Kalsel Canangkan Kota Bebas Pungutan Liar

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Ketua Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto (ketiga dari kiri) berfoto bersama jajaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut dalam acara pencanangan dan sosialisasi kota bebas dari pungutan liar di era pandemi Covid-19, di Banjarmasin, Selasa (22/6/2021).

BANJARMASIN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencanangkan kota bebas pungutan liar atau pungli di era pandemi Covid-19. Pencanangan itu jadi ikhtiar pemerintah daerah mewujudkan Kalsel sebagai daerah tujuan investasi yang nyaman dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah, dan lebih baik.

Pemerintah daerah memilih Kabupaten Tanah Laut sebagai percontohan kota bebas pungli di Kalsel. Acara pencanangan Tanah Laut sebagai kabupaten/kota bebas pungli digelar di Banjarmasin, Selasa (22/6/2021). Pencanangannya dilakukan bersama Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto.

Bupati Tanah Laut Sukamta mengatakan, di daerahnya sudah ada satu instansi dengan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dan empat instansi berpredikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Predikat tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

KOMPAS/SUPRIYANTO

Supriyanto

”Sebagai pilot project kabupaten bebas dari pungli, kami beserta seluruh jajaran Satgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Tanah Laut dan seluruh instansi berkomitmen mewujudkan Tanah Laut bebas dari pungli,” katanya.

Untuk mewujudkan kabupaten bebas dari pungli, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada semua instansi pemda, pemerintah desa, instansi vertikal, dan juga badan usaha milik daerah. Semua diminta melaksanakan pelayanan publik yang bebas dari pungli untuk pelayanan masyarakat, pengusaha, ataupun kepegawaian.

”Saya sudah tegaskan jangan ada lagi pegawai yang minta-minta dalam melakukan pelayanan. Kalau ada, segera laporkan kepada saya, dan saya tidak ragu-ragu untuk mencopot pejabat yang minta-minta uang,” kata Sukamta.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Ketua Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto menyerahkan plakat kepada Bupati Tanah Laut Sukamta dalam acara pencanangan dan sosialisasi kota bebas dari pungutan liar di era pandemi Covid-19, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (22/6/2021).

Satgas Saber Pungli UPP Tanah Laut juga terus bergerak cepat dan dinamis untuk mewujudkan Tanah Laut sebagai kabupaten bebas dari pungli. Sepanjang tahun 2021, misalnya, satgas itu telah melakukan penindakan terhadap pelaku pungli di jembatan timbang dan lahan parkir. Petugas yang melakukan pungli akhirnya diberhentikan.

Saya sudah tegaskan jangan ada lagi pegawai yang minta-minta dalam melakukan pelayanan. Kalau ada, segera laporkan kepada saya, dan saya tidak ragu-ragu untuk mencopot pejabat yang minta-minta uang.

Menurut Sukamta, ada tiga semangat yang harus dijalani untuk menjadikan Tanah Laut bebas dari pungli, yakni semangat memberantas pungli, semangat membangun inovasi pelayanan publik, dan semangat menjadikan upaya pencegahan pungli sebagai prioritas kerja.

”Saya minta agar semua pelayanan publik dipermudah dan dipercepat. Perizinan usaha juga harus dipermudah supaya investasi banyak masuk ke Tanah Laut. Tanpa pungli, kami tentu akan lebih enak bekerja dan menegakkan aturan karena tidak ada ini dan itunya,” katanya.

Baca juga : Kala Sopir Kontainer Curhat soal Premanisme dan Pungli kepada Presiden

Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengatakan, pencanangan kabupaten/kota bebas pungli adalah ikhtiar Kalsel menuju provinsi investasi level dunia. Untuk itu, dibutuhkan kepastian dalam hal investasi. Kepastian dalam investasi dan ekonomi membutuhkan birokrasi yang melayani serta bebas dari korupsi dan pungli.

”Kami mengambil Tanah Laut sebagai pilot project. Menyusul berikutnya kabupaten/kota yang lain. Kami berharap Kalsel menjadi tempat investasi yang nyaman karena layanannya yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih baik,” ujarnya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Acara pencanangan dan sosialisasi kota bebas dari pungutan liar di era pandemi Covid-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (22/6/2021). Kabupaten Tanah Laut dipilih sebagai percontohan kabupaten/kota bebas pungli di Kalsel.

Berkolaborasi

Menurut Safrizal, orang melakukan pungli ataupun memberikan suap karena layanan yang berbelit-belit. Untuk itu, sistem pelayanan publik harus terus diperbaiki agar tidak ada lagi celah untuk melakukan pungli. Semua pihak harus berkolaborasi menjadikan Kalsel sebagai provinsi yang ramah investasi.

”Pekerjaan memberantas pungli sama seperti pekerjaan memberantas Covid-19, tidak bisa dilakukan sendirian. Pemda dan masyarakat harus bekerja sama agar upaya ini bisa mewujudkan pelayanan publik yang prima dan bebas dari pungli,” katanya.

Baca juga : Pungli Tambang Minyak Ilegal, Tiga Oknum Aparat Diperiksa

Ketua Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto mengatakan, perlunya implementasi kota bebas pungli sebagai upaya nyata mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari pungli. ”Semua harus dapat menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional, proporsional, dan akuntabel,” ujarnya.

Sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016 hingga 31 Mei 2021, Satgas Saber Pungli telah menerima 37.746 laporan atau aduan masyarakat. Kegiatan saber pungli yang sudah dilakukan, antara lain, sosialisasi sebanyak 2.024.218 kegiatan, operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 40.403 kegiatan dengan tersangka 58.680 orang, kegiatan intelijen sebanyak 48.561 kegiatan, kegiatan yustisi 4.765 kali, dan barang bukti hasil OTT sebesar Rp 325 miliar.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Ketua Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Agung Budi Maryoto menyerahkan plakat kepada Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA dalam acara pencanangan dan sosialisasi kota bebas dari pungutan liar di era pandemi Covid-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (22/6/2021).