Mobilitas di Jawa Timur Meningkat di Tengah Kasus Covid-19 yang Masih Tinggi

Pelonggaran PPKM mendorong peningkatan mobilitas di Jawa Timur. Hal ini rentan meningkatkan risiko penularan Covid-19.

KOMPAS/AGNE SWETTA PANDIA

Warga Kota Surabaya menikmati suasana lalu lintas tidak ramai selama PPKM darurat berlangsung pada Minggu (25/7/2021) dengan bersepeda di Jalan Ir Soekarno (MERR) di wilayah Gunung Anyar berbatasan dengan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

SURABAYA, KOMPAS — Pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Timur mulai meningkatkan mobilitas masyarakat. Padahal, angka kasus Covid-19 baru tercatat masih tinggi.

Peningkatan mobilitas seiring pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3-4 bakal berlangsung sampai Senin (2/8/2021). Sebelumnya, PPKM darurat berlangsung 3-20 Juli 2021 dan diperpanjang menjadi PPKM level 3-4 sampai Senin (25/7).

Kurun 3-25 Juli, aparatur masih ketat dalam pengendalian mobilitas. Misalnya, melarang usaha makanan minum melayani konsumen menikmati hidangan di tempat atau hanya dibawa pergi.

Baca juga : Pandemi di Jatim Belum Melandai

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Bekas Kelurahan Mulyorejo di Surabaya, Jawa Timur, yang dijadikan Rumah Sehat untuk isolasi warga setempat yang terpapar Covid-19 tanpa gejala atau ringan. Dengan isolasi di Rumah Sehat, warga menekan potensi penularan ke anggota keluarga atau orang lain di lingkungan.

Mayoritas gerbang tol juga ditutup bagi pelintas umum yang tidak memiliki kepentingan darurat. Sejumlah ruas jalan ditutup dan relatif steril dari lalu lalang kendaraan.

Akan tetapi, perpanjangan PPKM kini diiringi pelonggaran kebijakan. Makan di tempat dibolehkan dengan syarat maksimal 20 menit. Mobilitas meningkat, antara lain karena jalan-jalan dan gerbang tol yang sebelumnya ditutup akhirnya dibuka.

”Jika mobilitas tidak ditekan, akan sulit mengharapkan penurunan situasi. Justru di masa PPKM ini pelacakan kasus-kasus harus lebih gencar,” kata epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, Kamis (29/7).

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Petugas memeriksa kendaraan bernomor polisi luar kota yang masuk Surabaya pada masa PPKM darurat, Minggu (4/7/2021)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Gatot Repli Handoko mengatakan, pihaknya belum dapat menghitung seberapa besar peningkatan mobilitas pada pekan terakhir PPKM. ”Karena ada pelonggaran, mobilitas jelas meningkat, itu terlihat, tetapi memang belum dapat diukur,” katanya.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajat, saat PPKM darurat, ada penurunan mobilitas di Surabaya sampai 60 persen. Jalan-jalan di Surabaya relatif lenggang karena penutupan. Selain itu, sebagian masyarakat masih menjalani pola kerja dari rumah.

”PPKM cukup efektif menurunkan mobilitas, tetapi saat pelonggaran, mobilitas meningkat lagi,” kata Irvan.

Mengutip laman resmi http://www.infocovid19.jatimprov.go.id/, Kamis ini ada penambahan 5.499 kasus sejak kemarin. Kesembuhan harian 3.976 orang, adapun kematiannya 366 orang. Kasus aktif atau jumlah pasien perlu ditangani 55.328 orang.

Di tengah pelonggaran, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi mengharapkan mal dan pusat belanja dapat segera dibuka. Ada usul pengunjung pusat belanja menunjukkan kartu vaksin, APPBI Jatim tidak menyetujui. Syarat pengunjung memperlihatkan kartu vaksin akan menonjolkan rasa diskriminatif terhadap masyarakat.

”Lebih baik boleh beroperasi, tetapi dalam pembatasan, misalnya, jumlah pengunjung hanya separuhnya. Sejauh ini, pusat belanja selalu menetapkan protokol kesehatan,” kata Sutandi.

Baca juga : Di Jawa Timur, Gedung Isolasi Pasien Terus Ditambah