Kasus Melonjak, Pemkot Jayapura Terapkan PPKM

Kota Jayapura menjadi daerah pertama di Provinsi Papua yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada tahun ini. Kebijakan ini disebabkan kasus baru Covid-19 yang meningkat drastis.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Razia protokol kesehatan di Kota Jayapura, Papua, Rabu (23/9/2020).

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Kota Jayapura menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai Jumat (2/7/2021) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini dilatari melonjaknya kasus Covid-19 selama satu bulan terakhir.

Keputusan ini ditetapkan dalam rapat bersama antara Pemerintah Kota Jayapura bersama tim satgas Covid-19 dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta paguyuban warga di Jayapura, Kamis (1/7/2021). Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bertujuan menekan jumlah kasus baru Covid-19 di ibu kota Provinsi Papua ini.

Sejumlah poin PPKM itu mencakup pembatasan aktivitas warga di luar rumah, yakni hanya bisa dilakukan dari pukul 06.00 hingga pukul 20.00 WIT. Ada pula ketentuan acara pernikahan hanya dapat dihadiri maksimal 100 orang serta pembelajaran secara tatap muka ditunda.

Pemkot Jayapura juga menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, termasuk hingga dapat dipenjarakan selama satu hari. Petugas juga akan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area kota serta pembangunan pos pemeriksaan di perbatasan antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

Jumlah kumulatif kasus Covid-19 di Kota Jayapura telah mencapai 9.520 orang. Sebanyak 285 orang masih dirawat dan 169 orang meninggal. Sebanyak delapan kelurahan di Kota Jayapura kini berstatus zona merah atau berisiko tinggi penularan Covid-19.

”Kami juga akan melaksanakan gebyar vaksinasi Covid-19 dan patroli protokol kesehatan mulai pukul 21.00 WIT di seluruh wilayah Kota Jayapura,” kata Benhur.

Baca juga: Angka Penularan Covid-19 di Jayapura Meningkat

Benhur menyatakan, Pemkot Jayapura juga mengusulkan penutupan bandara serta pelabuhan selama Juli. Usulan itu akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat.

Hal ini untuk menekan angka penularan Covid-19 di Jayapura jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Kota Jayapura bersama Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke adalah tempat pelaksanaan PON pada 2-15 Oktober mendatang.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Suasana rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha di Jayapura, Rabu (30/9/2020).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, reproduksi kasus Covid-19 di Jayapura meningkat dari angka 1,5 menjadi 2,3. Kondisi ini dipicu masih rendahnya kesadaran warga dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Ia pun menyatakan, Pemkot Jayapura akan meningkatkan kegiatan penelusuran kontak erat warga yang terpapar dan segera melaksanakan pemeriksaan Covid-19 di setiap kelurahan. ”Kami telah menyiapkan satu tempat karantina yang telah menampung 43 orang. Sementara 138 orang lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah karena tanpa gejala berat,” ucap Sri.

Sebanyak 806 kasus baru Covid-19 muncul di Papua dalam tujuh hari terakhir.

Ketua Harian Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Welliam Manderi menyatakan, satgas Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota di Papua bersiaga menghadapi tingginya kasus. Sebanyak 806 kasus baru Covid-19 muncul di Papua dalam tujuh hari terakhir.

Sebanyak 14 dari 29 kabupaten/kota di Papua masih berstatus zona merah Covid-19. Ke-14 daerah ini meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya, Merauke, Mappi, Boven Digoel, Lanny Jaya, Mimika, Nabire, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen.

Berdasarkan data terakhir dari Satgas Covid-19 Papua, jumlah kumulatif kasus mencapai 23.931. Dari jumlah itu, 22.183 orang sembuh, 1.277 orang dirawat, dan 471 orang meninggal.

Sementara rasio jumlah kasus positif atau positivity rate di Papua mencapai 18,04 persen. Angka tersebut jauh dari ambang maksimal standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.

”Kami akan mengeluarkan peraturan bagi seluruh penumpang kapal dan pesawat yang memasuki 28 kabupaten dan 1 kota di Papua wajib menjalani pemeriksaan Covid-19. Mereka tidak hanya menjalani pemeriksaan di daerah keberangkatan, tapi juga saat tiba di Papua,” kata Welliam.

Baca juga: Papua Terapkan Aturan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan