Puluhan Ribu Pekerja di NTB Terima Subsidi Upah

Sekitar 32.000 pekerja di Mataram, NTB, akan menerima bantuan subsidi upah dari pemerintah. Mataram turut menerima bantuan tersebut karena sedang melaksanakan PPKM level 4.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Seorang warga terlihat memberikan bantuan kepada warga lain di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/7/2021). Di tengah merebaknya pandemi Covid-19, kesadaran untuk saling membantu dan menguatkan menjadi sangat penting. Apalagi, hingga saat ini pandemi belum bisa dikendalikan dan berdampak pada berbagai sektor.

MATARAM, KOMPAS — Lebih kurang 32.000 pekerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, bakal menerima subsidi upah terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Hal itu dengan harapan bisa meringankan beban pekerja saat pandemi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi, Sabtu (31/7/2021), mengatakan, secara nasional tercatat ada 8,35 juta pekerja yang akan menerima bantuan tunai tahun ini. Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek) sedang memvalidasi pekerja potensial yang akan mendapat bantuan tersebut.

Gede mengatakan, pekerja yang akan mendapat bantuan hanya yang sudah didaftarkan perusahaannya sebagai peserta BP Jamsostek hingga per akhir Juni 2021. ”Pekerja yang sudah terverifikasi masing-masing akan menerima dana transfer sebesar Rp 1 juta yang dibayarkan pemerintah sekaligus untuk dua bulan. Transfer akan dilakukan pada 1 Agustus 2021 ke rekening mereka,” kata Gede.

Baca juga: Subsidi Upah Pekerja Perlu Pemerataan

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Para pehobi lari di Lombok yang tergabung dalam komunitas Runjani menggelar kampanye di sejumlah titik di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/7/2021) pagi. Kampanye itu untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi dan bersama-sama berdoa agar Indonesia segera pulih dari pandemi Covid-19. Khusus di NTB, penularan Covid-19 belum bisa dikendalikan dengan kasus aktif per Sabtu ini mencapai 2.586 orang.

Gede menambahkan, bantuan yang disalurkan lewat rekening bank-bank yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara, seperti BRI, BNI, dan Mandiri. ”Berdasarkan keputusan pemerintah, bantuan hanya diberikan kepada pekerja di perusahaan yang beroperasi di daerah-daerah dengan tingkat penularan Covid-19 pada status penerapan PPKM level 4,” kata Gede.

Oleh karena itu, menurut Gede, di NTB, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, hanya Mataram yang melaksanakan PPKM level 4 sehingga hanya pekerja pada perusahaan di Mataram yang mendapatkan bantuan.

”Walaupun pekerja berasal dari luar Mataram, selama perusahaannya ada di Mataram juga tetap mendapat bantuan ini,” kata Gede.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Pengelola Acibara Coffee di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Rembiga, Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan layanan tanpa turun atau lantatur (drive thru), Senin (12/7/2021). Layanan tersebut sebagai salah satu penyesuaian dari pelaku usaha terhadap pelaksanaan PPKM darurat yang berlangsung pada 12-20 Juli 2021 di kota tersebut. PPKM darurat dilaksanakan guna memutus rantai penularan Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan.

Kepala BP Jamsostek NTB Adventus Edison Souhuwat menambahkan, berdasarkan ketentuan terbaru, tahun 2021 subsidi upah diberikan kepada 28 provinsi dengan 167 kabupaten atau kota dengan PPKM Level 3 dan 4. Di Mataram ada 167 badan usaha dan 32.000 pekerja sedang diverifikasi. Tahun lalu di NTB ada 55.000 pekerja yang mendapat subsidi upah.

Adventus menambahkan, dari 32.000 pekerja yang sedang diverifikasi, bisa jadi jumlahnya bertambah atau berkurang. Apalagi, tidak seluruh sektor yang mendapatkan bantuan.

Baca juga: Cakupan Penerima Subsidi Upah Diperluas

Menurut Adventus, pekerja di sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup perusahaan di sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan, perikanan, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak mendapatkan bantuan. Alasannya, pemerintah sudah memberikan insentif dari program lain.

Selain itu, pekerja yang tidak mendapatkan bantuan adalah dari sektor pertambangan, pekerja sektor jasa keuangan dan investasi, dan pekerja sektor energi dan telekomunikasi.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Para petani menyiangi sawah mereka di Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/7/2021). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, luas panen padi di NTB pada 2020 diperkirakan 272.190 hektar atau turun 9.470 hektar atau 3,36 persen dibandingkan 2019 yang mencapai 281.670 hektar.

”Selain lima sektor ini tetap diberikan. Pasti perusahaannya ada di daerah yang masuk kategori level 4 penyebaran Covid-19. Di luar Kota Mataram, mohon dimaklumi kalau tidak dapat bantuan subsidi upah karena ketentuannya sudah diatur negara,” kata Adventus.

Gede berharap, perusahaan yang ada di NTB mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya untuk melindungi risiko sosial, kecelakaan kerja, dan kematian, tetapi juga dalam kondisi seperti merebaknya pandemi Covid-19.

”Manfaat menjadi peserta, selain ditanggung risiko kecelakaan dan kematian, juga mendapat bantuan seperti ini (subsidi upah). Kita harapkan seluruh perusahaan daftarkan seluruh pekerjanya,” kata Gede.

Baca juga: Subsidi Upah Berpotensi Salah Sasaran