlakukan PPKM mikro pada Juni lalu dan berlanjut dengan PPKM darurat pada bulan Juli, Balkondes Duta Menoreh sama sekali tidak menerima tamu, baik yang datang menginap maupun yang datang untuk sekadar makan di restoran. Selama masa sepi kunjungan tersebut, pengoperasian balkondes tetap dijalankan dengan memakai uang sisa pemasukan yang hanya berkisar Rp 3,5 juta.
Tri mengatakan, pihaknya juga tetap berupaya mendapatkan pemasukan dengan membuka jasa hiburan karaoke sejak Juni lalu dengan tarif Rp 25.000 per jam. Dari layanan karaoke itu diperoleh pemasukan Rp 100.000-Rp 150.000, yang didapatkan setiap tiga hari sekali.
Kendati demikian, sektor usaha baru tersebut dipastikan tidak akan cukup untuk mendukung kegiatan operasional untuk bulan Agustus dan seterusnya. Oleh karena itu, jika PPKM darurat kembali diperpanjang, Balkondes Duta Menoreh akan ditutup.
Lina, pegawai di Balkondes Tuksongo di Desa Borobudur, juga mengatakan kondisi serupa. Kendatipun saat ini masih bisa beroperasi, kelangsungan aktivitas pada bulan Agustus sulit diprediksi karena pesanan untuk acara pernikahan pada Agustus sudah dibatalkan oleh pelanggan.
Hal ini terjadi karena masyarakat pun masih ragu akan kebebasan beraktivitas pada bulan Agustus. Enam pesanan tempat untuk pernikahan pada Juli lalu juga ditunda.
Pembangunan balkondes dilakukan secara bertahap oleh Kementerian BUMN sejak tahun 2016. Pada tahap awal pendanaan, setiap balkondes didukung oleh satu BUMN, yang berbeda satu dengan lain. Namun, setelah itu, mereka harus beroperasi dengan mengandalkan kekuatan pemasukan sendiri.
Bantuan sosial
Sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak PPKM darurat, para pelaku wisata termasuk karyawan di balkondes juga beberapa kali mendapat bantuan. Sabtu (31/7/2021), bantuan sosial, antara lain, dikucurkan oleh para lulusan Akademi Militer tahun 1991. Di dua balkondes, yaitu Balkondes Wanurejo dan Borobudur, alumni ini menyumbangkan 600 paket bahan pokok bagi para pelaku wisata.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Slamet Achmad Husein mengatakan, selain bantuan sosial dari berbagai pihak, di desanya masing-masing, para pelaku wisata tersebut juga dipastikan mendapatkan bantuan dari berbagai program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan ataupun bantuan pangan nontunai.
Dengan bantuan tersebut, diharapkan para pelaku wisata tetap bertahan sembari tetap bersiap untuk menerjuni sektor wisata saat destinasi wisata kembali dibuka.
Ketua Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur Kirno Prasojo mengatakan, para pelaku wisata sudah jemu dengan program bantuan pangan karena bantuan itu hanya untuk kebutuhan sesaat. Ke depan, mereka lebih berharap adanya kebijakan yang lebih memperhatikan kelangsungan aktivitas pariwisata sehingga ekonomi masyarakat bisa kembali bergeliat.