Bantuan Sosial bagi Warga Surabaya Terdampak Pandemi Berupa Paket Bahan Pokok
Pandemi Covid-19 turut memukul kalangan masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Kalangan masyarakat ini perlu dibantu agar penghidupan tidak terpuruk.
Oleh
AMBROSIUS HARTO/AGNES SWETTA PANDIA
·3 menit baca
Kompas/Bahana Patria Gupta
Petugas menyiapkan sejumlah kebutuhan yang akan diberikan kepada warga di Kelurahan Paneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Selasa (18/8/2020). Bantuan kebutuhan pokok nontunai dari Kementerian Sosial dan Provinsi Jawa Timur yang diberikan satu bulan sekali terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Untuk satu keluarga diberikan 15 kilogram beras, 10 butir telur, seperempat kilogram kacang hijau, dan 2 buah apel.
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan sosial kepada 2.130 warga berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan dan tidak tercatat sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi terpukul pandemi Covid-19.
Penerima bantuan meliputi pengasong makanan-minuman yang dalam masa pandemi Covid-19, terutama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021, terdampak. Selama PPKM mereka kehilangan potensi penghidupan karena adanya pembatasan jam operasional berjualan maksimal sampai pukul 20.00 WIB.
Bantuan yang diberikan, menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Surabaya Agus Rosyid di Surabaya, Jumat (16/7/2021), yakni 5 kilogram beras, gula pasir, minyak goreng, telur, dan mi instan. Paket bantuan yang dibagikan kepada warga Surabaya yang paling berdampak selama pandemi Covid-19, terutama sejak PPKM darurat, karena tempat usaha harus tutup, nilainya Rp 120.000.
Dana untuk menyediakan paket bantuan tersebut, menurut Agus Rosyid, berasal dari seluruh sumbangan yang diterima secara resmi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sumbangan itu juga bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang beroperasi di Surabaya, termasuk lembaga dan juga organisasi.
Penerima bansos yang dibagikan Pemkot Surabaya, benar-benar murni warga yang terdampak selama PPKM darurat berlangsung. Kelompok ini tidak masuk dalam daftar penerima bantuan resmi dari pemerintah pusat dan provinsi.
”Bantuan yang diberikan sama sekali tidak memakai anggaran Pemkot Surabaya dan warga yang berhak menerima didaftarkan oleh ketua rukun tetangga (RT),” ujarnya.
HUMAS PEMKOT SURABAYA
Menteri Sosial Tri Rimaharini sedang menata makanan yang hendak dibagikan kepada tenaga kesehatan di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo pada Senin (5/7/2021).
Edukasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Eddy Christijanto mengatakan, sambil mengedukasi warga, personel Satpol PP juga memberikan bantuan, terutama kepada pengasong makanan minuman. Mereka berjualan di Jalan Undaan, Kedungdoro, Pandegiling, Manyar, dan Dharmahusada. Sebagian adalah warga Surabaya dan sisanya luar ibu kota Jatim tersebut bahkan dari luar provinsi.
Bantuan yang diberikan sama sekali tidak memakai anggaran pemkot dan penerima didaftarkan oleh ketua rukun tetangga. (Agus Rosyid)
”Pemberian bantuan sosial sekaligus sosialisasi peraturan dan protokol kesehatan PPKM darurat,” kata Eddy. Sebabnya, PPKM darurat yang sudah berlangsung dua pekan, masih ditemukan banyak pelanggaran termasuk dari kalangan penjual makanan minuman. Sosialisasi dibarengi dengan pemberian bantuan dengan harapan dapat diterima dan para penjual bersedia patuh.
Secara terpisah, menurut Kepala Dinas Sosial Jatim Alwi, di provinsi ini ada 3,8 juta jiwa penerima bantuan pangan nontunai. Selain itu, 1,7 juta jiwa penerima bantuan sosial melalui program keluarga harapan. Juga ada penerima bantuan sosial tunai, tetapi data dan penyalurannya langsung oleh PT Pos Indonesia.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, BPNT, BST, dan PKH berasal dari Kementerian Sosial. Di Jatim, pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan sosial berupa program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bantuan itu disalurkan melalui program PKH-Plus, pemberdayaan usaha perempuan, program tunjangan kehormatan takmir masjid dan penghafal Al Quran. Sasarannya lebih dari 100.000 penerima yang tidak mendapat bantuan dari pusat dan kabupaten/kota.
