Ridwan Kamil Siap Terapkan PSBB tetapi Tidak Punya Anggaran untuk Logistik Masyarakat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap mengikuti arahan pemerintah pusat jika memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Namun, tidak ada anggaran untuk membantu kebutuhan logistik warga.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS —Wacana lockdown atau karantina wilayah di Jawa-Bali mengemuka setelah melonjaknya kasus Covid-19 dan keterisian ruang isolasi di rumah sakit. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menerapkan pembatasan sosial berskala besar lagi, tetapi tidak punya anggaran untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat.
Menurut Kamil, PSBB harus dibarengi dengan kesiapan bantuan pangan kepada warga. Oleh sebab itu, ia meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan itu.
”Anggaran kami memang sudah tidak ada. Jadi, kalaupun (PSBB) diadakan, kepastian dukungan logistik dari pusat harus betul-betul sudah siap baru kami akan terapkan,” ujarnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (21/6/2021).
Kasus Covid-19 di Indonesia, terutama di Jawa, meningkat tajam pascalibur Lebaran 2021. Di Jabar, misalnya, saat Idul Fitri, 13 Mei lalu, kasusnya sebanyak 295.179 kasus. Akan tetapi, saat ini melonjak menjadi 344.568 kasus atau naik 16,73 persen.
Keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit juga naik tajam dari 29 persen menjadi di atas 80 persen. Rumah sakit terancam semakin penuh jika laju penularan tidak segera dikendalikan.
Kamil meminta 27 kepala daerah di Jabar untuk meningkatkan rasio tempat tidur bagi pasien Covid-19 dari 20 persen menjadi 30-60 persen. Jika tetap tidak teratasi, pihaknya sudah menyiapkan skema membuat rumah sakit darurat dan menyediakan ruang isolasi di hotel.
”Mengonversi hotel, apartemen sebagai ruang isolasi juga rumah sakit darurat dalam bentuk tenda militer di lahan-lahan TNI dan Polri yang sudah dikoordinasikan,” ucapnya.
Hingga Senin malam, rata-rata keterisian rumah sakit di Jabar 86 persen. Bahkan, di 10 daerah, keterisiannya di atas 90 persen. Ke-10 daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Purwakarta, Bandung, Majalengka, Karawang, dan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Cimahi, Bekasi, dan Kota Tasikmalaya.
Penambahan fasilitas bagi pasien Covid-19 memerlukan tambahan petugas di rumah sakit. Pemprov Jabar membuka perekrutan 400 sukarelawan medis yang terdiri dari dokter, perawat, nutrisionis, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medis, ahli rekam medis, sanitarian, dan radiografer.
Keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit juga naik tajam dari 29 persen menjadi di atas 80 persen. Rumah sakit terancam semakin penuh jika laju penularan tidak segera dikendalikan.
Pendaftaran dibuka melalui fitur Daftar Relawan di aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) https://www.indorelawan.org/p/pikobar. Pendaftaran ditutup pada 30 Juni.
Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 lebih luas, sejumlah pihak mengusulkan pembatasan sosial lebih ketat. Hal ini diperlukan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang sedang terjadi.
”Teman-teman dokter mengusulkan lockdown. Sudah saatnya ini dilakukan, minimal 2 kali 14 hari,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Ede Surya Darmawan (Kompas, 16/6/2021).
Varian Delta
Kamil memastikan Covid-19 varian Delta telah ditemukan di Jabar, yaitu di Kabupaten Karawang dan Kota Depok. Ia meminta masyarakat untuk patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan secara masif.
”Ini menandakan kita harus tetap waspada. Sudah ada (di Jabar) berdasarkan kajian whole genome sequencing (WGS) dari Lembaga Bio Molekuler (LBM) Eijkman dan LIPI,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok, vaksinasi di Jabar diperbolehkan bagi warga berumur di atas 18 tahun. Jadi, tidak lagi dibatasi untuk tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan warga lanjut usia.