Dinilai Efektif Turunkan Kasus, Pengetatan PPKM di Sumsel Diperpanjang

PPKM mikro ketat di Sumsel akan diperpanjang sampai lima hari ke depan. Kegiatan ini dinilai efektif menurunkan kasus penularan Covid-19 di Sumsel.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Peserta anak vaksinasi Covid-19 sedang menunggu antrean di RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (10/7/2021).

PALEMBANG, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro ketat di dua daerah di Sumatera Selatan akan diperpanjang lima hari. Kebijakan ini dinilai efektif menurunkan kasus penularan Covid-19 di Sumsel. Dengan perpanjangan ini, status Sumsel diharapkan turun menjadi di bawah level tiga.

Gubernur Sumsel Herman Deru, di Palembang, Rabu (21/7/2021), mengatakan, perpanjangan PPKM mikro di Sumsel mengikuti keputusan pusat. ”Karena Presiden sudah menetapkan untuk perpanjangan, PPKM di beberapa daerah di Sumsel juga diperpanjang,” ujar Herman.

Sebenarnya, lanjut Herman, Sumsel tidak masuk dalam daerah yang menjalani PPKM darurat. Namun, sebagai bentuk pencegahan, pengetatan PPKM mikro akan terus dilanjutkan sampai Minggu (25/7/2021). Dua daerah yang menjalankan PPKM mikro di Sumsel adalah Palembang dan Lubuklinggau.

Menurut Herman, PPKM mikro memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat, setidaknya untuk menggunakan masker. Jumlah kasus penularan pun menurun cukup signifikan.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Polisi berjaga ketika vaksin Covid-19 dari PT Bio Farma tiba di Palembang, Sumsel, Rabu (24/2/2021).

Berdasarkan situs Sumsel Tanggap Covid-19, kasus positif Covid-19 pada Selasa (20/7) mencapai 596 kasus. Ini menurun dibanding satu minggu sebelumnya dengan rata-rata 700-900 kasus per hari. ”Saya berharap dengan perpanjangan nanti, jumlah kasus penularan bisa menurun lagi,” ujar Herman.

Dia menargetkan, pada lima hari ke depan, level PPKM di Sumsel dapat diturunkan dari yang semula level empat menjadi di bawah level tiga. Jika sudah mencapai level itu, dimungkinkan dilakukan relaksasi yang berarti kegiatan perekonomian dapat berjalan lagi.

Baca juga : Tujuh Kabupaten Kota di Sumsel Gelar PPKM Mikro

Terkait evaluasi, Herman menyebutkan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang menjalankan PPKM agar kebijakan yang dikeluarkan tetap linier. ”Kita harus tetap pada satu narasi yang sama,” ujarnya.

Kepala Polda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri mengatakan, dirinya akan terus mengikuti peraturan dari pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM. Untuk melancarkan program ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi  kepada masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Di sisi lain, di masa PPKM ini, pihaknya juga terus memantau ketersediaan obat dan oksigen di pasaran. Jangan sampai ada kelangkaan atau bahkan penimbunan. ”Kami akan terus memantau harga obat tidak melonjak di atas harga eceran tertinggi,” ujar Eko.

Menurut dia, memang ada beberapa jenis obat yang sulit didapat, tetapi itu bukan karena penimbunan melainkan pasokan dari pusat yang memang terbatas. Sementara untuk oksigen, ungkap Eko, semua masih terkendali. Sebanyak 30 ton oksigen disalurkan ke setiap rumah sakit yang ada di Palembang guna menekan risiko kelangkaan.

Pasokan terbatas

Adapun yang masih menjadi masalah adalah stok vaksin di Sumsel yang terbatas, yakni tinggal 100.000 dosis. ”Dalam beberapa hari ke depan, vaksin di Sumsel diperkirakan habis,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy.

Baca juga : Dinilai Lalai Terapkan PPKM Mikro, Mendagri Tegur Keras Sumsel

Jumlah vaksin yang diterima per bulan mencapai 30.000 vial, padahal kebutuhan di Sumsel mencapai 150.000 vial. ”Gubernur Sumsel sudah menyurati Kemenkes terkait kekurangan ini. Diharapkan jumlah vaksin bisa ditambah,” ucapnya.

Sampai saat ini, jumlah vaksin yang sudah diterima oleh Sumsel 1,6 juta dosis, sementara yang sudah diserap mencapai 1,5 juta dosis. Dengan diintensifkannya vaksinasi, Sumsel diharapkan dapat mencapai kekebalan kelompok pada awal 2022.