Pemerintah Kota Surabaya terus mengupayakan pelayanan tercepat dalam penanganan Covid-19 menggunakan anggaran khusus pandemi. Sampai Juni, penyerapannya masih 22 persen dari Rp 379 miliar.
Oleh
AMBROSIUS HARTO/AGNES SWETTA PANDIA
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Dana Rp 379 miliar dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur, tahun ini. Hingga Juni, anggaran khusus Covid-19 sudah terserap sebanyak Rp 80,4 miliar atau 22 persen.
Dana tersebut banyak terserap untuk melengkapi peralatan pendukung di Rumah Sakit Lapangan Tembak, membeli berbagai barang untuk penanganan Covid-19, termasuk menyelesaikan pembuatan peti mati di belakang Balai Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga menyiapkan tempat isolasi di setiap kelurahan.
Anggaran Covid-19 ini, menurut Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, yang dihubungi pada Rabu (14/7/2021), memang ada dalam APBD 2021. Penetapan jumlah itu dengan asumsi Covid-19 telah melandai sehingga Surabaya bisa segera pulih dari pukulan terhadap sektor sosial ekonomi.
Adi menjelaskan, alokasi Rp 379 miliar itu tidak termasuk dana untuk bantuan sosial. Namun, sejak Juni tahun ini, Surabaya mengalami lonjakan kasus atau gelombang kedua. Lonjakan terlihat dari peningkatan kasus harian atau jumlah warga terpapar Covid-19 dan yang meninggal. Situasi itu mau tidak mau harus diatasi dengan refocusing atau memotong alokasi pembangunan untuk dialihkan pada penanganan Covid-19.
Menurut Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan, APBD 2021 senilai Rp 9,8 triliun. APBD telah ditetapkan pada 28 November 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya. Penetapan itu terjadi pada bulan kesembilan sejak terdeteksinya serangan pandemi Covid-19 di Surabaya dan Jatim pada 17 Maret 2020.
Saya meyakini anggaran yang dipatok dari APBD murni itu kurang atau perlu tambahan mengingat lonjakan kasus yang masih terjadi.
Adi, mantan jurnalis yang menjadi politikus PDI-P, memperkirakan, alokasi dana banyak terserap untuk pengadaan reagen guna program pengetesan, pelacakan, dan penanganan (testing, tracing, treatment atau 3T). Reagen diperlukan untuk tes cepat antigen atau tes usap PCR guna mendapatkan kasus-kasus baru warga terpapar.
Bahkan, pada Rabu, peningkatan kasus di Surabaya dalam sehari mencapai 1.778 kasus. Sebelumnya, peningkatan dalam sehari di ibu kota Jatim ini tidak melampaui 100 kasus. Di Surabaya, menurut catatan laman resmi http://infocovid19.jatimprov.go.id/, jumlah spesimen yang diambil atau tes usap PCR yang dilakukan mencapai 916.904 sampel. Jumlah itu bertambah 5.342 sampel dari hari sebelumnya.
Jadi, menurut Adi, dana Rp 379 miliar itu juga banyak terserap untuk kegiatan operasional, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, pembuatan peti mati guna pemulasaraan jenazah pasien Covid-19, honor tenaga kesehatan atau sukarelawan, pembukaan Rumah Sakit Darurat di Lapangan Tembak Kedung Cowek, dan dukungan terhadap lebih dari 3.000 Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo.
”Saya meyakini anggaran yang dipatok dari APBD murni itu kurang atau perlu tambahan mengingat lonjakan kasus yang masih terjadi,” ujar Adi, yang juga penyintas Covid-19. Meski pemerintah belum membuat laporan resmi kebutuhan refocusing, komisi-komisi di DPRD membahas kemungkinan tersebut.
Meski demikian, informasi dari Pemkot Surabaya, gaji atau honor tenaga kesehatan dimasukkan dalam dana alokasi umum dari pemerintah pusat.
Untuk itu, dinas kesehatan perlu segera mengalkulasi ulang alokasi dana untuk penanganan Covid-19 dan membuat laporan ke DPRD. Refocusing akan segera dibicarakan dalam pembahasan APBD Perubahan 2021.
Pendapatan merosot
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya Rachmad Basari memperkirakan pendapatan daerah tahun ini akan merosot karena situasi pandemi belum melandai, apalagi mereda. Catatan pemerintah, dari APBD sebesar Rp 9,8 triliun, yang sudah terserap Rp 3,9 triliun atau 40,5 persen.
”Anggaran banyak terserap untuk pemulihan kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang terdampak pandemi, selain belanja rutin,” kata Basari.
Dari sisi persentase, menurut Hendro, penyerapan terkesan belum optimal. Namun, Pemkot Surabaya banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, perusahaan swasta, Surabaya Peduli, Rumah Amal Korpri, dan kelompok masyarakat. Dengan adanya bantuan, pemerintah belum perlu belanja atau menghemat belanja alokasi untuk penanganan Covid-19.
Hendro mencontohkan, program permakanan untuk 35.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang rentan atau terpapar Covid-19 menggunakan dana kelurahan. Selain itu, dana untuk alat kesehatan, kegiatan operasional bagi kampung tangguh, pengurus RT/RW, dan kelurahan diberikan oleh lembaga bukan pemerintah, misalnya Surabaya Peduli.
Bantuan bahkan dapat meringankan beban pelayanan RSUD Dr Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Darma Husada melalui pendirian RS Darurat Lapangan Tembak. Pengoperasian RS darurat itu dalam koordinasi dengan RSUD Soewandhie dengan kebanyakan peralatan dan perlengkapan merupakan bantuan dari Surabaya Peduli.
”Kami belum menyelesaikan penghitungan seluruh bantuan yang diterima mengingat bantuan terus mengalir,” ujarnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya tengah menyiapkan rumah sakit darurat Covid-19 di setiap kelurahan. RS darurat itu disiapkan untuk ruang isolasi dan perawatan khusus bagi warga yang tinggal di wilayah kelurahan tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dan kuratif untuk mencegah terjadinya kluster keluarga.
Selain di kelurahan, ada beberapa lokasi yang dinilai cocok sebagai rumah sakit darurat, antara lain Lapangan Putro Agung Tambaksari, Lapangan Kalibokor Gubeng, Gedung LPMK Wiyung, Gedung Serbaguna Babatan-Wiyung, GOR Maestro Suryanaga Sambikerep, dan GOR Indoor kompleks Gelora Bung Tomo.