Wapres Ma’ruf Amin: Mempercepat Kesejahteraan di Papua

”Kompas” memperoleh kesempatan wawancara khusus Wapres Ma’ruf Amin terkait beberapa hal, salah satunya Papua. Wapres menyampaikan telah menyiapkan tujuh fokus percepatan pembangunan Papua yang dipetakan hingga 2024.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat wawancara khusus secara daring dengan Kompas, Kamis (24/6/2021).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah Ketua Dewan Pengarah Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Komitmen percepatan ini sebelumnya ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tim percepatannya dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020.

Wapres Ma’ruf Amin sejak awal menjabat telah menyampaikan perhatiannya pada pembangunan di Papua. Karena itu, pembentukan tim ini ditindaklanjuti dengan beberapa rapat koordinasi yang dimulai pada 16 Desember 2020. Sepekan terakhir, Wapres juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Semua berkaitan dengan upaya mengharmoniskan program-program untuk pembangunan Papua.

Harian Kompas berkesempatan mewawancarai Wapres Amin secara khusus mengenai strategi dan rencana yang disiapkan untuk Papua. Wawancara ini dilakukan pada Kamis (24/6/2021) secara daring. Berikut hasil wawancara tersebut.

Baca juga : Wapres Amin: Tujuh Sektor Strategis Percepat Capai ”Quick Wins” Papua

Kompas/Bahana Patria Gupta

Siswa SD Negeri Sima pulang sekolah di Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua, Senin (26/4/2021). Di tengah segala keterbatasan, salah satunya jaringan internet, mereka tetap rajin ke sekolah untuk menggapai cita-cita.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua, strategi seperti apa yang akan diterapkan untuk percepatan pembangunan dan mengatasi masalah keamanan?

Ini salah satu penugasan Presiden kepada saya selaku Wapres, yaitu kebijakan strategis untuk mengoordinasikan percepatan pembangunan di Papua.

Sesuai Inpres Nomor 9/2020 dan Keppres Nomor 20/2020, ada tujuh fokus sebagai tugas tim ini: kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Ini salah satu penugasan Presiden kepada saya selaku Wapres, yaitu kebijakan strategis untuk mengoordinasikan percepatan pembangunan di Papua.

Kenapa tujuh ini? Karena masih banyak yang tertinggal di Papua ini. Untuk itu, kita melihat memang harus dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan, harus dibuat langkah-langkahnya. Kita buat programnya jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek.

Oleh karena itu, kita menggunakan istilah program-program quick win dan kita sudah petakan sampai 2024.

Baca juga : Meski Digugat MRP ke MK, Revisi UU Otonomi Khusus Papua Tetap Jalan

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Seorang mahasiswa membawa tas noken saat berunjuk rasa di depan Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/5/2021). Sekitar 30 mahasiswa berdemonstrasi menolak otonomi khusus di tanah Papua dan mendesak pemerintah menghentikan operasi militer di sana.

Sebagai contoh, di bidang pendidikan, masih ada kabupaten yang memiliki angka putus sekolah yang tinggi, seperti Kabupaten Puncak. Menurut Badan Pusat Statistik, angka putus sekolah anak umur 16-18 tahun sebesar 235 persen. Tinggi sekali, kan, artinya anak umur 16-18 tahun yang berada di luar satuan pendidikan jumlahnya lebih dari dua kali lipat dibandingkan yang sekolah.

Kenapa terjadi seperti itu? Salah satu akarnya, buruknya akses menuju sekolah.

Permasalahan seperti ini harus dipecahkan. Oleh karena itu, saya sudah minta Kemendikbud Ristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) bersama Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan pemda (pemerintah daerah) untuk bersinergi menanggulangi masalah ini.

Upaya percepatan untuk bidang pendidikan disebut sebagai program Papua Pintar. Antara lain pembangunan sekolah berpola asrama di tujuh wilayah adat, beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Bidikmisi, kebijakan khusus untuk guru, penguatan kajian bertaraf internasional di Universitas Cenderawasih, dan pembangunan perguruan tinggi baru di Biak Numfor dan Jayawijaya.

Baca juga : Politisi Papua Diduga Terkait Suplai Senjata KKB Papua

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Anak-anak berlarian di hamparan savana di Bukit Sontiri, Distrik Kebar, Tambrauw, Papua Barat, Sabtu (17/4/2021). Bukit Sontiri merupakan perbukitan yang dikelilingi savana luas yang menjadi daya tarik tersembunyi untuk berwisata di kawasan Lembah Kebar. Dari puncak bukit terlihat jelas barisan Pegunungan Tambrauw yang membujur dari timur ke barat sejajar dengan pantai Samudra Pasifik di Papua Barat.

Kemarin kami sudah berdiskusi secara virtual dengan (akademisi) Uncen untuk percepatan pembangunan, terutama untuk penyiapan sumber daya manusia.

Di bidang kesehatan juga. Delapan dari 13 kabupaten di Papua Barat masih kesulitan berobat ke poskesdes (pos kesehatan desa) atau polindes (pondok bersalin desa). (Daerah itu misalnya) Kabupaten Sorong, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Maybrat, Tambraw, Kabupaten Sorong Selatan. Saya minta Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR dan pemda untuk menangani ini.

Dalam rapat-rapat dengan kementerian, kita terus identifikasi program dari semua kementerian/lembaga yang mendukung percepatan pembangunan Papua.

Upaya percepatan quick win-nya kita sebut program Papua Sehat, seperti peningkatan rumah sakit umum daerah (RSUD) di tujuh wilayah adat, pengembangan Institut Kesehatan Papua, penguatan puskesmas plus, rumah layak untuk masyarakat, penanganan anak telantar, dan penanganan stunting (tengkes).

Dalam rapat-rapat dengan kementerian, kita terus identifikasi program dari semua kementerian/lembaga yang mendukung percepatan pembangunan Papua. Semua kementerian/lembaga (KL) sebenarnya sudah punya program, (juga) sejak awal (ada) sumber dana untuk percepatan pembangunan. Jadi, kita mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dan tinggal dikoordinasikan saja anggarannya.

Baca juga : Satgas Nemangkawi Tangkap Terduga Jaringan Penjual Senjata Api dan Amunisi ke KKB

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Bayangan para pengunjung yang menikmati suasana sore hari di kawasan Bukit Sontiri, Distrik Kebar, Tambrauw, Papua Barat, Sabtu (17/4/2021). Bukit Sontiri merupakan perbukitan yang dikelilingi savana luas yang menjadi daya tarik tersembunyi untuk berwisata di kawasan Lembah Kebar. Dari puncak bukit terlihat jelas barisan Pegunungan Tambrauw yang membujur dari timur ke barat sejajar dengan pantai Samudra Pasifik di Papua Barat.

Bagaimana meyakinkan masyarakat Papua bahwa ini langkah terbaik?

Kita ingin (ini) dipahami rakyat Papua. Kebijakan ini komitmen pemerintah karena Papua bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan RI.

Pemerintah tidak hanya melihat sebagai suatu kewajiban untuk memperlakukan sama dengan daerah lain, tapi justru ingin memberi prioritas, mempercepat. Ini perhatian yang lebih, karena disadari ada ketertinggalan-ketertinggalan. Karena itu, dilakukan percepatan, afirmasi, termasuk juga untuk penerimaan pegawai di BUMN dan juga pemerintah. Kemarin saya meresmikan 254 dari 1.000 (pegawai BUMN asal Papua), itu afirmasi pemerintah. Jadi, diprioritaskan meski maaf kalau standarnya masih di bawah, diberi dispensasi.

Masalah keamanan itu tidak mengubah kebijakan pemerintah. Tidak menggunakan pendekatan keamanan, tapi tetap pendekatan kesejahteraan.

Keamanan hanya untuk menjaga supaya kondisi Papua kondusif.

Yang dihadapi petugas keamanan kita adalah kelompok yang membuat ketidakamanan, perusuh-perusuh. Rakyat Papua baik, tapi ada sekelompok yang membuat keadaan tidak aman. Jadi, bukan mengamankan Papua dari masyarakat Papua, tapi dari gerombolan pengacau, supaya pembangunan tidak terganggu, tidak tersandera oleh gangguan keamanan.

Baca juga : Revisi UU Otsus Papua Diharap Memperkuat Perlindungan HAM

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Para siswa mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan kelas di SD Yayasan Pendidikan Kristen Inam Jandurau, Distrik Kebar Timur, Tambrauw, Papua Barat, Sabtu (17/4/2021). Selain untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang berada di kawasan Lembah Kebar, kegiatan tersebut juga untuk mempersiapkan ruang kelas yang akan digunakan para siswa kelas VI mengikuti ujian sekolah.

Kapan akan ke Papua, Pak?

Saya rencana akan ke Papua untuk bertemu tokoh-tokoh lokal. Saya melihat ada enam kluster local champion (yang akan ditemui), yaitu kluster pemerintahan, kluster adat yang juga penting di Papua, kluster agama, kluster pendidikan dan akademisi, kelompok perempuan, dan kelompok pemuda.

Kemarin kita sudah mulai bicara dengan guru-guru besar Universitas Cenderawasih dan mereka memberi masukan. Kami memberi pemahaman dan menerima juga masukan. Sebab, saya sampaikan program yang ada pada kita bukannya kaku atau mati, tapi kalau ada masukan yang konstruktif atau terlupakan tentu akan digunakan. Karena itu, diskusi dengan kelompok local champion menjadi penting.

Saya tidak tahu berapa kelompok bisa saya (temui), tetapi saya juga masih menunggu, sedang diatur waktu yang tepat dengan pemda dan pihak keamanan.

Saya tidak tahu berapa kelompok bisa saya (temui), tetapi saya juga masih menunggu, sedang diatur waktu yang tepat dengan pemda dan pihak keamanan. Sesuai arahan Presiden, dialog dengan semua elemen masyarakat Papua harus dilakukan. Kalau bisa lebih awal, tetapi kita lihat kondisinya dulu karena ini penting supaya percepatan pembangunan berjalan baik dan mencapai sasaran yang ditetapkan supaya Papua semakin maju dan sejahtera.