Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda, bahkan memburuk. Pemprov Jatim menempuh kebijakan ”refocusing” atau pemotongan alokasi dana pembangunan untuk dialihkan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Oleh
AMBROSIUS HARTO/AGNES SWETTA PANDIA
·4 menit baca
PEMKOT SURABAYA
Perbandingan jumlah pemakaman secara protokol kesehatan dan nonprotokol kesehatan di TPU Keputih, Surabaya, Jawa Timur.
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menempuh refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena situasi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda. Tahun ini, penanganan Covid-19 dialokasikan Rp 1 triliun, tetapi akan ditingkatkan karena situasi pandemi memburuk.
Menurut Peraturan Daerah Jatim Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD Jatim Tahun Anggaran 2021, belanja direncanakan Rp 33 triliun. Senilai Rp 1 triliun di antaranya untuk belanja tidak terduga (BTT) terkait dengan penanganan Covid-19. Jumlah itu termasuk dalam Rp 4,5 triliiun alokasi untuk bidang kesehatan.
Ketua DPRD Jatim Kusnadi, saat dihubungi pada Senin (12/7/2021), mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan eksekutif untuk refocusing. Kebijakan ini berarti adanya pemotongan alokasi belanja pembangunan untuk penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, sejak Juni 2021, Indonesia—termasuk Jatim—mengalami peningkatan dan bahkan lonjakan kasus.
”Artinya, alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan, tetapi sektor mana yang akan terpaksa ditekan itu perlu dibicarakan dengan pemerintah,” kata Kusnadi.
Ia melanjutkan, ada Rp 3,7 triliun sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD Jatim 2020. Silpa itu setara 11,4 persen dari Rp 34,5 triliun APBD tahun lalu. Sebagian dari silpa inilah yang bisa dimanfaatkan, antara lain, untuk refocusing.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau IGD kontainer di RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Minggu (11/7/2021).
Secara terpisah, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak pernah mengatakan, sampai dengan akhir Mei 2021, serapan belanja pemerintah sudah menembus 20 persen. Situasi pandemi yang memburuk sejak Juni 2021 memang mendorong eksekutif harus membahas refocusing dengan legislatif (DPRD).
”Sektor-sektor vital tidak akan ditekan, tetapi masih dalam pembahasan dengan Dewan (DPRD),” kata Emil.
Terkait dengan situasi terkini pandemi, Jatim kembali mengalami peningkatan kasus harian tertinggi. Mengutip laman resmi http://infocovid19.jatimprov.go.id/, Senin petang ini, yang terjangkit bertambah 2.731 orang dalam sehari. Secara akumulatif, sejak 17 Maret 2020, yang terjangkit 197.092 orang.
Sektor-sektor vital tidak akan ditekan, tetapi masih dalam pembahasan dengan Dewan.
Jumlah kematian bertambah 179 orang menjadi 14.706 orang. Jumlah kasus aktif atau pasien perlu penanganan bertambah 921 orang menjadi 15.721 orang. Jumlah kasus aktif melebihi kapasitas tempat tidur isolasi di Jatim yang sebanyak 13.000 dipan. Sementara itu, yang sembuh bertambah 1.631 orang menjadi 166.665 orang.
Rekor peningkatan tertinggi sebelumnya terjadi pada Kamis (8/7/2021) dengan penambahan 2.551 orang dalam sehari. Ketika itu, kesembuhan bertambah 1.446 orang, sedangkan kematian bertambah 194 orang.
Situasi yang memburuk mengakibatkan jaringan rumah sakit rujukan pasien Covid-19 kepenuhan. Di Surabaya ada 13 RS swasta yang terpaksa menutup sementara layanan instalasi gawat darurat (IGD) karena tidak bisa lagi menampung pasien Covid-19.
Sementara Pemerintah Kota Surabaya, menurut Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan, mengatakan, hingga Juni memang banyak anggaran yang di-refocusing, terutama terkait pekerjaan fisik.
Banyak bantuan
Sebagai gambaran, pendapatan daerah pada APBD 2020 yang ditargetkan sebesar Rp 9 triliun sampai dengan triwulan III tahun 2020 terealisasi Rp 5,2 triliun atau 57,83 persen. Realisasi pendapatan daerah tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 3,2 triliun atau 57,37 persen dan pendapatan transfer sebesar Rp 2 triliun atau 61,81 persen.
Pendapatan daerah pada 2021 diperkirakan semakin merosot karena pandemi Covid-19 gelombang kedua ini lebih parah. Seiring terus bertambahnya warga Surabaya yang terpapar Covid-19 dengan angka kematian sehari bisa 180 orang, tahun ini Pemkot Surabaya mempercepat pengoperasian Rumah Sakit Lapangan Tembak dengan kapasitas 1.000 tempat tidur,
Hingga 10 Juli 2021, APBD Kota Surabaya sebesar Rp 9,8 triliun sudah terserap sekitar Rp 3,9 triliun atau 40,56 persen. Anggaran tersebut, menurut Hendro, masih banyak dipakai untuk penanganan Covid-19. Maka, sejak awal pembahasan APBD sudah ditegaskan bahwa anggaran tahun ini lebih fokus pada penanganan pemulihan kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan sebagai dampak pandemi Covid-19.
Meski demikian, menurut Hendro, Pemkot Surabaya banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, termasuk BNPB, Kementerian Sosial, juga dari pemangku kebijakan di Surabaya. Bantuan yang terus-menerus ada antara lain dari Surabaya Peduli, Rumah Amal Korpri, dan pihak swasta lainnya.
Hingga 10 Juli 2021, APBD Kota Surabaya sebesar Rp 9,8 triliun sudah terserap sekitar Rp 3,9 triliun atau 40,56 persen.
Bantuan juga terus mengalir, termasuk untuk permakanan 35.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggunakan dana kelurahan. Kebutuhan alat kesehatan, bantuan untuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, termasuk bantuan untuk rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) serta lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), juga didukung oleh banyak pihak, termasuk Surabaya Peduli.
HUMAS PEMKOT SURABAYA
Rumah Sakit Lapangan Tembak Surabaya, Senin (12/7/2021), mulai beroperasi untuk memberi perawatan bagi pasien Covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang.
Bantuan penuh bahkan diberikan oleh Surabaya Peduli kepada RSUD Dr Soewandhie dan Bhakti Darma Husada, termasuk RS Lapangan Tembak yang pengoperasiannya diampu oleh Soewandhie. ”Sampai sekarang terus dihitung nilai dari seluruh bantuan dari berbagai pihak kepada Pemkot Surabaya,” ujar Hendro.
