1.671 Kasus Baru di NTB dalam Sepekan, Protokol Kesehatan Masih Longgar
NTB mengalami lonjakan kasus positif harian dalam tujuh hari terakhir. Ironisnya, dalam kondisi itu, penerapan protokol kesehatan di daerah tersebut masih longgar.
Oleh
ISMAIL ZAKARIA
·4 menit baca
MATARAM, KOMPAS — Penularan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat belum terkendali. Bahkan, kasus harian melonjak signifikan. Dalam sepekan, pasien positif baru mencapai 1.671 orang. Situasi ini ironis dengan penerapan protokol kesehatan di antara warga yang masih longgar.
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 NTB, kasus baru Covid-19 di NTB mulai melonjak sejak 11 Juli 2021 saat pasien baru mencapai 194 orang. Sejak itu, kasus harian di NTB tidak pernah berada di bawah 100 kasus. Bahkan, pada Kamis (15/7/2021), pasien baru memecahkan rekor, yakni 320 orang per hari. Ini adalah yang tertinggi sejak kasus pertama Covid-19 di NTB pada Maret 2020.
Hingga Sabtu (17/7/2021), Kota Mataram masih menjadi daerah dengan kasus aktif tertinggi, yakni 524 pasien. Kemudian, disusul Lombok Barat dengan 300 kasus aktif dan Kabupaten Bima 190 kasus aktif.
Di daerah lain, kasus aktif juga masih tinggi. Seperti di Sumbawa yakni 177 kasus, Dompu 142 kasus, Sumbawa Barat 99 kasus, Kota Bima 85 kasus, Lombok Tengah 76 kasus, Lombok Timur 55 kasus, dan Lombok Utara 22 kasus.
Selain itu, meski pintu-pintu masuk telah diperketat, sumbangan pasien positif dari warga luar provinsi yang dirawat di NTB juga tinggi, yakni 162 orang. Tingginya kasus harian berkontribusi pada lonjakan total kasus aktif Covid-19 di NTB. Jika pada 1 Juli kasus aktif 608 orang, saat ini mencapai 1.833 kasus atau meningkat lebih dari 200 persen.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan NTB Romy Hidayat saat dihubungi pada Minggu siang mengatakan, peningkatan kasus salah satunya terjadi karena melemahnya praktek protokol kesehatan di masyarakat. ”Jadi, penularannya sangat tinggi,” kata Romy.
Selain itu, menurut Romy, secara jumlah, peningkatan juga terjadi karena pemeriksaan riwayat kontak pasien positif meningkat. Berdasarkan pantauan Kompas, penerapan protokol kesehatan di NTB terpantau longgar. Termasuk di Kota Mataram yang saat ini masih menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
PPKM darurat di Mataram terpantau berjalan, misalnya penyekatan di pintu-pintu masuk kota. Menurut Kepala Kepolisian Daerah NTB Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal, PPKM darurat berjalan sesuai harapan. Tidak sedikit warga dari luar kota Mataram diminta putar balik karena belum memiliki kartu vaksin.
Hanya saja, penyekatan juga terpantau tidak optimal, apalagi tidak berlangsung sepanjang waktu. Ada waktu saat pintu masuk tak dijaga sehingga memungkinkan warga dari luar kota yang belum divaksinasi bebas masuk ke Kota Mataram.
PPKM darurat juga terlihat terlaksana pada pembatasan kegiatan di sektor non-esensial. Banyak toko dan pusat perbelanjaan yang tutup. Jika tetap buka, tidak ada layanan makan di tempat untuk restoran di pusat-pusat perbelanjaan.
Namun, hal itu hanya terpantau di pusat perkotaan. Sementara di permukiman warga, protokol kesehatan sangat longgar. Mobilitas warga terpantau padat. Mereka bahkan masih berkumpul dalam jumlah banyak tanpa masker atau menjaga jarak. Hal ini juga terjadi di luar Mataram yang menjalankan PPKM mikro.
Sebelumnya, sesuai edaran Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, fasilitas umum, baik itu area publik, taman umum, maupun tempat wisata umum, ditutup sementara. Adapun tempat hiburan, seperti bioskop dan tempat karaoke, juga ditutup.
Mohan juga menegaskan operasional warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jalanan di lokasi tersendiri ataupun pusat perbelanjaan hanya menerima layanan pesan antar dan tidak boleh makan di tempat.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Swandiasa mengatakan, peningkatan kasus di Kota Mataram bukan berarti kegagalan PPKM darurat. Ia mengklaim hal ini bagian hasil penelusuran riwayat kontak (tracing dan testing) yang mereka lakukan.
Meski demikian, Nyoman tidak menafikan bahwa di permukiman masih ada kelonggaran penerapan protokol kesehatan meski dalam PPKM darurat. Oleh karena itu, dia sangat berharap masyarakat ikut bekerja sama memutus rantai penularan Covid-19.
”Pandemi bukan persoalan pemerintah semata, tetapi juga masyarakat dengan ikut bergotong royong melaksanakan berbagai program, baik PPKM mikro, PPKM darurat, dan pencegahan Covid-19 berbasis lingkungan yang telah lama dijalankan di Kota Mataram,” kata Nyoman.