PPKM Diperketat, Rekayasa Lalu Lintas Dilakukan di Kalteng
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kalimantan Tengah diperketat dengan rekayasa lalu lintas. Banyak kendaraan di perbatasan pun putar balik lantaran tidak membawa dokumen antigen.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Rekayasa lalu lintas diterapkan di Kalimantan Tengah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah.
Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengungkapkan, telah membentuk tim gabungan bersama TNI Angkatan Darat, satuan polisi pamong praja dan petugas dari berbagai instansi lainnya. Salah satu tugas tim ini membuat pos pengamatan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan warga.
Pos-pos itu dibentuk di berbagai ruas jalan di tiga wilayah di Kalteng, yakni Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangkaraya. Selain membuat pos, aparat juga menutup sejumlah jalan utama di tiga wilayah itu.
Di Kota Palangkaraya, sejumlah jalan utama yang ditutup antara lain, Jalan S Parman, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Kinibali, Jalan Kapten Tendean, DI Panjaitan, dan Jalan Tjilik Riwut. Bahkan seluruh kawasan bundaran besar, titik nol Kota Palangkaraya, pun ditutup.
”Beberapa ruas jalan dialihkan ke jalan lainnya. Rekayasa ini dilakukan agar masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah selama PPKM dijalankan. Kami juga mengimbau agar masyarakat yang terpaksa keluar rumah untuk terus memperhatikan protokol kesehatan,” kata Dedi, Minggu (11/7/2021).
Selama PPKM di Kalteng, lanjut Dedi, pihaknya akan terus berpatroli ke seluruh daerah di jam-jam tertentu yang tidak terjadwal. Patroli dadakan itu dilakukan agar memastikan tidak ada kerumunan dan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.
”Selain vaksin, ini adalah cara paling ampuh untuk tidak tertular atau memotong penyebaran virus Covid-19 ini,” ungkap Dedi.
Di wilayah perbatasan Kalteng dengan provinsi lainnya pun aparat menjaga ketat dan memeriksa semua warga yang keluar dan masuk. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalteng Komisaris Besar Kismanto Eko Saputro menjelaskan, ratusan kendaraan yang datang dari Kalimantan Selatan dipaksa putar balik lantaran tidak memenuhi syarat perjalanan.
Eko menjelaskan, sejak tanggal 5 Juli 2021 hingga saat ini setidaknya sudah 116 unit mobil pribadi, 98 unit motor roda dua, dan tiga unit mini bus yang tercatat putar balik karena tidak memiliki surat antigen dari fasilitas kesehatan.
Eko menambahkan, pada periode yang sama, pihaknya memeriksa 253 orang yang masuk ke wilayah Kalteng. Sebanyak 66 orang menunjukkan sertifikat vaksinasi dan 106 menunjukkan surat keterangan antigen dengan hasil negatif.
Ketua Harian Satuan Tugas Covid-19 Kota Palangkaraya Emi Abriyani menjelaskan, pengetatan PPKM ini dilakukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Pihaknya juga tidak berhenti memberikan edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan yang sudah dibuat dan aturan mainnya.
”Setiap hari kami lakukan patrol sekaligus memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan,” ungkap Emi.
Emi menjelaskan, saat ini dalam seminggu terakhir angka kasus kematian selalu tinggi, begitu juga angka terkonfirmasi positif. Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan kasus paling banyak. Oleh karena itu, kebijakan memperketat pembatasan masyarakat dirasa sudah tepat.
Data Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng, pada Minggu sore, menyebutkan, jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah 261 kasus sehingga total kasus mencapai 28.229 kasus. Kasus kematian pun bertambah 11 orang sehingga totalnya menjadi 770 orang.
Kasus sembuh juga bertambah 145 orang dengan total kasus sembuh mencapai 24.739 kasus. Sedangkan pasien yang dirawat bertambah 105 orang menjadi 2.720 pasien yang dirawat di seluruh fasilitas kesehatan rujukan Covid-19 di Kalteng.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul mengungkapkan, dengan keadaan tersebut masyarakat harus benar-benar membatasi kegiatannya di luar rumah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
”Sudah ada beberapa wilayah yang pemdanya menerapkan kebijakan masing-masing, ini harus ditingkatkan dan dikerjakan dengan serius,” ungkap Suyuti.