Sekitar 800.000 Keluarga di Sumsel Terdampak PPKM

Sekitar 800.000 keluarga di Sumatera Selatan terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Karena itu, Pemprov Sumsel menyalurkan bantuan berupa 1.000 ton beras bagi mereka yang membutuhkan.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan berupa beras 10 kilogram secara simbolis kepada perwakilan masyarakat di Palembang, Minggu (25/7/2021). Sekitar 800.000 keluarga di Sumsel terdampak PPKM.

PALEMBANG, KOMPAS — Sekitar 800.000 keluarga di Sumatera Selatan terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel menyalurkan bantuan berupa 1.000 ton beras bagi mereka yang membutuhkan. Program ini menjadi stimulan bagi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Mirwansyah, Minggu (25/7/2021), mengatakan, sebagai persiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sumsel, pemprov memberikan sekitar 1.000 ton beras medium kepada warga yang terdampak. Mereka antara lain pengemudi ojek daring, karyawan hotel yang dirumahkan, atau mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran dari bantuan ini adalah mereka yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan bantuan sosial lainnya. ”Harapannya pembagian bantuan bisa dilakukan secara lebih merata,” ucapnya.

Selain itu, ujar Mirwansyah, program pembagian beras ini diharapkan menjadi stimulan bagi pemerintah di 17 kabupaten kota di Sumsel untuk melakukan hal serupa. ”Jika memang mereka membutuhkan tambahan pasokan beras, kami akan memenuhinya. Tentu dengan pendataan yang benar,” ujarnya.

Agar penyaluran beras tersebut tidak salah sasaran, lanjut Mirwansyah, pihaknya juga telah membentuk satgas pengawasan penyaluran bantuan sosial yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga aparat TNI/Polri. ”Kami berharap masyarakat sekitar juga ikut mengawasi agar mereka yang menerima adalah benar-benar yang membutuhkan,” ucap Mirwansyah.

Baca Juga: Empat Daerah di Sumsel Terapkan PPKM Level 4 Selama Dua Pekan

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan keterangan pers terkait penyaluran bantuan berupa beras 1.000 ton, Minggu (25/7/2021). Sekitar 800.000 keluarga di Sumsel terdampak PPKM.

Peran daerah

Secara keseluruhan, lanjut Mirwansyah, diperkirakan ada sekitar 800.000 keluarga di Sumsel yang terdampak PPKM. Dari jumlah itu, sekitar 430.000 keluarga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan bantuan dari Pemprov Sumsel bisa menjangkau sekitar 100.000 keluarga. Sisanya diharapkan ada peran dari pemerintah kota/kabupaten. Bantuan ini akan terus berlanjut sampai masa PPKM selesai.

Kami berharap masyarakat sekitar juga ikut mengawasi agar mereka yang menerima adalah benar-benar yang membutuhkan.

Pimpinan Bulog Wilayah Divisi Wilayah Sumsel dang Bangka Belitung Ali Ahmad Najih Amsari mengatakan, sebanyak 4.308 ton beras kualitas medium hasil panen April-Juli 2021 telah disalurkan kepada 430.808 keluarga penerima manfaat (KPM) di Sumsel. Ini merupakan program bantuan pemerintah pusat yang menyasar sekitar 20 juta KPM di seluruh Indonesia.

Mereka yang menerima bantuan adalah yang masuk dalam daftar PKH dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Penyaluran bantuan ini telah dimulai  pada Minggu (18/7/2021) dan diharapkan selesai dalam satu bulan ke depan. Proses pengiriman dilakukan dengan melibatkan pendamping PKH dan pemerintah daerah agar penyaluran tidak salah sasaran.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakatnya. Dipilihnya beras sebagai komoditas yang disalurkan karena, selain dapat membantu mereka yang terdampak pandemi, petani yang memproduksi beras pun ikut terbantu. ”Petani yang biasanya kesulitan memasarkan beras kini terserap untuk membantu sesamanya yang terdampak PPKM,” katanya.

Baca Juga: Lima Petugas di Sumsel Diduga Lakukan Pungli di Titik Penyekatan

Herman menegaskan, bantuan ini tidak hanya untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang terdampak PPKM level 4, melainkan daerah lain juga. ”Untuk memenuhi kebutuhan warga di masa pandemi, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumsel no limit (tidak terbatas),” katanya menegaskan.

Dia berharap pemerintah kabupaten/kota di Sumsel bisa mengisi kekosongan dengan membantu mereka yang tidak terjangkau.

Di Sumsel, ada empat daerah yang menerapkan PPKM level 4, yakni Palembang, Musi Banyuasin, Lubuklinggau, dan Musi Rawas. Pelaksanaan PPKM level 4 di empat daerah itu akan berlangsung dari 26 Juli sampai 8 Agustus 2021.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Polisi berjaga di ruas Jalan POM IX Palembang sebagai bentuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro ketat di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/7/2021). Kebijakan ini telah digelar sampai 20 Juli 2021 guna menekan penularan Covid-19 di Palembang yang merupakan zona merah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Hari Widodo mengatakan, bantuan sosial sangat diperlukan oleh masyarakat yang terdampak pandemi. Tujuannya tidak lain untuk menjaga daya beli masyarakat. Penerapan PPKM tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. ”Kemungkinan di masa PPKM akan ada perlambatan ekonomi, tetapi harapannya tidak terlalu dalam,” ujar Hari.